JAKARTA, SEKABAR.ID – Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI menjadwalkan Sidang Paripurna untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia pada Rabu, 2 Desember 2026. Dalam sidang tersebut, MPR akan memilih satu dari dua nama calon wakil presiden yang diajukan Presiden Prabowo Subianto sekaligus mengesahkan dan melantik wapres terpilih.
Keputusan tersebut dihasilkan dalam Rapat Gabungan (Ragab) Pimpinan MPR bersama pimpinan fraksi dan Kelompok DPD di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyampaikan, rapat gabungan digelar sebagai tindak lanjut setelah lembaganya menerima surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan wakil presiden pada Kamis (12/11/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam konferensi pers seusai rapat, Muzani menjelaskan terdapat empat keputusan penting yang disepakati dalam pertemuan tersebut. Salah satunya adalah penetapan jadwal sidang paripurna untuk proses pengisian jabatan wakil presiden.
“Rapat gabungan hari ini memutuskan empat hal penting. Pertama, pelaksanaan Rapat Paripurna MPR dengan agenda mengisi kekosongan jabatan wakil presiden, yakni pemilihan, pelantikan, dan pengesahan calon wakil presiden terpilih akan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 2 Desember 2026 di Gedung Senayan ini,” kata Muzani.
Keputusan berikutnya, MPR akan mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto pada Jumat (13/11/2026) agar segera mengusulkan dua nama calon wakil presiden. Presiden diberikan waktu paling lama 14 hari setelah menerima surat permintaan tersebut untuk menyampaikan kedua nama.
Selanjutnya, MPR membentuk tim verifikasi beranggotakan 36 orang yang dipimpin salah satu pimpinan MPR. Tim ini bertugas memeriksa kelengkapan dan pemenuhan seluruh persyaratan dari kedua calon yang diajukan presiden.
Selain itu, dibentuk pula tim ad hoc dengan jumlah anggota yang sama, yakni 36 orang. Tim tersebut akan dipimpin tiga Wakil Ketua MPR dengan anggota yang berasal dari unsur fraksi dan kelompok di MPR.
Tim ad hoc bertugas mempersiapkan ketetapan MPR mengenai pengangkatan wakil presiden yang nantinya terpilih melalui Sidang Paripurna.
Muzani mengatakan, meskipun konstitusi memberikan waktu maksimal 60 hari kepada MPR untuk memproses pengisian jabatan wakil presiden setelah menerima surat pengunduran diri, pihaknya berupaya menyelesaikan proses tersebut lebih cepat.
Menurutnya, hasil pembicaraan internal pimpinan MPR serta konsultasi bersama pimpinan DPR, DPD, dan Presiden Prabowo mengarah pada kesepakatan bahwa kekosongan jabatan wakil presiden perlu segera diakhiri.
Muzani juga menyampaikan apresiasi atas perhatian dan berbagai masukan masyarakat terkait proses pengisian jabatan tersebut. Ia berharap seluruh tahapan hingga pelantikan wakil presiden baru dapat berjalan lancar.
Sebelumnya, MPR secara resmi menerima surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka pada Kamis (12/11/2026). Kedatangan Gibran di Kompleks Parlemen, Senayan, disambut langsung oleh Ahmad Muzani bersama jajaran Wakil Ketua MPR.
Muzani menjelaskan, dalam pertemuan tersebut Gibran menyampaikan langsung maksud kedatangannya untuk menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden RI periode 2024-2029. Surat serupa juga telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.
“Mas Gibran menyampaikan maksud kedatangannya menemui kami semua sebagai pimpinan MPR RI, yakni untuk menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Surat yang sama, menurut beliau, juga sudah disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto,” ujar Muzani.
Dalam surat yang dibacakan Muzani, Gibran menyatakan berhenti dari jabatan wakil presiden atas permintaan sendiri. Namun, tidak terdapat penjelasan mengenai alasan spesifik di balik keputusan tersebut.
Gibran menyebut keputusan itu diambil dengan penuh kesadaran demi kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran penyelenggaraan pemerintahan. Ia juga menegaskan bahwa kepentingan negara dan masyarakat harus ditempatkan di atas kepentingan pribadi.
Setelah menerima surat tersebut pada pukul 11.26 WIB, pimpinan MPR langsung menggelar Rapat Pimpinan (Rapim). Pertemuan itu kemudian menghasilkan keputusan untuk mengadakan rapat gabungan pada Jumat (13/11/2026) guna membahas tindak lanjut pengunduran diri Gibran.
Dengan diterimanya surat tersebut, MPR menyatakan jabatan wakil presiden mengalami kekosongan terhitung sejak Kamis, 12 November 2026. Proses pengisian jabatan selanjutnya akan dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 8 Ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan.
Dalam suratnya, Gibran juga meminta agar pengunduran dirinya segera diproses oleh MPR. Selain itu, ia menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Indonesia.
Muzani menegaskan, MPR akan segera menindaklanjuti permohonan tersebut dengan meminta Presiden Prabowo mengajukan dua nama calon wakil presiden untuk menjalani tahapan verifikasi sebelum diputuskan dalam Sidang Paripurna. (*)






