Sekabar.id, Lampung – Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana meluapkan kekesalannya kepada Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji–Sekampung terkait penanganan sungai yang dinilai lamban dan menjadi salah satu pemicu banjir di Kota Bandar Lampung, Senin (9/3/2026).
Keluhan tersebut disampaikan Eva dalam rapat koordinasi penanganan sungai yang dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan di Ruang Sakai Sambayan, Kantor Gubernur Lampung.
Rapat itu turut dihadiri Anggota DPR RI Komisi V Mukhlis Basri, Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Lampung Lesty Putri Utami, perwakilan BBWS Mesuji–Sekampung, serta sejumlah instansi terkait seperti Bappeda, BPBD, dan PSDA.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam forum yang berlangsung cukup tegang, Eva menegaskan bahwa persoalan sungai, kali, dan irigasi bukan merupakan kewenangan pemerintah daerah, melainkan berada di bawah tanggung jawab BBWS.
“Yang namanya sungai, kali, dan irigasi di kota maupun kabupaten itu bukan kewenangan daerah, tapi kewenangan Balai,” tegasnya.
Ia mengaku telah beberapa kali mendatangi kantor BBWS untuk membahas persoalan tersebut. Namun hingga kini, menurutnya, belum ada penanganan yang maksimal terhadap sejumlah sungai yang berpotensi memicu banjir.
“Saya sudah beberapa kali datang langsung ke Balai. Bahkan sebulan atau dua bulan lalu saya juga bertemu dengan Kepala Balainya,” ujar Eva.
Bahkan, kata dia, Pemerintah Kota Bandar Lampung siap membantu dari sisi pembiayaan agar penanganan sungai bisa segera dilakukan.
“Saya pernah bilang, kami siap menyiapkan dananya, tapi tolong dibantu. Karena yang tahu kondisi sungai itu Balai,” katanya.
Selain itu, Eva juga menyinggung keberadaan rumah warga di bantaran sungai yang menurutnya telah banyak ditertibkan oleh pemerintah kota.
Ia menilai persoalan banjir tidak seharusnya hanya diarahkan kepada Kota Bandar Lampung, karena sejumlah daerah lain di Provinsi Lampung juga menghadapi persoalan serupa.
“Kenapa cuma satu daerah yang disudutkan? Harusnya semua duduk bersama karena ini bukan hanya masalah satu daerah,” ujarnya.
Eva juga menyoroti minimnya kehadiran pihak BBWS di lapangan saat terjadi banjir. Ia mencontohkan kejadian di kawasan Rajabasa yang merupakan jalan nasional.
“Pernah malam-malam datang, tapi hanya duduk diam. Ketika saya tanya solusinya bagaimana, mereka bilang tidak bisa bicara apa-apa,” katanya.
Meski demikian, ia menegaskan Pemerintah Kota Bandar Lampung tetap bekerja maksimal menangani dampak banjir dengan mengerahkan satgas dari berbagai organisasi perangkat daerah.
“Kita punya satgas dari Lingkungan Hidup, Perhubungan, Satpol PP, BPBD, dan PU. Semua turun ke lapangan siang dan malam,” ujarnya.
Eva juga menegaskan bahwa banjir tidak sepenuhnya bisa disalahkan kepada pemerintah daerah karena salah satu pemicunya adalah curah hujan yang tinggi.
“Hujan itu dari Tuhan. Masa kita yang disalahkan karena hujan turun,” katanya.
Meski begitu, pemerintah kota tetap memberikan bantuan kepada warga terdampak banjir serta terus berupaya menangani persoalan sampah yang kerap disebut sebagai salah satu penyebab banjir.
Eva berharap penanganan banjir di Lampung dapat dilakukan secara bersama oleh semua pihak tanpa saling menyalahkan.
“Kita harus sama-sama guyub. Kalau semua bekerja sama, insyaallah masalah banjir bisa diselesaikan bersama,” pungkasnya.
