JAKARTA, SEKABAR.ID – Pemerintah Indonesia mendorong penguatan kerja sama regional untuk mempercepat transisi energi, meningkatkan ketahanan energi, serta menjaga pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Komitmen tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam pertemuan tingkat tinggi 4th Asia Zero Emission Community (AZEC) Leaders’ Meeting di Manila, Filipina, Selasa (17/11/2026).
Airlangga hadir mewakili Presiden Prabowo Subianto sekaligus memimpin delegasi Indonesia dalam forum yang berlangsung di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-49 dan KTT terkait lainnya.
Pertemuan tersebut dipimpin bersama Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi dan Presiden Filipina Ferdinand R. Marcos Jr. selaku ketua bersama AZEC. Sejumlah pemimpin dan perwakilan negara anggota, negara mitra, serta organisasi internasional turut menghadiri agenda tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam kesempatan itu, Airlangga menyampaikan salam dari Presiden Prabowo serta apresiasi Indonesia atas kerja sama yang selama ini terbangun melalui AZEC. Indonesia juga menyambut keterlibatan Timor-Leste dalam forum tersebut sebagai upaya memperluas kemitraan energi di kawasan.
Airlangga menilai ketahanan energi dan penanganan perubahan iklim harus berjalan beriringan. Karena itu, Indonesia mendukung pengembangan AZEC 2.0 yang berfokus pada tiga agenda utama, yakni penanganan perubahan iklim, pertumbuhan ekonomi inklusif, dan penguatan ketahanan energi.
Menurutnya, ketersediaan energi yang andal dan terjangkau menjadi kebutuhan mendasar untuk menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
“Ketahanan energi merupakan fondasi penting bagi ketahanan ekonomi nasional. Indonesia terus mendorong pemanfaatan sumber daya energi domestik untuk mencapai kemandirian energi, sekaligus mempercepat transisi menuju target net-zero emissions pada tahun 2060 atau lebih cepat,” ujar Airlangga.
Ia optimistis AZEC 2.0 dapat menjadi wadah untuk memperkuat sinergi negara-negara kawasan dalam menjalankan agenda dekarbonisasi tanpa mengabaikan pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan energi masyarakat.
Dalam upaya mempercepat transformasi sektor energi, pemerintah tengah mendorong sejumlah program strategis. Salah satunya pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dengan kapasitas puncak mencapai 100 Gigawatt (GW), yang implementasinya ditargetkan dipercepat dalam tiga tahun ke depan.
Selain itu, Indonesia menginisiasi penerapan Biodiesel B50 serta peningkatan penggunaan bahan bakar nabati berbasis bioetanol melalui program E10 pada 2027 dan E20 pada 2028.
Kerja sama dengan Jepang dan mitra AZEC lainnya juga diarahkan pada percepatan sejumlah proyek energi prioritas. Di antaranya proyek pengolahan sampah menjadi energi atau waste-to-energy Legok Nangka di Jawa Barat dengan nilai investasi sekitar 400 juta dolar AS.
Proyek tersebut ditargetkan mencapai tahap financial close pada akhir 2026. Sementara itu, proyek transmisi listrik Jawa-Sumatra masih dalam proses kajian kelayakan bersama atau joint feasibility study.
Indonesia juga mendorong pengembangan energi panas bumi melalui sejumlah proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP), termasuk PLTP Rajabasa berkapasitas 220 megawatt (MW) di Lampung, PLTP Hululais 110 MW di Bengkulu, serta penambahan kapasitas PLTP Sarulla di Sumatera Utara.
Airlangga menegaskan, keberhasilan transisi energi tidak hanya diukur dari pencapaian target pengurangan emisi, tetapi juga harus memperhatikan keadilan dan kebutuhan pembangunan setiap negara.
Negara berkembang, menurutnya, tetap membutuhkan ruang untuk memperkuat industrialisasi dan memenuhi kebutuhan energi masyarakat maupun dunia usaha. Oleh sebab itu, dukungan pembiayaan, investasi, transfer teknologi, serta pengembangan proyek nyata menjadi aspek penting dalam mempercepat transformasi energi.
Melalui partisipasi dalam AZEC, Indonesia berharap kemitraan internasional dapat menghasilkan manfaat langsung bagi pembangunan nasional, terutama dalam meningkatkan investasi, memperluas pemanfaatan teknologi, dan mempercepat pengembangan energi bersih.
Pemerintah juga menegaskan bahwa seluruh kerja sama tersebut harus tetap memperhatikan kepentingan nasional, sekaligus mendukung terciptanya ketahanan energi dan pembangunan berkelanjutan di kawasan. (*)






