SEKABAR.ID, LAMPUNG — Proses pengadaan barang dan jasa pada mega proyek Preservasi Jalan Ruas Bandar Jaya – Simpang Mandala (Link. 022) di Kabupaten Lampung Tengah senilai hampir Rp96 miliar terus menuai sorotan tajam publik. Alih-alih memberikan klarifikasi terbuka guna meredam kecurigaan, pejabat berwenang di lingkungan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung justru menunjukkan sikap tertutup dan antipati terhadap keterbukaan informasi.
Upaya konfirmasi yang dilayangkan kepada Asep Wirakarsa, selaku Kepala Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Dinas BMBK Provinsi Lampung, melalui pesan singkat WhatsApp pada Senin (2/11/2026), menemui jalan buntu. Hingga berita ini diturunkan, Asep Wirakarsa memilih bungkam seribu bahasa dan enggan memberikan respons sepersen pun terkait sederet kejanggalan tender jumbo tersebut.
Keterangan dan transparansi dari pejabat terkait sangat dinantikan mengingat proyek berbanderol fantastis ini menggunakan sumber pembiayaan dari Pinjaman Daerah. Publik tentu berhak tahu bagaimana uang pinjaman tersebut dikelola secara akuntabel, bukan justru tertutup dari pengawasan masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sederet Borok Tender yang Sengaja Dihindari untuk Dijawab
Konfirmasi yang dikirimkan kepada pihak dinas mencakup berbagai persoalan krusial yang mencederai prinsip keadilan dan transparansi pengadaan. Mulai dari kejanggalan administratif hingga indikasi rekayasa lelang yang kasat mata:
- Mundur Massal 16 Peserta, Dari total 17 perusahaan yang mendaftar, tercatat 16 peserta secara janggal tidak satupun menyampaikan dokumen penawaran hingga batas akhir. Akibatnya, PT Cempaka Mas Sejati melenggang mulus sebagai pemain tunggal tanpa kompetitor.
- HPS “Mepet Pagu” & Negosiasi Eceran, Nilai HPS dipatok sebesar Rp99.999.991.000 atau hanya berselisih Rp9.000 dari pagu anggaran Rp100 miliar. Ironisnya, proses negosiasi harga dari penawaran Rp95,9 miliar hanya menghasilkan penghematan receh sebesar Rp4,8 juta saja.
- Dugaan SBU Cacat Waktu / Pascakualifikasi, Persoalan paling fatal menyangkut keabsahan Sertifikat Badan Usaha (SBU) pemenang tender yang diduga belum aktif atau baru diterbitkan setelah tahapan pembuktian kualifikasi (6–12 Maret 2026) rampung.
Bungkamnya Pejabat Perkuat Indikasi Pengondisian Proyek
Sikap tutup mulut yang dipamerkan oleh Asep Wirakarsa dinilai mencederai Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) serta memperkuat kecurigaan publik bahwa ada permainan kotor di balik layar penetapan pemenang tender proyek bernilai ratusan miliar tersebut.
”Kalau proses lelang dilakukan secara bersih dan prosedural sesuai aturan, tentu tidak ada alasan bagi pejabat terkait untuk sembunyi atau bungkam saat dikonfirmasi. Sikap alergi terhadap wartawan ini justru semakin menegaskan adanya dugaan persekongkolan jahat dan pengondisian vendor,” kritik salah satu pengamat kebijakan publik di Lampung.
Melihat bungkamnya para pihak di Dinas BMBK Provinsi Lampung, publik mendesak agar Aparat Penegak Hukum (APH) dan lembaga pengawas independen segera turun tangan melakukan audit investigatif secara menyeluruh. Jangan sampai uang negara dari hasil pinjaman daerah justru menjadi ajang pemborosan dan keuntungan segelintir pihak nakal.
Redaksi tetap membuka ruang hak jawab, klarifikasi, serta tanggapan resmi bagi Asep Wirakarsa, jajaran Dinas BMBK Provinsi Lampung, Pokja Pemilihan, maupun pihak PT Cempaka Mas Sejati sesuai dengan amanat Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 demi menjaga objektivitas dan keseimbangan pemberitaan. (Tim/Red)
