JAKARTA, SEKABAR.ID – Presiden Prabowo Subianto meluncurkan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK) sebagai langkah memperkuat kebijakan keuangan inklusif yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan keluarga. Dalam kesempatan yang sama, Prabowo menargetkan penyaluran kredit rakyat mencapai Rp400 triliun pada 2027 untuk mendorong pertumbuhan ekonomi hingga ke daerah.
Peluncuran DNKK dilakukan dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Pembentukan DNKK menandai perubahan pendekatan pemerintah dalam kebijakan keuangan. Fokusnya tidak lagi sebatas memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan atau kepemilikan rekening, tetapi juga memastikan layanan tersebut memberikan dampak nyata terhadap kondisi ekonomi keluarga.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kebijakan ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2026 yang menempatkan keluarga sebagai unit ekonomi terkecil dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Saat meresmikan DNKK, Prabowo menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional harus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, terutama petani, nelayan, pedagang, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta keluarga yang berjuang memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan ekonomi tidak cukup diukur melalui indikator makro, tetapi juga harus terlihat dari peningkatan pendapatan riil dan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan hidup.
“Kesejahteraan tidak boleh hanya menjadi kata-kata slogan. Arti sesungguhnya dari kesejahteraan adalah bahwa penghasilan rakyat secara riil, secara nyata harus meningkat. Bahwa setiap keluarga harus memiliki daya beli yang nyata,” ujar Prabowo.
Untuk mendukung upaya tersebut, pemerintah menargetkan penyaluran kredit rakyat sebesar Rp400 triliun pada 2027. Pembiayaan itu diprioritaskan bagi petani, nelayan, masyarakat pedesaan, penduduk di wilayah terpencil dan tertinggal, serta masyarakat berpenghasilan rendah di perkotaan.
Prabowo juga mengapresiasi penyaluran kredit yang telah mencapai sekitar Rp53 triliun dengan jumlah penerima manfaat sekitar dua juta orang.
“Di tahun yang akan datang, rencana kita, sasaran kita insyaallah terwujud, saya ingin menyalurkan Rp400 triliun kepada para petani, nelayan, dan mereka-mereka yang berada di pedesaan, dan di daerah-daerah terpencil, dan daerah-daerah yang tertinggal, juga di daerah-daerah perkotaan yang mereka yang berpenghasilan rendah,” katanya.
Pemerintah berharap perluasan pembiayaan dapat membuka lebih banyak kesempatan usaha, memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat, dan meningkatkan daya tahan keuangan keluarga.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, perubahan Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) menjadi DNKK mencerminkan perluasan tujuan kebijakan keuangan nasional.
Jika sebelumnya kebijakan lebih menitikberatkan pada keterlibatan masyarakat dalam sistem keuangan melalui kepemilikan rekening, kini pemerintah berupaya memastikan akses tersebut berkontribusi terhadap kesejahteraan keluarga.
Airlangga menyebutkan, Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan OJK 2026 mencatat tingkat inklusi keuangan Indonesia mencapai 93,61 persen. Sementara itu, tingkat literasi keuangan berada di angka 69,57 persen.
Data tersebut menjadi dasar bagi pemerintah untuk meningkatkan kualitas pemanfaatan layanan keuangan, sehingga masyarakat tidak hanya memiliki akses, tetapi juga mampu mengelola keuangan secara lebih baik.
Dalam penerapannya, kebijakan kesejahteraan keuangan mencakup tiga aspek utama, yaitu kondisi keuangan yang sehat (financial wellness), kemampuan menghadapi guncangan ekonomi (financial resilience), serta rasa aman dalam mengelola keuangan (financial security).
Pemerintah juga telah menyiapkan strategi nasional kesejahteraan keluarga. Pelaksanaannya di daerah akan diarahkan pada peningkatan literasi keuangan dan perluasan akses pembiayaan, terutama bagi pelaku UMKM.
Airlangga menegaskan bahwa pendekatan tersebut menempatkan keluarga sebagai pusat kebijakan ekonomi, karena kondisi ekonomi rumah tangga menjadi bagian penting dalam mengukur keberhasilan pembangunan nasional.
Dalam kesempatan itu, Prabowo turut mengingatkan pentingnya pengelolaan potensi dan kekayaan alam Indonesia untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga jasa keuangan pun dinilai penting untuk memperluas peluang ekonomi, memperkuat ketahanan keuangan keluarga, serta memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. (*)
