JAKARTA, SEKABAR.ID – Polri menjadwalkan sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terhadap Irjen Eko Hadi Santoso (EHS), tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Sidang tersebut akan berlangsung di Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri, Selasa (17/11/2026).
Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, sidang etik tersebut digelar untuk memeriksa dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Eko Hadi Santoso.
“Tepatnya besok, hari Selasa tanggal 17 November 2026, bertempat di Divpropam Polri akan dilaksanakan sidang kode etik profesi. Pelaksanaan ditujukan terhadap terperiksa terduga pelanggar etik atas nama EHS,” kata Trunoyudo di Mako Brimob Polri, Kelapa Dua, Depok, Senin (16/11/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sidang KKEP akan dipimpin Komjen Hendro Pandowo sebagai Ketua Komisi. Ia akan didampingi Irjen Agus Dwi Hermawan yang menjabat Wakil Ketua Komisi sekaligus anggota.
Sementara tiga anggota lainnya adalah Irjen Untung Widyatmoko, Irjen Arie Ardian Rishadi, dan Irjen Tony Aryadi Effendi.
Trunoyudo menyebut pelaksanaan sidang etik tersebut merupakan bagian dari komitmen Polri dalam menjalankan penegakan hukum secara transparan dan akuntabel.
Ia juga meminta masyarakat turut mengawal proses pemeriksaan yang menjadi perhatian publik tersebut.
“Ini adalah wujud komitmen Polri tentunya akan memberikan transparansi dan perkembangan apa yang menjadi dinamika sosial yang menjadi perhatian publik, khususnya di internal Polri,” ujarnya.
Sebelumnya, Polri telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh.
Keempatnya yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kadiv Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta, mantan Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Irjen Eko Hadi Santoso, serta mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.
Dari empat tersangka tersebut, tiga orang telah ditempatkan di tempat khusus dan ditahan di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok. Sementara Slamet Uliandi belum menjalani penahanan karena masih dalam proses pemulihan kesehatan.
Dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo itu disebut telah berlangsung sejak 2025. Perkembangan kasus tersebut juga diikuti dengan pencopotan Listyo Sigit dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) oleh Presiden Prabowo pada Rabu (4/11/2026).
Dalam perkara yang sama, Polri sebelumnya telah menggelar sidang etik terhadap Ahrie Sonta. Majelis KKEP menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atau pemecatan dari keanggotaan Polri.
“Terhadap terduga pelanggar AS diputuskan, yang pertama sanksi yang bersifat etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir seusai sidang etik.
Selain sanksi etik tersebut, Ahrie juga dijatuhi hukuman pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri.
Atas keputusan itu, Ahrie Sonta mengajukan banding. Permohonan tersebut selanjutnya akan diperiksa oleh majelis KKEP pada tingkat banding. (*)






