JAKARTA, SEKABAR.ID – Nama Sekretaris Kabinet (Seskab) Letkol Teddy Indra Wijaya mulai menjadi perbincangan di tengah dinamika politik nasional setelah Gibran Rakabuming Raka dikabarkan resmi mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden (Wapres) pada Kamis (12/11/2026).
Sosok yang dikenal dekat dengan Presiden Prabowo Subianto tersebut ikut masuk dalam spekulasi publik mengenai figur yang berpeluang mengisi kursi orang nomor dua di Indonesia.
Menariknya, Teddy bukan berasal dari kalangan politik maupun pengurus partai. Ia merupakan perwira TNI yang perjalanan kariernya dimulai dari lingkungan militer, kemudian dipercaya menjadi ajudan presiden hingga menduduki jabatan strategis sebagai Sekretaris Kabinet.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kedekatannya dengan Prabowo menjadi salah satu alasan namanya mendapat perhatian. Namun, peluang Teddy untuk menduduki jabatan Wapres tidak hanya ditentukan oleh hubungan politik dan kepercayaan Presiden. Sejumlah ketentuan hukum dan konstitusi juga harus dipenuhi.
Berawal dari Karier Militer
Teddy Indra Wijaya lahir di Manado, Sulawesi Utara, pada 14 April 1989. Ia berasal dari keluarga militer. Ayahnya, Kolonel Infanteri (Purn) Giyono, sedangkan ibunya, Mayor Caj (K) Patris R.A. Rumbayan.
Pendidikan militernya ditempuh setelah menyelesaikan sekolah di SMA Taruna Nusantara, Magelang. Teddy kemudian melanjutkan pendidikan di Akademi Militer dan lulus pada 2011.
Kariernya di TNI Angkatan Darat dimulai dari satuan Komando Pasukan Khusus (Kopassus). Pengalaman tersebut kemudian membawanya mendapat sejumlah penugasan penting, termasuk menjadi asisten ajudan Presiden Joko Widodo pada periode 2014–2019.
Setelah masa tugas bersama Jokowi, Teddy dipercaya menjadi ajudan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Hubungan profesional itu berlanjut ketika Prabowo memenangkan Pemilihan Presiden 2024 dan dilantik sebagai Presiden RI.
Teddy kembali berada di lingkungan terdekat Presiden di Istana Negara. Bahkan, pada 21 Oktober 2024, Prabowo melantiknya sebagai Sekretaris Kabinet menggantikan Pramono Anung.
Penunjukan tersebut menempatkan Teddy pada posisi strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, terutama terkait manajemen kabinet dan koordinasi kerja kementerian.
Miliki Prestasi Pendidikan Militer di Amerika Serikat
Selain pengalaman di lingkungan Istana, Teddy juga memiliki rekam jejak pendidikan militer di luar negeri.
Pada 2019, ia berhasil menyelesaikan pendidikan US Army Infantry School di Amerika Serikat. Dalam pendidikan tersebut, Teddy meraih predikat International Honor Graduate dari total 185 peserta, terdiri atas 171 perwira Amerika Serikat dan 14 perwira asing.
Ia juga pernah mengikuti sejumlah pendidikan militer khusus, di antaranya Airborne School, Air Assault School, dan Ranger School.
Ranger School merupakan salah satu pendidikan militer yang dikenal memiliki tingkat kesulitan tinggi di Angkatan Darat Amerika Serikat. Pesertanya harus melewati berbagai ujian, mulai dari ketahanan fisik, kemampuan navigasi, kepemimpinan, hingga taktik operasi militer.
Pada 2020, Teddy berhasil memperoleh kualifikasi Ranger. Sebelumnya, pada 2015, ia juga mengikuti pendidikan intelijen di Australia.
Di luar pendidikan militer, Teddy memiliki latar belakang akademis di bidang hubungan internasional dan kajian terorisme.
Ia meraih gelar sarjana Hubungan Internasional dari Universitas Jenderal Achmad Yani pada 2012. Selanjutnya, Teddy menyelesaikan pendidikan S2 Kajian Terorisme di Universitas Indonesia pada 2021.
Pengalaman militer, pendidikan akademis, serta penugasan mendampingi dua presiden menjadi bagian dari perjalanan karier yang membuat namanya semakin dikenal masyarakat.
Pangkat Letkol, tetapi Tetap Dikenal Mayor Teddy
Sebutan Mayor Teddy masih sering digunakan masyarakat, meskipun pangkat militernya telah meningkat menjadi Letnan Kolonel (Letkol) pada Maret 2025.
Kenaikan pangkat dari Mayor menjadi Letkol tersebut dilakukan melalui mekanisme kenaikan pangkat reguler percepatan di lingkungan TNI AD.
Julukan Mayor Teddy telanjur melekat sejak ia sering terlihat mendampingi Prabowo, baik sebelum maupun setelah Pilpres 2024.
Kini, selain dikenal sebagai perwira TNI, Teddy juga memegang jabatan Sekretaris Kabinet yang memiliki peran penting dalam mendukung manajemen pemerintahan dan memberikan rekomendasi kepada Presiden terkait penyelenggaraan kabinet.
Meski berada di lingkungan strategis Istana, jabatan Seskab bukan merupakan jabatan politik yang diperoleh melalui pemilihan umum.
Teddy juga bukan kader maupun pengurus Partai Gerindra. Kondisi ini membuat posisinya berbeda dibandingkan sejumlah tokoh politik lain yang turut disebut-sebut dalam spekulasi pengganti Gibran.
Beberapa nama yang ikut diperbincangkan antara lain Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPR Puan Maharani, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, serta Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Masing-masing memiliki latar belakang politik dan jaringan dukungan yang berbeda. Sementara Teddy lebih dikenal melalui kedekatannya dengan Prabowo dan pengalamannya berada di lingkaran pemerintahan.
Pengisian Jabatan Wapres Melalui MPR
Terlepas dari spekulasi mengenai sejumlah nama, pengisian jabatan Wapres yang mengalami kekosongan memiliki mekanisme tersendiri sebagaimana diatur dalam konstitusi.
Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 menyebutkan, apabila terjadi kekosongan jabatan Wapres, Presiden mengusulkan dua calon kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk dipilih.
MPR selanjutnya harus memilih salah satu dari dua calon tersebut paling lambat 60 hari sejak terjadinya kekosongan jabatan.
Dengan mekanisme tersebut, proses pengisian kursi Wapres tidak dilakukan melalui pemilihan langsung oleh masyarakat. Pertimbangan politik, dukungan partai, serta keputusan Presiden menjadi bagian penting dalam proses pencalonan.
Persyaratan Usia Menjadi Kendala
Salah satu persoalan yang berpotensi menghambat peluang Teddy adalah ketentuan batas usia calon presiden dan wakil presiden.
Teddy yang lahir pada 14 April 1989 baru berusia 37 tahun pada November 2026. Sementara itu, Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menetapkan batas usia minimal calon presiden dan wakil presiden adalah 40 tahun.
Ketentuan tersebut kemudian mengalami perubahan pemaknaan setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023.
Putusan yang dibacakan saat Anwar Usman menjabat Ketua MK itu memberikan pengecualian bagi calon berusia di bawah 40 tahun sepanjang pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah.
Artinya, kepala daerah maupun anggota legislatif yang belum mencapai usia 40 tahun tetap dapat memenuhi persyaratan pencalonan berdasarkan ketentuan tersebut.
Namun, jabatan Teddy sebagai Sekretaris Kabinet merupakan posisi yang ditunjuk Presiden, bukan jabatan yang diperoleh melalui pemilihan rakyat. Begitu pula pengalamannya sebagai prajurit TNI yang tidak termasuk kategori jabatan terpilih sebagaimana dimaksud dalam putusan tersebut.
Persoalan lainnya adalah penerapan ketentuan batas usia dalam mekanisme penggantian Wapres melalui MPR. Hal ini membutuhkan kajian hukum lebih lanjut dengan memperhatikan ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Peluang perubahan persyaratan dapat terbuka apabila terdapat putusan MK baru atau perubahan Undang-Undang Pemilu yang memperluas kategori pengecualian batas usia.
Misalnya, apabila jabatan yang diperoleh melalui pengangkatan Presiden nantinya turut dimasukkan dalam kategori pengecualian, hambatan usia yang dihadapi Teddy berpotensi berubah.
Meski demikian, perubahan ketentuan tersebut tidak dapat diasumsikan terjadi begitu saja tanpa proses hukum dan legislasi.
Status Prajurit Aktif Juga Perlu Diperhatikan
Selain persoalan usia, status Teddy sebagai prajurit TNI aktif juga menjadi aspek lain yang harus diperhitungkan.
Peraturan perundang-undangan mengatur bahwa prajurit TNI yang hendak menduduki jabatan politik tertentu harus mengundurkan diri atau pensiun dari dinas keprajuritan sesuai ketentuan yang berlaku.
Dengan demikian, apabila namanya benar-benar diusulkan sebagai calon Wapres, persoalan status kedinasan militer juga harus diselesaikan berdasarkan aturan yang berlaku.
Masuknya nama Teddy dalam perbincangan calon pengganti Gibran memperlihatkan bagaimana popularitas seseorang dan kedekatan dengan pusat kekuasaan dapat memunculkan spekulasi politik.
Namun, untuk sampai ke kursi Wakil Presiden, Teddy tidak cukup hanya mengandalkan rekam jejak militer, pengalaman di Istana, maupun kedekatan dengan Prabowo.
Persyaratan konstitusional, ketentuan perundang-undangan, dukungan politik, serta mekanisme pemilihan di MPR tetap menjadi tahapan penting yang harus dilalui. (*)






