Jakarta, sinarindonesia.id – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menegaskan penerbitan Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 127 Tahun 2026 dan Nomor 128 Tahun 2026 bukan bertujuan membatasi kebebasan berpendapat maupun kritik masyarakat di ruang digital.
Kedua keputusan menteri tersebut disusun sebagai pedoman dalam mengawasi dan menangani konten disinformasi secara terukur dan akuntabel, sekaligus memberikan kepastian hukum dalam proses moderasi konten.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital, Mediodecci Lustarini, menjelaskan KM 127 mengatur batas waktu penanganan konten, sedangkan KM 128 memuat mekanisme pengawasan serta kriteria konten disinformasi yang berpotensi mengganggu ketertiban umum dan keamanan negara.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“KM 127 memperjelas batas waktu penanganan sebagai bentuk kepastian hukum, sementara KM 128 memuat mekanisme pengawasan dan penanganan termasuk kriteria konten disinformasi yang mengganggu ketertiban umum dan keamanan bernegara,” kata Mediodecci di Jakarta Pusat, Senin (2/11/2026).
Ia menjelaskan, kedua regulasi tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dengan Sistem Kepatuhan Moderasi Konten (SAMAN) yang sebelumnya diatur melalui Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 522 Tahun 2024.
Aturan tersebut merupakan perubahan atas Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 172 Tahun 2024 mengenai petunjuk pelaksanaan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang berasal dari denda administratif terhadap Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) lingkup privat berbasis user-generated content (UGC).
Mediodecci menegaskan, kritik, perbedaan pendapat, maupun penyampaian aspirasi yang dilakukan secara sah tidak otomatis menjadi sasaran penindakan pemerintah.
Penanganan difokuskan pada konten disinformasi dan ujaran kebencian yang memenuhi kriteria dalam KM 128. Di antaranya informasi yang tidak sesuai fakta, berpotensi memecah persatuan, menimbulkan kerugian, memicu konflik sosial, hingga menyebabkan ketakutan di tengah masyarakat.
Komdigi juga memastikan kebijakan tersebut tidak menyasar produk jurnalistik yang dihasilkan perusahaan pers, termasuk karya jurnalistik investigatif.
Menurutnya, perlindungan terhadap produk jurnalistik merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam menghormati kebebasan pers.
Apabila terjadi kekeliruan dalam proses moderasi, pemilik konten tetap memiliki kesempatan mengajukan keberatan dan meminta pemulihan konten. Mekanisme tersebut juga dapat ditempuh apabila terdapat dugaan kesalahan moderasi yang dilakukan secara mandiri oleh platform digital.
Penanganan Konten Dilakukan Bertahap
Terkait kewajiban pemutusan akses dalam waktu paling lambat empat jam, Mediodecci menjelaskan ketentuan tersebut tidak langsung diberlakukan sejak suatu konten ditemukan.
Prosesnya terlebih dahulu melalui mekanisme Pra-SAMAN, yakni verifikasi terhadap laporan atau temuan sebelum Komdigi menyampaikan notifikasi kepada PSE terkait.
Dalam tahap tersebut, platform diberikan kesempatan untuk merespons notifikasi. Untuk konten mendesak, batas waktu tanggapan adalah 1 x 12 jam. Sementara untuk konten tidak mendesak, platform memperoleh waktu 1 x 24 jam.
Platform juga dapat meminta klarifikasi atau menyampaikan penjelasan mengenai konten yang dilaporkan, termasuk membandingkannya dengan pedoman komunitas atau community guidelines masing-masing.
“Surat perintah dan batas waktu 4 jam baru berlaku ketika PSE tidak memberikan tanggapan terhadap notifikasi yang disampaikan Komdigi,” jelasnya.
Dengan demikian, kewajiban pemutusan akses baru berjalan setelah Komdigi menerbitkan surat perintah melalui sistem SAMAN.
Mediodecci mengatakan, penetapan tenggat waktu tersebut telah mempertimbangkan kebutuhan verifikasi dan analisis ulang terhadap konten. Di sisi lain, kecepatan penyebaran informasi di ruang digital juga menjadi pertimbangan untuk mencegah dampak yang lebih luas.
Ia menambahkan, pengaturan tersebut diharapkan dapat meningkatkan tanggung jawab platform digital dalam menjalankan kewajiban moderasi konten.
“Upaya tersebut ditujukan untuk melindungi masyarakat dari dampak konten yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban umum, tanpa mengesampingkan hak masyarakat untuk menyampaikan kritik, pendapat, dan aspirasi secara sah,” tegasnya.
Mengenal Sistem SAMAN
Sistem Kepatuhan Moderasi Konten (SAMAN) merupakan perangkat pengawasan yang digunakan Komdigi untuk memantau kepatuhan PSE lingkup privat penyedia layanan konten buatan pengguna atau UGC.
Melalui sistem tersebut, pemerintah dapat melacak dan memverifikasi laporan maupun temuan, sekaligus menyampaikan permintaan pemutusan akses terhadap informasi elektronik dan dokumen elektronik yang dilarang.
SAMAN juga menjadi instrumen untuk menghitung denda administratif apabila platform tidak memenuhi kewajiban pemutusan akses sesuai ketentuan.
Dalam pelaksanaannya, proses dimulai dari pemeriksaan laporan atau temuan, termasuk pengecekan dasar hukum, tautan konten, serta bukti pendukung.
Jika ditemukan unsur pelanggaran, Komdigi mengirimkan notifikasi kepada platform melalui SAMAN. Platform kemudian diberikan waktu 12 jam untuk konten mendesak dan 24 jam untuk konten tidak mendesak guna menyampaikan tanggapan.
Apabila tidak ada respons hingga batas waktu yang ditentukan, proses dilanjutkan dengan penerbitan surat perintah pemutusan akses.
Setelah surat perintah diterima, platform wajib menindaklanjuti paling lambat dalam waktu 1 x 4 jam untuk konten mendesak dan 1 x 24 jam untuk konten tidak mendesak.
Melalui mekanisme tersebut, Komdigi menyatakan ingin membangun tata kelola ruang digital yang lebih bertanggung jawab, dengan tetap menjaga keseimbangan antara perlindungan masyarakat, kepastian hukum, dan kebebasan berekspresi. (*)
