JAKARTA, SEKABAR.ID – Bareskrim Polri mengungkap dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang menimpa 58 warga negara Indonesia (WNI). Puluhan warga tersebut diduga menjadi korban perekrutan ilegal untuk dijadikan tentara bayaran di Rusia dengan iming-iming gaji dan bonus bernilai fantastis.
Direktur Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Dirtipid PPA-PPO) Bareskrim Polri, Brigjen Nurul Azizah, mengungkapkan bahwa penyidik menangani lima laporan polisi terkait kasus tersebut. Laporan berasal dari wilayah hukum Polda Jawa Barat dan Polda Metro Jaya dengan jumlah keseluruhan 58 korban.
Nurul menegaskan, Polri tidak akan memberikan toleransi terhadap segala bentuk eksploitasi dan perdagangan manusia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami menegaskan tidak ada toleransi terhadap eksploitasi maupun perdagangan manusia, siapa pun pelakunya dan apa pun latar belakangnya,” ujar Nurul di Bareskrim Polri, Senin (2/11/2026).
Menurutnya, para korban awalnya direkrut melalui media sosial dan sejumlah saluran komunikasi digital. Mereka ditawari pekerjaan di luar negeri dengan janji penghasilan besar, termasuk bonus penandatanganan kontrak sebesar US$35.000 atau sekitar Rp620 juta.
Selain itu, calon pekerja dijanjikan gaji bulanan mencapai US$3.000 atau setara Rp50 juta.
Modus perekrutan dilakukan dengan menawarkan pekerjaan di bidang logistik, pengamanan perbatasan, hingga pembangunan fasilitas pertahanan. Informasi lowongan disebarkan melalui media sosial, grup pencari kerja, dan aplikasi percakapan.
Namun, kenyataan yang dihadapi para korban berbeda dari tawaran awal. Setelah melewati tahapan seleksi dan diberangkatkan ke Rusia, mereka justru diarahkan untuk menandatangani kontrak sebagai tentara bayaran.
Para korban selanjutnya menjalani pelatihan militer dan berpotensi dikirim ke kawasan konflik bersenjata.
“Tawaran menjadi tentara di negara asing dengan gaji dan bonus fantastis merupakan modus TPPO yang menempatkan korban pada risiko sangat tinggi,” kata Nurul.
Dalam pengungkapan kasus ini, penyidik telah mengamankan sejumlah tersangka, termasuk warga negara asing (WNA) asal Rusia dan Ukraina.
Salah satu tersangka berinisial MI diduga bertindak sebagai perekrut sekaligus mengoordinasikan keberangkatan para korban. Dari aktivitas tersebut, MI disebut memperoleh keuntungan sebesar 1.000 rubel untuk setiap orang yang direkrut melalui dompet aset kripto.
Sementara itu, dua tersangka lainnya berinisial IG dan HS diduga memiliki tugas mencari serta menampung calon korban sebelum menghubungkan mereka dengan agen perekrutan di Rusia.
Nurul menjelaskan, unsur TPPO dalam perkara ini diduga terpenuhi melalui rangkaian tindakan penipuan, penggunaan tipu muslihat dan janji penghasilan besar, serta pemanfaatan kondisi ekonomi korban untuk mengirim mereka ke luar negeri.
Menurutnya, praktik tersebut sangat membahayakan karena para korban berisiko ditempatkan di wilayah peperangan tanpa kepastian perlindungan hukum, kejelasan kontrak kerja, maupun jaminan keselamatan.
“Mereka dapat dikirim ke wilayah konflik bersenjata tanpa perlindungan hukum, kontrak yang jelas, maupun jaminan keselamatan kerja,” pungkasnya.
Atas dugaan tindak pidana tersebut, para tersangka dijerat sejumlah ketentuan hukum, di antaranya Pasal 4 juncto Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang serta Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. (*)
