SEKABAR.ID, JAKARTA – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) meraih peringkat pertama nasional dalam Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev KIP) Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) RI. Polri memperoleh nilai 98,90 dengan predikat Informatif, tertinggi pada kategori Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintahan Non Kementerian (LNNK).
Capaian tersebut menjadi peningkatan dari tahun sebelumnya, ketika Polri berada di peringkat kedua. Hasil ini juga menempatkan Polri sebagai badan publik dengan tingkat keterbukaan informasi yang paling unggul dibandingkan lembaga negara nonkementerian lainnya.
Pada acara penganugerahan Anugerah KIP 2025, penghargaan tertinggi Arkana Wiwarta Prajanugraha sebagai Badan Publik Terbaik Nasional diterima oleh Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yang diwakili oleh Wakapolri Komjen Pol. Dedi Prasetyo. Dalam kesempatan tersebut, Wakapolri didampingi Kadivhumas Polri Irjen Pol. Sandi Nugroho beserta jajaran Divhumas Polri.
Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menyampaikan apresiasi atas kerja kolektif seluruh jajaran dan dukungan berbagai pihak terhadap peningkatan layanan informasi publik di lingkungan Polri. “Alhamdulillah Polri meraih peringkat 1 setelah sebelumnya peringkat 2, terima kasih atas masukan dan koreksi yang terus diberikan; ini menjadi apresiasi sekaligus tantangan dan tanggung jawab bagi seluruh rekan-rekan untuk terus menjaga kepercayaan masyarakat melalui keterbukaan informasi publik,” ujar Kapolri.
Penilaian Monev KIP 2025 dilakukan melalui rangkaian tahapan, mulai dari penilaian mandiri, verifikasi faktual, uji akses, presentasi publik, hingga penetapan hasil akhir. Ketua Komisi Informasi Pusat RI, Dr. Donny Yoesgiantoro, menilai capaian Polri mencerminkan kinerja yang konsisten dan terukur dalam penyelenggaraan layanan informasi publik, sekaligus menunjukkan penerapan prinsip transparansi secara menyeluruh.
Dengan hasil tersebut, Polri menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat tata kelola layanan informasi publik yang akuntabel, mudah diakses, dan responsif, sebagai bagian dari upaya menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.
