SEKABAR.ID, LAMPUNG – Bungkamnya Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Panjang terkait dugaan kejanggalan anggaran Tahun Anggaran (TA) 2025 semakin memperkeruh suasana. Upaya awak media untuk mengedepankan asas perimbangan berita (cover both sides) melalui surat konfirmasi tertulis sejak 21 April 2026 hingga kini tidak membuahkan hasil.
Sikap tertutup instansi di bawah naungan Kementerian Perhubungan ini justru memperkuat kecurigaan publik terkait adanya “permainan” di balik pengadaan barang dan jasa yang dinilai tidak rasional.
Redaksi telah melayangkan surat resmi guna meminta klarifikasi rincian teknis terkait beberapa item pengadaan yang dinilai fantastis. Namun, nihilnya respons dari pihak KSOP mengindikasikan adanya upaya penghindaran dari tanggung jawab transparansi publik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Sesuai UU Pers dan UU Keterbukaan Informasi Publik, instansi pemerintah wajib memberikan informasi yang akurat. Jika surat konfirmasi resmi saja diabaikan selama berhari-hari, wajar jika muncul mosi tidak percaya dari masyarakat,” ungkap salah satu tim redaksi. (27/04/26)
Poin-Poin Krusial yang Menjadi Sorotan Tajam:
- Pengadaan Sumur Bor dengan nilai Rp660 Juta yang diduga sangat tidak wajar untuk standar rumdin.
- Laptop & Komputer AIO senilai Rp200 Juta yang diduga melampaui kebutuhan administrasi standar.
- Langganan Internet senilai Rp476,5 Juta yang dikalkulasikan biaya bulanan mencapai Rp39 Juta memicu kecurigaan adanya dugaan penggelembungan harga (markup).
Indikasi “Perusahaan Titipan” dan Pemborosan
Dugaan praktik “perusahaan titipan” dalam skema E-Purchasing dan Pengadaan Langsung semakin menguat. Pola distribusi paket kegiatan yang hanya mengalir ke segelintir entitas menunjukkan adanya potensi pengkondisian proyek sejak tahap perencanaan.
Penyediaan laptop dengan spesifikasi “Dewa” seharga Rp20 juta per unit menjadi ironi di tengah tuntutan efisiensi anggaran negara. Tanpa penjelasan mengenai urgensi penggunaan perangkat berspesifikasi tinggi tersebut, publik hanya bisa melihat ini sebagai modus penghamburan uang rakyat.
Begitu pula dengan proyek sumur bor di rumah dinas. Hingga saat ini, KSOP belum mampu menjelaskan mengapa fasilitas air bersih yang seharusnya sudah ada, tiba-tiba membutuhkan suntikan dana hingga Rp60 juta per titik.
Sikap diam KSOP Panjang bukan hanya menghambat kerja jurnalistik, tetapi juga mencederai semangat reformasi birokrasi yang bersih dari KKN. Publik kini mendesak instansi pengawas internal (Itjen Kemenhub) maupun aparat penegak hukum untuk mengaudit secara menyeluruh perencanaan anggaran di KSOP Panjang TA 2025 sebelum kerugian negara benar-benar terjadi.
Hingga berita ini diterbitkan kembali, pintu komunikasi dari pihak KSOP Kelas I Panjang masih tertutup rapat, menyisakan tanda tanya besar di tengah masyarakat Lampung.(Tim/Redaksi)
