Penerimaan Pajak Masih Kurang Rp 514 Triliun, Menkeu Minta Dukungan Masyarakat

- Editor

Sabtu, 14 November 2026 - 18:19 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri Keuangan Suahasil Nazara.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara.

JAKARTA, SEKABAR.ID – Pemerintah masih menghadapi pekerjaan besar untuk memenuhi target penerimaan pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Hingga Oktober, realisasi penerimaan pajak baru mencapai Rp 1.796,8 triliun atau 76,2 persen dari target yang ditetapkan.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah masih harus mengumpulkan sekitar Rp 514 triliun dalam dua bulan terakhir tahun ini untuk mencapai proyeksi penerimaan pajak sebesar Rp 2.310,8 triliun.

Angka tersebut setara dengan sekitar 98 persen dari target penerimaan pajak APBN 2026 yang dipatok sebesar Rp 2.357,7 triliun.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Suahasil mengakui, mengumpulkan penerimaan pajak dalam jumlah tersebut bukan perkara mudah. Namun, upaya pencapaian target tetap harus dilakukan untuk mendukung pembiayaan berbagai kebutuhan belanja negara.

Baca juga:  Dipecat Tidak Hormat dari Polri, Ini Perjalanan Karier Irjen Eko Hadi Santoso

“Bukan pekerjaan yang mudah mengumpulkan Rp 1.800 triliun dan masih ada Rp 514 triliun yang masih harus dikumpulkan oleh teman-teman pajak,” ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTA di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (13/11/2026).

Ia menjelaskan, penerimaan pajak memiliki peran penting dalam menopang belanja pemerintah. Karena itu, Suahasil meminta dukungan masyarakat dan media agar upaya peningkatan penerimaan negara dapat berjalan optimal.

Menurutnya, tambahan penerimaan sebesar Rp 514 triliun tersebut akan digunakan untuk membiayai belanja negara.

“Rp 514 triliun dipakai buat apa? Untuk belanja negara. Saya mohon dukungan dari seluruh masyarakat, seluruh media untuk kita bisa mengumpulkan penerimaan pajak karena itu akan digunakan untuk belanja negara juga,” jelasnya.

Baca juga:  PGN Teken Tujuh Kesepakatan Komersial untuk Jaga Pasokan Gas Bumi Nasional

DJP Optimalkan Pengawasan dan Penagihan

Sementara itu, Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyatakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan meningkatkan upaya pengumpulan penerimaan dalam dua bulan terakhir 2026.

Sejumlah sektor ekonomi menjadi perhatian untuk mengoptimalkan penerimaan, mulai dari perdagangan, industri pengolahan, jasa perusahaan, transportasi dan pergudangan, hingga sektor ekonomi digital.

Bimo mengatakan, DJP akan memperketat pemantauan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan serta tingkat kepatuhan wajib pajak. Pengawasan juga dilakukan untuk memastikan persaingan usaha yang setara antara pelaku ekonomi digital dan sektor konvensional.

“Kita akan terus pantau kewajiban perpajakannya, kepatuhan wajib pajaknya, sekaligus memastikan level of playing field dengan sektor-sektor ekonomi yang masih konvensional non digital,” kata Bimo.

Baca juga:  MPR Jadwalkan Sidang Paripurna Pemilihan Wapres Pengganti Gibran pada 2 Desember 2026

Selain itu, DJP akan mengoptimalkan pengawasan pembayaran pajak masa, penegakan hukum, pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, hingga penagihan pajak.

Penguatan basis penerimaan juga dilakukan dengan memanfaatkan data dari berbagai sumber, termasuk instansi pemerintah, asosiasi pemerintah daerah, serta lembaga dan pelaku bisnis.

DJP turut mengoptimalkan pemanfaatan informasi dari sektor keuangan, baik perbankan maupun nonperbankan, serta data pihak ketiga untuk menguji kesesuaian informasi yang tercatat dalam sistem Coretax.

“Data-data dari sektor keuangan, perbankan maupun non perbankan dan data-data dari pihak ketiga yang bisa kita gunakan untuk menguji data-data yang ada di Coretax kami, ini akan kami optimalkan terus selama dua bulan terakhir ini,” imbuh Bimo. (*)

Berita Terkait

Prabowo Saksikan 35 Kesepakatan Bisnis Indonesia-China Senilai Rp274 Triliun
Prabowo Sebut Masa Depan Perdamaian Dunia Bergantung pada Tiga Pemimpin Kekuatan Besar
Hadapi Tekanan Global, BI Naikkan Suku Bunga Acuan Jadi 6 Persen
Kapolri Tegaskan Komitmen Polri Berantas Praktik Usaha Ilegal yang Merugikan Negara
Meutya Hafid Tegaskan Pemberantasan Pornografi Anak Tak Cukup Hapus Konten
Presiden Prabowo Dijadwalkan Serahkan Dua Nama Calon Wapres ke MPR pada 25 November
Dipecat Tidak Hormat dari Polri, Ini Perjalanan Karier Irjen Eko Hadi Santoso
Airlangga Pimpin Delegasi Indonesia, Perkuat Kolaborasi Transisi Energi di Forum AZEC

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 14:16 WIB

Pria di Mesuji Ditemukan Meninggal dengan Luka Senjata Tajam, Dugaan Bunuh Diri Didalami

Kamis, 19 November 2026 - 14:08 WIB

Polisi Periksa 8 Saksi, Belum Ada Tersangka dalam Kasus Karyawati Tewas Terlindas Forklift

Kamis, 19 November 2026 - 11:23 WIB

Pemprov Lampung Dorong Porprov X 2026 Lahirkan Atlet Berprestasi Menuju PON 2032

Rabu, 18 November 2026 - 16:34 WIB

Polres Tanggamus Bongkar Dugaan Peredaran Sabu, Dua Pria Ditangkap

Rabu, 18 November 2026 - 13:11 WIB

Tusuk Warga Pakai Pisau, Pria 43 Tahun Serahkan Diri ke Polres Pesisir Barat

Rabu, 18 November 2026 - 11:28 WIB

Guru ASN Bandar Lampung Bakal Dapat Fasilitas Perumahan Subsidi

Selasa, 17 November 2026 - 22:35 WIB

Dipecat Tidak Hormat dari Polri, Ini Perjalanan Karier Irjen Eko Hadi Santoso

Selasa, 17 November 2026 - 15:46 WIB

Identitas Pria yang Ditembak Polisi di Tanggamus Terungkap, Diduga Spesialis Curanmor

Berita Terbaru