Listyo Sigit Disebut Perintahkan Penyadapan dan Terima Hasilnya, Ini Penjelasan Kapolri Suyudi

- Editor

Jumat, 13 November 2026 - 19:42 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA, SEKABAR.ID – Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto mengungkap sejumlah fakta hasil penyidikan perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI Prabowo Subianto. Dalam kasus tersebut, mantan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo disebut diduga menjadi pihak yang memerintahkan sekaligus menerima hasil penyadapan.

Pengungkapan itu disampaikan Suyudi dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Di hadapan anggota dewan, Suyudi memaparkan bahwa dugaan perintah penyadapan berasal dari Listyo Sigit saat masih menjabat sebagai Kapolri. Perintah tersebut diduga disampaikan secara lisan maupun melalui aplikasi WhatsApp kepada sejumlah pejabat di lingkungan Mabes Polri sebelum diteruskan kepada tim teknis.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurut Suyudi, Listyo Sigit juga diduga menjadi pengguna akhir (end user) dari informasi yang diperoleh melalui penyadapan. Targetnya tidak hanya Presiden Prabowo, tetapi juga sejumlah pejabat, tokoh politik, tokoh organisasi kemasyarakatan (ormas), pengusaha hingga media.

Baca juga:  Hadapi Lonjakan Pemudik, KAI Divre IV Kerahkan 2.499 Personel

“Pertama, Jenderal LSP yang menjabat sebagai Kapolri pada periode kejadian, diduga memberi perintah dan menentukan target penyadapan secara lisan atau melalui WhatsApp kepada Kabagmon AS, serta menjadi penerima hasil akhir atau end user penyadapan,” ujar Suyudi.

Ia juga menyebut hasil penyidikan mengaitkan peran Listyo Sigit dengan dugaan menggerakkan pihak lain untuk melakukan tindak pidana.

“Peran itu dalam materi penyidikan dikaitkan dengan dugaan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana,” katanya.

Selain Listyo Sigit, penyidik turut mengungkap dugaan keterlibatan mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi (SU). Ia diduga berperan sebagai Dewan Penasihat Monitoring Center Polri yang memberikan persetujuan terhadap pelaksanaan penyadapan.

Slamet juga diduga meneruskan laporan hasil penyadapan dari Kabagmon kepada Listyo Sigit. Laporan tersebut berupa informasi harian maupun hasil analisis.

Baca juga:  Personel Ops Damai Cartenz Dukung Produk Lokal Papua Lewat Aksi Belanja UMKM di Timika

“SU yang menjabat sebagai Kadiv TIK Polri pada periode 2021 sampai dengan Oktober 2026, diduga sebagai Dewan Penasihat Monitoring Center Polri yang memberikan persetujuan pelaksanaan penyadapan dan meneruskan laporan hasil penyadapan dari Kabakmon berupa laporan harian serta laporan analisis kepada Jenderal LSP,” ungkap Suyudi.

Selanjutnya, Irjen Pol. Eko Hadi Santoso (EH) yang pernah menjabat sebagai Plt Kabagmon pada 5 Desember 2024 hingga 7 Oktober 2025, diduga menerima instruksi penyadapan terhadap target tertentu melalui Slamet Uliandi.

Eko kemudian disebut memberikan persetujuan pelaksanaan penyadapan melalui WhatsApp tanpa disertai surat permohonan dari penyidik.

“EH yang menjabat sebagai Plt. Kabakmon pada 5 Desember 2024 sampai dengan 7 Oktober 2025, diduga menerima perintah penyadapan terhadap target tertentu dari SU yang disebut berasal dari Jenderal LSP, kemudian memberikan persetujuan melalui WhatsApp tanpa surat permohonan penyidik,” jelasnya.

Baca juga:  Kapolri: Ini Sebuah Apresiasi namun juga menjadi Sebuah Tantangan, Polri Peringkat Pertama Nasional Monev KIP 2025

Nama pejabat lainnya yang turut disebut adalah Irjen Pol. Ahrie Sonta Nasution. Menurut Suyudi, Ahrie diduga menerima perintah dari Listyo Sigit dan meneruskannya kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa adanya permohonan dari penyidik.

Ahrie juga diduga melaporkan hasil penyadapan kepada Listyo Sigit serta memerintahkan seseorang berinisial TK untuk melakukan pengawasan atau surveillance.

Tidak hanya itu, Suyudi mengungkap dugaan perintah penghapusan data hasil penyadapan yang mencakup rekaman suara (voice) dan log aktivitas. Ahrie juga disebut memerintahkan pembubaran grup WhatsApp yang berkaitan dengan kegiatan tersebut.

“Selain itu, AS juga memerintahkan penghapusan data hasil penyadapan atau voice dan log serta pembubaran grup WhatsApp,” tegas Suyudi dalam rapat bersama Komisi III DPR RI.

Pemaparan tersebut menjadi bagian dari penjelasan Kapolri mengenai perkembangan penyidikan dugaan penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah pejabat di lingkungan Polri. (*)

Berita Terkait

Prabowo Saksikan 35 Kesepakatan Bisnis Indonesia-China Senilai Rp274 Triliun
Prabowo Sebut Masa Depan Perdamaian Dunia Bergantung pada Tiga Pemimpin Kekuatan Besar
Hadapi Tekanan Global, BI Naikkan Suku Bunga Acuan Jadi 6 Persen
Kapolri Tegaskan Komitmen Polri Berantas Praktik Usaha Ilegal yang Merugikan Negara
Meutya Hafid Tegaskan Pemberantasan Pornografi Anak Tak Cukup Hapus Konten
Presiden Prabowo Dijadwalkan Serahkan Dua Nama Calon Wapres ke MPR pada 25 November
Dipecat Tidak Hormat dari Polri, Ini Perjalanan Karier Irjen Eko Hadi Santoso
Airlangga Pimpin Delegasi Indonesia, Perkuat Kolaborasi Transisi Energi di Forum AZEC

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 14:16 WIB

Pria di Mesuji Ditemukan Meninggal dengan Luka Senjata Tajam, Dugaan Bunuh Diri Didalami

Kamis, 19 November 2026 - 14:08 WIB

Polisi Periksa 8 Saksi, Belum Ada Tersangka dalam Kasus Karyawati Tewas Terlindas Forklift

Kamis, 19 November 2026 - 11:23 WIB

Pemprov Lampung Dorong Porprov X 2026 Lahirkan Atlet Berprestasi Menuju PON 2032

Rabu, 18 November 2026 - 16:34 WIB

Polres Tanggamus Bongkar Dugaan Peredaran Sabu, Dua Pria Ditangkap

Rabu, 18 November 2026 - 13:11 WIB

Tusuk Warga Pakai Pisau, Pria 43 Tahun Serahkan Diri ke Polres Pesisir Barat

Rabu, 18 November 2026 - 11:28 WIB

Guru ASN Bandar Lampung Bakal Dapat Fasilitas Perumahan Subsidi

Selasa, 17 November 2026 - 22:35 WIB

Dipecat Tidak Hormat dari Polri, Ini Perjalanan Karier Irjen Eko Hadi Santoso

Selasa, 17 November 2026 - 15:46 WIB

Identitas Pria yang Ditembak Polisi di Tanggamus Terungkap, Diduga Spesialis Curanmor

Berita Terbaru