JAKARTA, SEKABAR.ID – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan pemerintah akan bertindak tegas terhadap perusahaan yang terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Pemerintah tidak akan memberikan toleransi kepada korporasi yang terbukti bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan.
Penegasan tersebut disampaikan Prabowo saat berbicara dalam sesi pleno Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-49 ASEAN di Manila, Filipina, Minggu 15 November 2026.
Di hadapan para pemimpin negara ASEAN, Prabowo memaparkan sejumlah langkah penegakan hukum yang telah dilakukan pemerintah, mulai dari pencabutan izin konsesi hingga penyelidikan dan proses penuntutan terhadap perusahaan yang diduga terlibat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Presiden mengungkapkan, sebanyak 17 konsesi perusahaan telah dicabut. Sementara itu, 26 perusahaan masih dalam penyelidikan, 11 perusahaan telah didakwa, dan 23 perusahaan lainnya masuk dalam daftar perusahaan yang akan didakwa.
“Secara keseluruhan, 104 perusahaan sedang dalam penyelidikan oleh kepolisian kami,” tegas Prabowo.
Selain penindakan hukum, Presiden juga menjelaskan upaya besar yang dilakukan Indonesia untuk mengatasi kebakaran hutan yang berlangsung selama hampir empat bulan. Bencana tersebut tidak hanya berdampak di dalam negeri, tetapi juga menimbulkan kabut asap lintas batas yang dirasakan masyarakat Malaysia dan Singapura.
Dalam penanganannya, pemerintah telah mengerahkan sekitar 71.000 personel pemadam kebakaran hutan. Operasi tersebut juga menelan korban jiwa dan kerugian besar.
Prabowo menyebutkan, sebanyak 16 personel meninggal dunia ketika menjalankan tugas pemadaman, sementara sejumlah petugas lainnya mengalami luka-luka. Selain itu, dua helikopter juga hilang selama operasi penanganan karhutla.
“Kami telah mengerahkan 71.000 petugas pemadam kebakaran hutan. Kami kehilangan 16 orang yang meninggal, dan banyak lagi yang terluka saat memadamkan api. Kami juga kehilangan dua helikopter,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Prabowo menilai penanganan karhutla ke depan tidak cukup hanya mengandalkan pemadaman ketika api sudah muncul. Pemerintah akan mengubah strategi dengan memperkuat langkah pencegahan secara menyeluruh dan sistematis.
Untuk mendukung kebijakan tersebut, Indonesia tengah menyiapkan pembentukan lembaga baru serta sejumlah program yang secara khusus diarahkan untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menyampaikan permohonan maaf kepada pemerintah dan masyarakat Malaysia serta Singapura atas dampak kabut asap yang ditimbulkan kebakaran hutan di Indonesia.
Atas nama pemerintah dan rakyat Indonesia, Presiden menegaskan bahwa berbagai upaya maksimal telah dilakukan untuk mengendalikan kebakaran dan mengurangi dampaknya terhadap negara-negara tetangga. (*)






