JAKARTA, SEKABAR.ID – Presiden Prabowo Subianto mengambil keputusan memberhentikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan (KSP). Pemberhentian tersebut dilakukan setelah Listyo terseret kasus dugaan penyadapan ilegal dan ditetapkan sebagai salah satu tersangka oleh Bareskrim Polri.
Keputusan Presiden itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/11/2026).
Prasetyo mengatakan, status hukum Listyo sebagai tersangka menjadi salah satu pertimbangan Presiden dalam mengambil keputusan pemberhentian tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Salah satu tersangka adalah beliau menjabat Kepala Staf Kepresidenan. Oleh karena itu, dapat kami sampaikan bahwa pagi hari ini Bapak Presiden telah mengambil keputusan berkenaan dengan pemberhentian Listyo Sigit Prabowo sebagai KSP,” ujar Prasetyo.
Untuk memastikan pelaksanaan tugas di lingkungan Kantor Staf Kepresidenan tetap berjalan, Prabowo menunjuk Letjen Aryo Windutomo sebagai Pelaksana Tugas (Plt) KSP.
Penunjukan tersebut bersifat sementara untuk mengisi kekosongan jabatan yang ditinggalkan Listyo Sigit.
“Dan untuk selanjutnya Bapak Presiden menunjuk Plt untuk mengisi kekosongan tersebut untuk sementara beliau menunjuk Letjen Aryo Windutomo untuk menjabat sebagai Plt KSP,” kata Prasetyo.
Terseret Kasus Penyadapan Ilegal
Sebelum keputusan pemberhentian diumumkan, Bareskrim Polri lebih dahulu menetapkan tiga perwira tinggi sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pihak lainnya.
Pengumuman tersebut disampaikan Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin dalam konferensi pers di Mabes Polri, Selasa (3/11/2026).
Selain Listyo Sigit, dua perwira tinggi lainnya yang ditetapkan sebagai tersangka adalah Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution dan Eko Hadi Santoso.
Menurut Asep, ketiganya diduga terlibat dalam aktivitas penyadapan tanpa prosedur terhadap Presiden, pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi masyarakat hingga lembaga swadaya masyarakat (LSM).
Penyidik menduga praktik penyadapan tersebut berlangsung selama 2025 hingga 2026. Para tersangka disebut memerintahkan penyadapan tanpa mengikuti mekanisme yang diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010.
Tidak hanya itu, polisi juga mendalami dugaan penghapusan jejak aktivitas penyadapan melalui sistem Lawful Interception Management System (LIMS) pada Oktober 2026.
Dalam pengungkapan perkara tersebut, penyidik menyita 11 unit telepon seluler, satu tablet iPad dan empat USB flash drive yang diduga berkaitan dengan kasus tersebut.
Atas perkara ini, ketiga tersangka dijerat Pasal 258 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara.
Mereka juga dikenakan Pasal 332 ayat (1) dan atau ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman maksimal enam tahun penjara, serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan ancaman maksimal delapan tahun penjara. (*)
