LAMPUNG TENGAH, SEKABAR.ID – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Tengah mulai memeriksa puluhan kepala sekolah penerima bantuan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2026 di Kabupaten Lampung Tengah.
Sebanyak 13 penyidik gabungan diterjunkan untuk memeriksa 83 kepala sekolah secara bertahap pada Selasa (17/11/2026). Pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari pendalaman perkara dugaan pemerasan dalam jabatan yang berkaitan dengan permintaan setoran sebesar 15 persen dari nilai bantuan revitalisasi sekolah.
Dugaan praktik tersebut menyeret oknum aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kepala Seksi Intelijen Kejari Lampung Tengah, Okky Desvian, S.H., M.H., yang mewakili Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, Dr. Rita Susanti, S.H., M.H., membenarkan pemeriksaan terhadap 83 kepala sekolah tersebut.
Menurut Okky, pemeriksaan dilakukan untuk menggali keterangan dari para penerima bantuan sekaligus memperkuat alat bukti dalam proses penyidikan.
“Betul bahwasanya hari ini, kami dari tim gabungan Kejati Lampung dan Kejari Lampung Tengah melakukan pemeriksaan terhadap kepala sekolah sehubungan dengan dana revitalisasi di Dinas Pendidikan tahun 2026,” ungkap Okky saat dikonfirmasi.
Ia menjelaskan, pemeriksaan dilakukan secara bertahap. Sebelumnya, tim penyidik juga telah melakukan sejumlah tindakan hukum, termasuk penggeledahan di beberapa lokasi yang berkaitan dengan perkara tersebut.
Mengenai kemungkinan pemeriksaan terhadap pihak-pihak di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah, Okky mengatakan koordinasi terus dilakukan dengan bidang Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Lampung yang menangani penyidikan utama perkara tersebut.
“Untuk progres penanganan, tentunya kami akan selalu berkoordinasi dengan Pidsus Kejati sehubungan dengan timeline untuk pemanggilan para pihak, khususnya dari Dinas Pendidikan,” jelasnya.
Sejumlah Kepala Sekolah Mengaku Dimintai Uang
Dalam perkembangan pemeriksaan, sejumlah kepala sekolah mengaku telah ditanya penyidik mengenai dugaan permintaan uang oleh oknum di lingkungan Dinas Pendidikan.
Berdasarkan keterangan beberapa saksi yang meminta identitasnya dirahasiakan, dugaan permintaan uang tersebut turut menjadi materi pemeriksaan terhadap para penerima bantuan revitalisasi.
“Tadi waktu kami ditanya hampir semua mengakui adanya permintaan uang. Lebih baik mengaku bang, daripada kami yang jadi tersangka, untuk apa menutupi perbuatan yang salah,” ujar salah seorang kepala sekolah usai menjalani pemeriksaan.
Keterangan para saksi tersebut menjadi salah satu aspek yang perlu didalami lebih lanjut oleh penyidik. Pendalaman antara lain mencakup pihak yang diduga meminta uang, mekanisme permintaan, hingga tujuan dan aliran dana yang disalurkan.
Penyidikan Dimulai Sejak 9 November 2026
Berdasarkan dokumen surat pemanggilan saksi, penyidikan perkara ini telah resmi dimulai melalui Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung Nomor: PRIN-06/L.8/Fd.2/11/2026 tertanggal 9 November 2026.
Dengan pemeriksaan terhadap 83 kepala sekolah dan pengerahan 13 penyidik gabungan, penanganan perkara tersebut kini memasuki tahapan penting dalam pengumpulan keterangan dan penguatan alat bukti.
Publik kini menantikan perkembangan penyidikan untuk mengungkap dugaan praktik permintaan setoran sebesar 15 persen dari dana revitalisasi sekolah, termasuk kemungkinan keterlibatan pihak lain di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah.
Penegakan hukum diharapkan berlangsung transparan, profesional, dan menyeluruh sehingga pihak-pihak yang terbukti terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum yang berlaku. (*)






