JAKARTA, SEKABAR.ID – Dugaan praktik penyadapan ilegal menjadi salah satu isu yang turut dibicarakan dalam pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan 10 mantan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri).
Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua DPR RI Koordinator Politik dan Keamanan (Korpolkam), Sufmi Dasco Ahmad, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Menurut Dasco, informasi yang diterimanya menyebutkan bahwa persoalan penyadapan ilegal sempat disinggung dalam pertemuan tersebut. Saat ini, kasus itu juga telah ditangani oleh aparat penegak hukum.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Yang saya dengar memang ada sedikit pembahasan soal penyadapan ilegal. Kita sama-sama tahu bahwa pada saat ini persoalan tersebut sudah ditangani oleh aparat penegak hukum, sehingga itu menjadi salah satu bagian daripada pembahasan yang disampaikan Presiden,” ujar Dasco kepada Parlementaria.
Meski demikian, Dasco belum bisa memastikan apakah Prabowo memberikan arahan khusus terkait pengusutan dugaan penyadapan ilegal tersebut. Ia mengaku tidak hadir dalam pertemuan Presiden dengan para mantan Kapolri sehingga tidak mengetahui secara langsung isi pembicaraan.
“Saya tidak tahu karena saya tidak ikut dalam pertemuan kemarin, apakah ada atensi khusus atau tidak,” katanya.
Selain menjadi pembahasan dalam pertemuan tersebut, persoalan penyadapan ilegal juga berpeluang masuk dalam agenda legislasi DPR RI melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan.
Dasco mengungkapkan, sejumlah fraksi di DPR sebelumnya telah menyampaikan usulan secara informal agar pembahasan RUU tersebut segera dilakukan ketika masa sidang kembali berjalan.
“Soal RUU Penyadapan ini mungkin akan berkembang pada saat masa sidang. Memang secara informal sebelum masa sidang ada beberapa fraksi yang kemudian mengusulkan agar itu segera cepat dibahas,” jelasnya.
Namun, DPR belum memutuskan kapan pembahasan regulasi tersebut akan dimulai. Menurut Dasco, langkah selanjutnya masih akan mempertimbangkan perkembangan situasi politik serta dinamika pembahasan di internal parlemen.
“Kita nanti lihat dinamika yang ada, apakah kemudian itu dijalankan dengan segera atau bagaimana,” pungkasnya. (*)
