SEKABAR.ID, BANDAR LAMPUNG — Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Bandar Lampung menuai sorotan tajam setelah secara terbuka mengaku tidak mengetahui secara rinci jumlah angka pengangguran di wilayah kerjanya.
Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandar Lampung, M. Yudhi, berdalih bahwa urusan pendataan tenaga kerja merupakan kewenangan penuh Badan Pusat Statistik (BPS). Ia mengeklaim tugas utama instansinya sebatas melayani mediasi perselisihan antara perusahaan dan pekerja.
”Angka itu dari BPS ya. Kami tidak turun ke lapangan. Selama ini kami di kantor meladeni mediasi perusahaan dengan pekerja. Pengawasan lapangan itu dipegang provinsi,” ujar Yudhi usai mengikuti rapat bersama Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung, Rabu (14/10/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Di tengah tingginya tingkat pengangguran yang menjadi masalah krusial perkotaan, Yudhi beralasan bahwa tidak semua pencari kerja di Bandar Lampung merupakan warga asli setempat. Status Bandar Lampung sebagai ibu kota provinsi dinilai menjadi daya tarik arus urbanisasi dari kabupaten/kota lain.
Meski demikian, ia mengeklaim penyerapan tenaga kerja mulai terbantu dengan adanya program hilirisasi dan penyerapan tenaga kerja baru melalui program nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) serta Koperasi Merah Putih.
Lempar Tanggung Jawab Data, Disnaker mengeklaim komposisi tenaga kerja formal maupun informal dipegang sepenuhnya oleh BPS, sementara instansinya hanya menerima data jadi hingga ke tingkat kelurahan.
Fokus Mediasi Saja, Aktivitas instansi diklaim lebih banyak dihabiskan untuk menangani sengketa hubungan industrial ketimbang pemetaan strategis pengentasan pengangguran.
Sorotan Komisi IV DPRD Bandar Lampung
Pengakuan blak-blakan Kepala Disnaker ini memicu keprihatinan mendalam dari kalangan legislatif. Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung mendesak agar instansi terkait lebih serius dan proaktif dalam menjalankan tugas pokok serta fungsinya, bukan sekadar menunggu laporan di balik meja kantor.
Sebagai instansi garda terdepan penanganan tenaga kerja daerah, Disnaker dinilai wajib memiliki basis data mandiri (database) yang akurat guna merumuskan kebijakan penekanan angka pengangguran secara tepat sasaran, alih-alih berlindung di balik data statistik instansi lain. (WB/ Red)
