SEKABAR.ID, JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menginstruksikan para kepala daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk segera merealisasikan Bantuan Presiden berupa dana Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp200 miliar untuk percepatan penanganan pascagempa.
Adapun alokasi bantuan dari Presiden Prabowo Subianto tersebut terbagi atas Rp40 miliar untuk Pemerintah Provinsi NTT dan masing-masing Rp20 miliar untuk delapan kabupaten terdampak.
”Bantuan ini dialokasikan untuk memperkuat kapasitas keuangan daerah dalam penanganan bencana,” tegas Mendagri Tito saat menyampaikan paparan secara virtual dalam Rapat Penanganan Bencana Alam Provinsi NTT yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto, Senin (7/9/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Mendagri menyayangkan masih lambatnya realisasi pencairan dana bantuan tersebut di sejumlah kabupaten. Padahal, Kemendagri telah menerbitkan surat edaran serta pedoman teknis agar pemda dapat memanfaatkan mekanisme pengadaan langsung di masa tanggap darurat.
Guna mengurai kendala birokrasi, Kemendagri telah menerjunkan tim asistensi ke lapangan untuk mendampingi pemerintah daerah agar dana tersebut dapat segera disalurkan hingga ke masyarakat di wilayah terpencil.
Tito memaparkan, secara umum pemulihan infrastruktur dasar di NTT berjalan relatif cepat. Jaringan listrik, telekomunikasi, akses jalan, jembatan, bandara, serta pelabuhan telah kembali beroperasi normal, meski terdapat beberapa titik yang masih dalam perbaikan.
”Mobilitas orang dan barang di NTT relatif lebih mudah. Fokus kita berikutnya adalah penguatan distribusi logistik serta pemenuhan kebutuhan pengungsi,” jelasnya.
Selain penyaluran logistik, Mendagri menekankan pentingnya percepatan pendataan bangunan dan rumah warga yang rusak sebagai acuan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam menyalurkan dana stimulan perbaikan rumah.
Tak hanya mengawal anggaran, Kemendagri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) juga telah menerbitkan lebih dari 11.000 dokumen kependudukan baru untuk menggantikan dokumen warga yang hilang atau rusak akibat gempa.
Langkah ini diperkuat dengan koordinasi bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid untuk penerbitan ulang sertifikat tanah, serta Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo guna penggantian dokumen kendaraan (SIM, STNK, BPKB) secara gratis bagi warga terdampak.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Kepala BNPB Suharyanto, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta jajaran kepala daerah se-Provinsi NTT secara virtual. (*)
