Irjen Eko Hadi Santoso Jalani Sidang Etik Kasus Penyadapan Presiden Prabowo

- Editor

Senin, 16 November 2026 - 18:38 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA, SEKABAR.ID – Polri menjadwalkan sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terhadap Irjen Eko Hadi Santoso (EHS), tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Sidang tersebut akan berlangsung di Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri, Selasa (17/11/2026).

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, sidang etik tersebut digelar untuk memeriksa dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Eko Hadi Santoso.

“Tepatnya besok, hari Selasa tanggal 17 November 2026, bertempat di Divpropam Polri akan dilaksanakan sidang kode etik profesi. Pelaksanaan ditujukan terhadap terperiksa terduga pelanggar etik atas nama EHS,” kata Trunoyudo di Mako Brimob Polri, Kelapa Dua, Depok, Senin (16/11/2026).

Sidang KKEP akan dipimpin Komjen Hendro Pandowo sebagai Ketua Komisi. Ia akan didampingi Irjen Agus Dwi Hermawan yang menjabat Wakil Ketua Komisi sekaligus anggota.

Sementara tiga anggota lainnya adalah Irjen Untung Widyatmoko, Irjen Arie Ardian Rishadi, dan Irjen Tony Aryadi Effendi.

Trunoyudo menyebut pelaksanaan sidang etik tersebut merupakan bagian dari komitmen Polri dalam menjalankan penegakan hukum secara transparan dan akuntabel.

Ia juga meminta masyarakat turut mengawal proses pemeriksaan yang menjadi perhatian publik tersebut.

“Ini adalah wujud komitmen Polri tentunya akan memberikan transparansi dan perkembangan apa yang menjadi dinamika sosial yang menjadi perhatian publik, khususnya di internal Polri,” ujarnya.

Baca juga:  Sidang KKEP Putuskan PTDH Dua Anggota Polri Terkait Pengroyokan Matel di TMP Kalibata

Sebelumnya, Polri telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh.

Keempatnya yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kadiv Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta, mantan Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Irjen Eko Hadi Santoso, serta mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.

Dari empat tersangka tersebut, tiga orang telah ditempatkan di tempat khusus dan ditahan di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok. Sementara Slamet Uliandi belum menjalani penahanan karena masih dalam proses pemulihan kesehatan.

Dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo itu disebut telah berlangsung sejak 2025. Perkembangan kasus tersebut juga diikuti dengan pencopotan Listyo Sigit dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) oleh Presiden Prabowo pada Rabu (4/11/2026).

Baca juga:  Usai Prabowo Undang 10 Mantan Kapolri, RUU Penyadapan Diusulkan Segera Dibahas

Dalam perkara yang sama, Polri sebelumnya telah menggelar sidang etik terhadap Ahrie Sonta. Majelis KKEP menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atau pemecatan dari keanggotaan Polri.

“Terhadap terduga pelanggar AS diputuskan, yang pertama sanksi yang bersifat etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir seusai sidang etik.

Selain sanksi etik tersebut, Ahrie juga dijatuhi hukuman pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri.

Atas keputusan itu, Ahrie Sonta mengajukan banding. Permohonan tersebut selanjutnya akan diperiksa oleh majelis KKEP pada tingkat banding. (*)

Berita Terkait

Airlangga Pimpin Delegasi Indonesia, Perkuat Kolaborasi Transisi Energi di Forum AZEC
Kemkomdigi dan KemenPPPA Dorong Gerakan Bersama Lindungi Anak dari Kekerasan Digital
MPR Jadwalkan Sidang Paripurna Pemilihan Wapres Pengganti Gibran pada 2 Desember 2026
Prabowo Ungkap 104 Perusahaan Diselidiki dalam Kasus Kebakaran Hutan
Pemerintah Bidik MBG Serap Hasil Produksi Pangan Petani dan Peternak
Penerimaan Pajak Masih Kurang Rp 514 Triliun, Menkeu Minta Dukungan Masyarakat
Pemerintah Perkuat Perlindungan Media Nasional di Tengah Dominasi Platform Digital
Pemerintah Indonesia Tekankan Peran UMKM dalam Implementasi Ekonomi Digital ASEAN

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 13:33 WIB

Airlangga Pimpin Delegasi Indonesia, Perkuat Kolaborasi Transisi Energi di Forum AZEC

Selasa, 17 November 2026 - 11:16 WIB

Kemkomdigi dan KemenPPPA Dorong Gerakan Bersama Lindungi Anak dari Kekerasan Digital

Senin, 16 November 2026 - 13:15 WIB

MPR Jadwalkan Sidang Paripurna Pemilihan Wapres Pengganti Gibran pada 2 Desember 2026

Senin, 16 November 2026 - 11:57 WIB

Prabowo Ungkap 104 Perusahaan Diselidiki dalam Kasus Kebakaran Hutan

Sabtu, 14 November 2026 - 20:47 WIB

Pemerintah Bidik MBG Serap Hasil Produksi Pangan Petani dan Peternak

Sabtu, 14 November 2026 - 18:19 WIB

Penerimaan Pajak Masih Kurang Rp 514 Triliun, Menkeu Minta Dukungan Masyarakat

Sabtu, 14 November 2026 - 13:04 WIB

Pemerintah Perkuat Perlindungan Media Nasional di Tengah Dominasi Platform Digital

Sabtu, 14 November 2026 - 11:23 WIB

Pemerintah Indonesia Tekankan Peran UMKM dalam Implementasi Ekonomi Digital ASEAN

Berita Terbaru