JAKARTA, SEKABAR.ID – Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto mengungkap sejumlah fakta hasil penyidikan perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI Prabowo Subianto. Dalam kasus tersebut, mantan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo disebut diduga menjadi pihak yang memerintahkan sekaligus menerima hasil penyadapan.
Pengungkapan itu disampaikan Suyudi dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Di hadapan anggota dewan, Suyudi memaparkan bahwa dugaan perintah penyadapan berasal dari Listyo Sigit saat masih menjabat sebagai Kapolri. Perintah tersebut diduga disampaikan secara lisan maupun melalui aplikasi WhatsApp kepada sejumlah pejabat di lingkungan Mabes Polri sebelum diteruskan kepada tim teknis.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Suyudi, Listyo Sigit juga diduga menjadi pengguna akhir (end user) dari informasi yang diperoleh melalui penyadapan. Targetnya tidak hanya Presiden Prabowo, tetapi juga sejumlah pejabat, tokoh politik, tokoh organisasi kemasyarakatan (ormas), pengusaha hingga media.
“Pertama, Jenderal LSP yang menjabat sebagai Kapolri pada periode kejadian, diduga memberi perintah dan menentukan target penyadapan secara lisan atau melalui WhatsApp kepada Kabagmon AS, serta menjadi penerima hasil akhir atau end user penyadapan,” ujar Suyudi.
Ia juga menyebut hasil penyidikan mengaitkan peran Listyo Sigit dengan dugaan menggerakkan pihak lain untuk melakukan tindak pidana.
“Peran itu dalam materi penyidikan dikaitkan dengan dugaan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana,” katanya.
Selain Listyo Sigit, penyidik turut mengungkap dugaan keterlibatan mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi (SU). Ia diduga berperan sebagai Dewan Penasihat Monitoring Center Polri yang memberikan persetujuan terhadap pelaksanaan penyadapan.
Slamet juga diduga meneruskan laporan hasil penyadapan dari Kabagmon kepada Listyo Sigit. Laporan tersebut berupa informasi harian maupun hasil analisis.
“SU yang menjabat sebagai Kadiv TIK Polri pada periode 2021 sampai dengan Oktober 2026, diduga sebagai Dewan Penasihat Monitoring Center Polri yang memberikan persetujuan pelaksanaan penyadapan dan meneruskan laporan hasil penyadapan dari Kabakmon berupa laporan harian serta laporan analisis kepada Jenderal LSP,” ungkap Suyudi.
Selanjutnya, Irjen Pol. Eko Hadi Santoso (EH) yang pernah menjabat sebagai Plt Kabagmon pada 5 Desember 2024 hingga 7 Oktober 2025, diduga menerima instruksi penyadapan terhadap target tertentu melalui Slamet Uliandi.
Eko kemudian disebut memberikan persetujuan pelaksanaan penyadapan melalui WhatsApp tanpa disertai surat permohonan dari penyidik.
“EH yang menjabat sebagai Plt. Kabakmon pada 5 Desember 2024 sampai dengan 7 Oktober 2025, diduga menerima perintah penyadapan terhadap target tertentu dari SU yang disebut berasal dari Jenderal LSP, kemudian memberikan persetujuan melalui WhatsApp tanpa surat permohonan penyidik,” jelasnya.
Nama pejabat lainnya yang turut disebut adalah Irjen Pol. Ahrie Sonta Nasution. Menurut Suyudi, Ahrie diduga menerima perintah dari Listyo Sigit dan meneruskannya kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa adanya permohonan dari penyidik.
Ahrie juga diduga melaporkan hasil penyadapan kepada Listyo Sigit serta memerintahkan seseorang berinisial TK untuk melakukan pengawasan atau surveillance.
Tidak hanya itu, Suyudi mengungkap dugaan perintah penghapusan data hasil penyadapan yang mencakup rekaman suara (voice) dan log aktivitas. Ahrie juga disebut memerintahkan pembubaran grup WhatsApp yang berkaitan dengan kegiatan tersebut.
“Selain itu, AS juga memerintahkan penghapusan data hasil penyadapan atau voice dan log serta pembubaran grup WhatsApp,” tegas Suyudi dalam rapat bersama Komisi III DPR RI.
Pemaparan tersebut menjadi bagian dari penjelasan Kapolri mengenai perkembangan penyidikan dugaan penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah pejabat di lingkungan Polri. (*)






