Tak Masuk Lelang JPTP, Posisi Kepala BPKAD Lampung Tetap Diisi Plt. Diduga Lampaui Batas: Ada Apa? Begini Penjelasannya

- Editor

Selasa, 31 Maret 2026 - 14:54 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Gambar Ilustrasi karya buatan dari Aktivitas Imitasi. Source: AI Chatgpt

Gambar Ilustrasi karya buatan dari Aktivitas Imitasi. Source: AI Chatgpt

SEKABAR.ID, BANDAR LAMPUNG — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung kembali membuka seleksi terbuka untuk pengisian sejumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP). Hal ini tertuang dalam Pengumuman Nomor: 02/PANSEL-JPTP/III/2026 yang mencakup sejumlah posisi strategis, seperti Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kepala Dinas Perkebunan, serta Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung.

Namun, di balik proses seleksi tersebut, muncul pertanyaan publik terkait tidak dimasukkannya posisi Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Lampung dalam daftar jabatan yang dilelang. Padahal, jabatan tersebut memiliki peran vital dalam pengelolaan keuangan daerah dan saat ini masih diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt). Masa jabatannya pun diduga telah melampaui batas waktu yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

Untuk diketahui, Nurul Fajri ditunjuk sebagai Plt Kepala BPKAD sejak Juni 2025, menggantikan Marindo Kurniawan yang resmi mengemban tugas baru yakni sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Lampung. Hingga di penghujung bulan Maret 2026, terhitung posisi tersebut telah dijabat selama kurang lebih sembilan bulan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta ketentuan Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui Surat Edaran Nomor 1/SE/I/2021, masa jabatan Plt. pada umumnya dibatasi maksimal enam bulan, terdiri dari tiga bulan awal dan dapat diperpanjang selama tiga bulan berikutnya.

Baca juga:  Monitoring SPBU, Stok Pertalite hingga Dex Series di Lampung Dipastikan Aman

Kondisi ini memicu pertanyaan besar, ada apa di balik kekosongan jabatan yang berlarut-larut ini. Apakah posisi Kepala BKAD cukup Angker~Red untuk diisi, atau jangan-jangan terdapat konflik kepentingan di dalam? Sampai membiarkan organisasi pemerintahan berjalan dalam kondisi timpang tanpa adanya pejabat definitif vacuum of power (hampa kekuasaan).

Kekosongan Jabatan dinilai ganggu efektivitas pemerintahan serta kualitas pelayanan publik

Di kalangan pegiat sosial, persoalan ini mulai disorot, sebagian besar dari mereka khawatir, kondisi ini berpotensi mengganggu efektivitas pemerintahan serta kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Kekosongan ini juga disebut berpengaruh langsung terhadap kecepatan dan kualitas pengambilan keputusan di lingkungan birokrasi. Pelayanan publik bisa tersendat dan kebijakan strategis menjadi lambat.

Kekhawatiran Publik Memicu Sorotan Tajam

Sejumlah pihak menilai, ketidakjelasan status jabatan tersebut dapat berdampak pada aspek akuntabilitas dan pengambilan keputusan, khususnya dalam momentum penting pengelolaan anggaran daerah tahun berjalan. Selain itu, Pelayanan publik bisa tersendat dan kebijakan strategis menjadi lambat.

Baca juga:  Prabowo Terima Sekjen PBB António Guterres di Hambalang, Bahas Kerja Sama Multilateral

Terlebih, BPKAD sendiri merupakan perangkat daerah dengan fungsi krusial dalam hal pengelolaan anggaran dan aset pemerintah. Hal ini menyangkut aspek roda keberlangsungan sistem birokrasi manajemen keuangan daerah yang mengelola perputaran anggaran pada organisasi pemerintahan provinsi lampung.
‎
Namun dari pada itu, ‎Publik menanti dalil penjelasan terbuka dari Pemprov Lampung terkait alasan atau pertimbangan soal tidak dimasukkannya jabatan Kepala BPKAD dalam seleksi terbuka, sekaligus kejelasan mengenai status jabatan yang telah diisi oleh Plt melebihi batas waktu tersebut.

 Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Lampung, Rendi Reswandi. Foto: Ist

Di tempat berbeda, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Lampung, Rendi Reswandi, menjelaskan bahwa, dari lima Posisi Jabatan yang kosong tersebut, pihaknya baru membuka shelter untuk tiga JPTP, yakni Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Perkebunan, serta Biro Perekonomian.

Sementara, untuk BPKAD dan Biro Administrasi Ia mengaku bahwa, sedang dalam tahap pembahasan, namun prosesnya belum dapat dipastikan kapan. “Masih tahap pembahasan, Mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah ada prosesnya,” bebernya Senin (30/03/26) dikutip dari Radar Lampung Online.

Baca juga:  Malam Ini Prabowo Pimpin Rapat Kabinet Merah Putih di Istana Bogor

Dijelaskan Kepala BKD Lampung, penentuan OPD yang lebih dulu dibuka shelter bukan tanpa alasan, melainkan telah melalui proses pertimbangan dan penilaian tingkat urgensi sebelum memutuskan, dan didapati lah ketiga OPD tersebut yang menjadi prioritas pengisian jabatan.

Tidak Jadi Soal, Biasa aja, Lumrah Terjadi dan Tak Nyalahi Aturan

Soal dua OPD lainnya yang masih kosong, Ia mengaku kondisi kinerja di lapangan masih berjalan normal meskipun dipimpin oleh PLT. Hal ini jadi salah satu pertimbangan belum dilakukannya proses seleksi.

Selain tidak mengganggu jalannya organisasi, Rendi berkata bahwa, Secara administratif, perpanjangan PLT juga terus diperbarui. Ia menyebut, praktik serupa lumrah terjadi di sejumlah instansi Pemerintahan.

Menurutnya, kondisi tersebut bukan hal yang luar biasa. Selain itu, Rendy juga bilang bahwa kebijakan ini tidak menyalahi ataupun melanggar aturan. Ia pun kembali menekankan bahwa fokus utama Pemprov adalah menjaga kinerja OPD tetap optimal, bukan sekadar mengisi jabatan. (*)

Berita Terkait

Pandangan Operator Terhalang Karung Lada, Karyawati di Lampung Tewas Terlindas Forklift
Pinjam Motor dengan Alasan Tarik DANA, Pemuda di Lampung Selatan Ditangkap
Polda Lampung Bongkar Peredaran Uang Palsu Rp980 Juta Lintas Sumatera-Jakarta
Polda Lampung Terus Perangi Narkoba, 10 Tersangka Diamankan Sepanjang Oktober 2026
Meski Disegel DLH, Aktivitas Proyek di Bukit Gunung Kucing Masih Berjalan
Polda Lampung Bongkar Jaringan Narkoba Sepanjang Oktober, Barang Bukti Capai Rp125,1 Miliar
Antisipasi Banjir hingga Erupsi Gunung Anak Krakatau, Pemprov Lampung Perkuat Mitigasi
Terseret Dugaan Penyadapan Ilegal, BEM FH Unila Minta Reformasi Kepolisian Segera Dilakukan

Berita Terkait

Kamis, 5 November 2026 - 19:17 WIB

Pandangan Operator Terhalang Karung Lada, Karyawati di Lampung Tewas Terlindas Forklift

Kamis, 5 November 2026 - 13:04 WIB

Polda Lampung Bongkar Peredaran Uang Palsu Rp980 Juta Lintas Sumatera-Jakarta

Rabu, 4 November 2026 - 16:44 WIB

Antisipasi Banjir hingga Erupsi Gunung Anak Krakatau, Pemprov Lampung Perkuat Mitigasi

Rabu, 4 November 2026 - 12:47 WIB

Terseret Dugaan Penyadapan Ilegal, BEM FH Unila Minta Reformasi Kepolisian Segera Dilakukan

Selasa, 3 November 2026 - 00:30 WIB

Bungkam Isu Anomali Anggaran BLUD Rp3,4 Miliar, Direktur RSUD Dadi Tjokrodipo Dinilai Langgar UU Keterbukaan Informasi Publik

Senin, 2 November 2026 - 22:30 WIB

Tolak Restorative Justice, Korban Dugaan Penipuan di Bandar Lampung Minta Kasus Dilanjutkan hingga Pengadilan

Senin, 2 November 2026 - 12:40 WIB

Cegah Salah Sasaran, Pemprov Lampung Optimalkan Data Digital Penerima Bansos

Minggu, 1 November 2026 - 22:05 WIB

Lima Hari Menghilang, Rizki Akhirnya Ditangkap atas Pembunuhan Lilis di Bandar Lampung

Berita Terbaru