PAD Lampung 2025 Hanya 79,95 Persen, DPRD Panggil Bapenda dan BPKAD

- Editor

Minggu, 4 Januari 2026 - 23:49 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SEKABAR.ID, Bandar Lampung – Komisi III DPRD Lampung bergerak cepat menyikapi capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Provinsi Lampung tahun 2025 yang hanya mencapai 79,95 persen dari target. Realisasi PAD tercatat Rp3,37 triliun dari target Rp4,22 triliun.

Ketua Komisi III DPRD Lampung, Supriyadi Hamzah, mengatakan pihaknya akan segera memanggil Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Kami segera mengundang Kepala Bapenda dan juga BPKAD. Rencananya hari Selasa, 6 Januari 2026,” ujar Supriyadi Hamzah, Minggu (4/1/2026) malam.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurutnya, rapat dengar pendapat tersebut penting untuk mengetahui kondisi riil PAD Pemprov Lampung, termasuk berbagai persoalan yang menyebabkan target tidak tercapai.

Baca juga:  Anggaran MBG dari Pos Pendidikan Disorot, DPRD Lampung Minta Pemerintah Kaji Ulang

“Kami perlu bicara terbuka untuk mencari solusi agar target PAD 2026 bisa jauh lebih baik,” tegas politisi senior Partai Golkar itu.

Supriyadi juga mengungkapkan, saat pembahasan APBD Perubahan 2025 dan APBD 2026, dirinya selaku anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD telah mengingatkan Kepala Bapenda dan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terkait perlunya peningkatan kualitas kerja internal.

Titik tekan yang saya sampaikan menyangkut manajemen, program kerja, penguasaan data, koordinasi, dan kemampuan SDM. Faktor-faktor itu sangat berpengaruh terhadap pencapaian target PAD,” jelasnya.

 

Legislator asal Partai Golkar ini mengakui sejak awal dirinya khawatir target PAD 2025 yang ditetapkan Pemprov Lampung terlalu tinggi dan sulit dicapai.

Baca juga:  Dikaitkan Kasus Eks Jampidsus Febrie Adriansyah, Yuenchi Arwindi Angkat Bicara: Itu Fitnah! 

“Apa yang saya khawatirkan akhirnya terbukti. Karena itu perlu segera dilakukan evaluasi menyeluruh di semua aspek, agar target PAD 2026 bisa jauh lebih baik,” pungkasnya. (*)

Berita Terkait

Putaran Uang Merekah Rp3,1 Miliar di Bandar Lampung Expo 2026, UMKM Kuliner Jadi Motor Penggerak Ekonomi
Proyek Belasan Miliar Dinas PKPCK Lampung Dikuasai Tiga Kontraktor, Dugaan Kualifikasi Tak Beres Mencuat
Borong Proyek di Dinas PKPCK Lampung, Tiga Kontraktor Diduga Monopoli dan Tak Kantongi SBU Saat Garap Proyek
Sambut HUT Ke-344, Kemeriahan Festival Kendaraan Hias dan Pawai Budaya Pukau Warga Bandar Lampung
Gurita Pengadaan E-Katalog BPKAD Lampung TA 2025, Publik Pertanyakan Aturan Main dan Dasar Penunjukan Vendor
Uang Keringat Rakyat Dipakai Plesiran Ribuan ASN, BPK Endus Kejanggalan Program Umrah Pemkot Bandar Lampung
Tinjau Stan Diskominfotik, Sekjen Kemendagri Apresiasi Inovasi “Program Seribu Wajah” Bandar Lampung
Bandar Lampung Expo 2026 Resmi Dibuka, Bunda Eva Targetkan Jadi Motor Penggerak Ekonomi dan UMKM

Berita Terkait

Sabtu, 25 Juli 2026 - 10:31 WIB

Putaran Uang Merekah Rp3,1 Miliar di Bandar Lampung Expo 2026, UMKM Kuliner Jadi Motor Penggerak Ekonomi

Jumat, 24 Juli 2026 - 23:12 WIB

Proyek Belasan Miliar Dinas PKPCK Lampung Dikuasai Tiga Kontraktor, Dugaan Kualifikasi Tak Beres Mencuat

Kamis, 23 Juli 2026 - 14:53 WIB

Borong Proyek di Dinas PKPCK Lampung, Tiga Kontraktor Diduga Monopoli dan Tak Kantongi SBU Saat Garap Proyek

Minggu, 19 Juli 2026 - 17:52 WIB

Sambut HUT Ke-344, Kemeriahan Festival Kendaraan Hias dan Pawai Budaya Pukau Warga Bandar Lampung

Sabtu, 18 Juli 2026 - 17:15 WIB

Uang Keringat Rakyat Dipakai Plesiran Ribuan ASN, BPK Endus Kejanggalan Program Umrah Pemkot Bandar Lampung

Sabtu, 18 Juli 2026 - 09:23 WIB

Tinjau Stan Diskominfotik, Sekjen Kemendagri Apresiasi Inovasi “Program Seribu Wajah” Bandar Lampung

Sabtu, 18 Juli 2026 - 09:18 WIB

Bandar Lampung Expo 2026 Resmi Dibuka, Bunda Eva Targetkan Jadi Motor Penggerak Ekonomi dan UMKM

Jumat, 17 Juli 2026 - 09:57 WIB

Borong Proyek di Dinas PKPCK Lampung, Tiga Kontraktor Diduga Lakukan Monopoli Terselubung

Berita Terbaru