JAKARTA, SEKABAR.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperluas penyidikan kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Dalam pengembangan perkara tersebut, KPK menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) baru pada Oktober 2026.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan pengembangan penyidikan itu disertai dengan penggeledahan di sejumlah lokasi, termasuk kantor Bea Cukai Kudus dan kantor perusahaan produsen rokok PT Djarum.
“KPK melakukan pengembangan penyidikan perkara terkait bea dan cukai, dengan menerbitkan sprindik baru per Oktober 2026,” kata Budi dalam keterangannya, Rabu (28/10/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Budi menjelaskan, tim penyidik KPK masih melakukan penggeledahan untuk mengumpulkan barang bukti yang berkaitan dengan perkara tersebut.
“Selain itu, tim juga melakukan penggeledahan di Kantor PT Djarum,” ujarnya.
Meski demikian, KPK belum memerinci lebih lanjut mengenai materi penyidikan yang sedang dikembangkan maupun barang bukti yang telah diamankan dari lokasi penggeledahan.
“Saat ini penggeledahan masih berlangsung,” ucap Budi.
Sebelumnya, KPK telah menerbitkan dua sprindik baru dalam penyidikan dugaan korupsi terkait importasi barang di lingkungan Ditjen Bea dan Cukai.
Dari dua klaster penyidikan tersebut, salah satunya telah menetapkan pejabat Bea Cukai bernama Gatot Heroe sebagai tersangka.
Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, menjelaskan penetapan tersangka dilakukan pada klaster yang berkaitan dengan konstruksi perkara pejabat Bea Cukai.
“Satu klaster yang Bea Cukai itu sudah kita tetapkan tersangkanya. Ada satu, karena masih terkait dengan konstruksi perkara pejabat Bea Cukai-nya, jadi kita langsung tetapkan,” kata Achmad di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (21/7/2026).
Sementara itu, klaster kedua juga berkaitan dengan pejabat Bea Cukai, tetapi menyangkut peristiwa yang berbeda. Untuk klaster tersebut, penyidik masih menggunakan sprindik umum dalam proses pengembangan perkara.
“Kemudian yang klaster yang kedua masih terkait kepentingan apa, pejabat Bea Cukai tetapi ini peristiwanya berbeda. Nah, itu yang kita kemudian masih satu sprindik untuk kita tetapkan sprindik umum,” imbuhnya.
Penggeledahan terbaru di kantor Bea Cukai Kudus dan PT Djarum menjadi bagian dari pengembangan penyidikan yang tengah dilakukan KPK. Hingga Rabu (28/10/2026), lembaga antirasuah tersebut belum mengungkapkan lebih jauh hasil penggeledahan maupun keterkaitan pihak-pihak yang diperiksa dengan perkara tersebut. (*)
