JAKARTA, SEKABAR.ID – Pemerintah masih menghadapi pekerjaan besar untuk memenuhi target penerimaan pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Hingga Oktober, realisasi penerimaan pajak baru mencapai Rp 1.796,8 triliun atau 76,2 persen dari target yang ditetapkan.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah masih harus mengumpulkan sekitar Rp 514 triliun dalam dua bulan terakhir tahun ini untuk mencapai proyeksi penerimaan pajak sebesar Rp 2.310,8 triliun.
Angka tersebut setara dengan sekitar 98 persen dari target penerimaan pajak APBN 2026 yang dipatok sebesar Rp 2.357,7 triliun.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Suahasil mengakui, mengumpulkan penerimaan pajak dalam jumlah tersebut bukan perkara mudah. Namun, upaya pencapaian target tetap harus dilakukan untuk mendukung pembiayaan berbagai kebutuhan belanja negara.
“Bukan pekerjaan yang mudah mengumpulkan Rp 1.800 triliun dan masih ada Rp 514 triliun yang masih harus dikumpulkan oleh teman-teman pajak,” ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTA di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (13/11/2026).
Ia menjelaskan, penerimaan pajak memiliki peran penting dalam menopang belanja pemerintah. Karena itu, Suahasil meminta dukungan masyarakat dan media agar upaya peningkatan penerimaan negara dapat berjalan optimal.
Menurutnya, tambahan penerimaan sebesar Rp 514 triliun tersebut akan digunakan untuk membiayai belanja negara.
“Rp 514 triliun dipakai buat apa? Untuk belanja negara. Saya mohon dukungan dari seluruh masyarakat, seluruh media untuk kita bisa mengumpulkan penerimaan pajak karena itu akan digunakan untuk belanja negara juga,” jelasnya.
DJP Optimalkan Pengawasan dan Penagihan
Sementara itu, Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyatakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan meningkatkan upaya pengumpulan penerimaan dalam dua bulan terakhir 2026.
Sejumlah sektor ekonomi menjadi perhatian untuk mengoptimalkan penerimaan, mulai dari perdagangan, industri pengolahan, jasa perusahaan, transportasi dan pergudangan, hingga sektor ekonomi digital.
Bimo mengatakan, DJP akan memperketat pemantauan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan serta tingkat kepatuhan wajib pajak. Pengawasan juga dilakukan untuk memastikan persaingan usaha yang setara antara pelaku ekonomi digital dan sektor konvensional.
“Kita akan terus pantau kewajiban perpajakannya, kepatuhan wajib pajaknya, sekaligus memastikan level of playing field dengan sektor-sektor ekonomi yang masih konvensional non digital,” kata Bimo.
Selain itu, DJP akan mengoptimalkan pengawasan pembayaran pajak masa, penegakan hukum, pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, hingga penagihan pajak.
Penguatan basis penerimaan juga dilakukan dengan memanfaatkan data dari berbagai sumber, termasuk instansi pemerintah, asosiasi pemerintah daerah, serta lembaga dan pelaku bisnis.
DJP turut mengoptimalkan pemanfaatan informasi dari sektor keuangan, baik perbankan maupun nonperbankan, serta data pihak ketiga untuk menguji kesesuaian informasi yang tercatat dalam sistem Coretax.
“Data-data dari sektor keuangan, perbankan maupun non perbankan dan data-data dari pihak ketiga yang bisa kita gunakan untuk menguji data-data yang ada di Coretax kami, ini akan kami optimalkan terus selama dua bulan terakhir ini,” imbuh Bimo. (*)






