JAKARTA, SEKABAR.ID – Karier Inspektur Jenderal Polisi Eko Hadi Santoso di institusi Polri berada di ujung setelah dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). Mantan pejabat Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri itu dipecat melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri, Selasa (17/11/2026).
Putusan tersebut berkaitan dengan dugaan keterlibatan Eko dalam pemufakatan akses ilegal dan penyadapan menggunakan perangkat teknologi milik instansi kepolisian.
Sidang etik digelar di Ruang Sidang Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri. Dalam persidangan, majelis menyatakan tindakan Eko sebagai perbuatan tercela karena dinilai menyalahgunakan kewenangan dan tidak profesional dalam menjalankan tugas.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, majelis KKEP menjatuhkan dua jenis sanksi kepada Eko, yakni sanksi etika dan administratif.
“Atas perbuatannya, majelis sidang menjatuhkan dua jenis sanksi. Pertama, sanksi etika berupa pernyataan bahwa perilaku EHS merupakan perbuatan tercela. Kedua, sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri,” kata Trunoyudo.
Ia menegaskan, proses pemeriksaan terhadap Eko dilakukan dengan mengedepankan prinsip kesetaraan di hadapan hukum atau equality before the law.
“Prinsip equality before the law atau kesetaraan di hadapan hukum menjadi landasan dalam proses pemeriksaan tersebut,” ujarnya.
Usai menerima putusan tersebut, Eko menyatakan mengajukan banding sebagai upaya hukum lanjutan.
Mantan jenderal bintang dua itu kemudian meninggalkan lokasi persidangan dengan pengawalan ketat petugas. Ia terlihat mengenakan baju tahanan berwarna biru bernomor 02 dan masker hitam sebelum menuju kendaraan taktis Brimob bernomor polisi 130422-05.
Rekam Jejak Karier di Bareskrim Polri
Sebelum tersandung perkara dugaan akses ilegal dan penyadapan, Eko Hadi Santoso memiliki pengalaman panjang di bidang reserse. Sejumlah jabatan strategis pernah dipercayakan kepadanya selama bertugas di lingkungan Polri.
Jabatan terakhir yang diemban Eko adalah Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I di Sespim Lemdiklat Polri.
Sebelumnya, ia pernah menjabat Penyidik Tindak Pidana Utama Tingkat I Bareskrim Polri. Eko juga memiliki pengalaman memimpin Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri yang menangani berbagai perkara kejahatan narkotika.
Pengalaman tersebut menjadikannya salah satu perwira tinggi Polri yang memiliki latar belakang penugasan di bidang penyidikan dan penegakan hukum.
Lulusan SMA Taruna Nusantara dan Akpol 1999
Dari sisi pendidikan, perjalanan Eko dimulai di SMA Taruna Nusantara, Magelang, Jawa Tengah. Ia menyelesaikan pendidikan menengah di sekolah tersebut pada 1996.
Setelah itu, Eko melanjutkan pendidikan ke Akademi Kepolisian (Akpol). Ia merupakan lulusan Akpol angkatan 1999 yang kemudian mengawali pengabdiannya sebagai perwira Polri.
Sejak lulus dari Akpol, Eko menjalani berbagai penugasan hingga mencapai pangkat Inspektur Jenderal Polisi atau jenderal bintang dua.
Namun, perjalanan karier yang dibangun selama puluhan tahun tersebut kini menghadapi akhir setelah majelis KKEP menjatuhkan sanksi PTDH. Meski demikian, Eko masih menempuh upaya banding atas keputusan pemecatan tersebut. (*)






