BANDAR LAMPUNG, SEKABAR.ID – Pemerintah Provinsi Lampung memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana vulkanik dan hidrometeorologi menjelang musim penghujan. Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Mitigasi Aktivitas Gunung Anak Krakatau berstatus Siaga (Level III) dan Mitigasi Bencana Hidrometeorologi di Ruang Pusdalops BPBD Provinsi Lampung, Rabu (4/11/2026).
Rakor tersebut diikuti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Lampung, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), serta BPBD kabupaten/kota se-Lampung.
Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Lampung, Aswarodi, mengatakan koordinasi lintas instansi diperlukan untuk menyamakan langkah dalam menghadapi potensi bencana, baik akibat aktivitas Gunung Anak Krakatau maupun perubahan cuaca selama masa peralihan menuju musim penghujan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Terkait aktivitas vulkanik, Aswarodi menjelaskan bahwa erupsi yang terjadi merupakan bagian dari karakteristik Gunung Anak Krakatau yang masih berkembang. Meski demikian, potensi sebaran abu vulkanik tetap menjadi perhatian pemerintah daerah.
Berdasarkan informasi PVMBG serta laporan BPBD Lampung Selatan dan relawan di Pulau Sebesi, sebaran abu vulkanik masih dalam kondisi aman dan belum mencapai Desa Tejang, Pulau Sebesi.
“Status Gunung Anak Krakatau saat ini masih berada pada Level III (Siaga). Masyarakat, nelayan, maupun wisatawan diimbau tidak mendekati kawasan gunung api dalam radius lima kilometer dari kawah,” ujar Aswarodi.
Dalam rapat tersebut, BPBD Lampung Selatan juga mengusulkan pemasangan rambu peringatan di kawasan yang berpotensi membahayakan masyarakat dan pengunjung. Usulan itu telah mendapat respons dari PVMBG untuk segera ditindaklanjuti.
Antisipasi Banjir dan Angin Kencang
Selain ancaman aktivitas vulkanik, Pemprov Lampung turut meningkatkan kewaspadaan terhadap bencana hidrometeorologi yang berpotensi terjadi selama masa pancaroba dan musim penghujan.
Aswarodi menyampaikan, BPBD provinsi bersama BPBD kabupaten/kota akan meninjau kondisi saluran air dan drainase, khususnya di wilayah yang rawan genangan dan banjir. Pemeriksaan dilakukan sesuai kewenangan masing-masing pemerintah daerah, termasuk melalui koordinasi dengan pemerintah pusat untuk infrastruktur yang menjadi tanggung jawab nasional.
“Kami akan turun meninjau saluran-saluran air yang menjadi kewenangan provinsi dan nasional. Sementara itu, untuk kewenangan kabupaten/kota, kami meminta Kalaksa BPBD masing-masing melakukan peninjauan agar seluruh saluran air dapat berfungsi dengan baik dan potensi banjir bisa diantisipasi,” jelasnya.
Pemprov Lampung juga akan mendorong penerbitan imbauan gubernur kepada bupati dan wali kota agar mengajak masyarakat bergotong royong membersihkan selokan serta drainase. Warga juga diminta memastikan kondisi atap rumah tetap kuat untuk menghadapi kemungkinan angin kencang.
Berdasarkan pemaparan BMKG, wilayah dengan karakteristik dataran, seperti Bandar Lampung, Metro, Lampung Timur, Lampung Selatan, dan Lampung Tengah, perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap angin kencang hingga puting beliung selama masa pancaroba.
Aswarodi menegaskan, kesiapsiagaan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan peran aktif masyarakat. Warga yang tinggal di sekitar sungai, tebing, dan pepohonan besar diminta lebih waspada terhadap potensi banjir, longsor, maupun pohon tumbang.
Pohon tua yang berisiko tumbang perlu mendapat penanganan, sedangkan saluran drainase harus dipastikan tidak tersumbat, terutama menjelang puncak musim penghujan.
Masyarakat juga dianjurkan menyiapkan tas siaga bencana berisi kebutuhan penting yang mudah dijangkau ketika keadaan darurat terjadi.
“Pak Gubernur berpesan agar seluruh masyarakat siap menghadapi bencana dan tidak lengah. Salah satu bentuk kesiapsiagaan adalah menyiapkan tas siaga bencana yang ditempatkan di lokasi mudah dijangkau, sehingga ketika terjadi bencana masyarakat dapat segera menyelamatkan diri,” katanya.
Ia turut mengingatkan masyarakat agar tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi mengenai aktivitas Gunung Anak Krakatau maupun ancaman bencana lainnya. Informasi resmi dapat diperoleh melalui kanal Pusdalops BPBD Provinsi Lampung, PVMBG, dan BMKG.
Aktivitas Anak Krakatau Masih Dipantau
Mantan Kepala Pos Pengamatan Gunung Anak Krakatau di Hargo Pancuran, Kecamatan Rajabasa, Lampung Selatan, Andi Suhardi, menjelaskan bahwa Gunung Anak Krakatau merupakan gunung api muda yang masih mengalami proses pertumbuhan melalui fase konstruksi dan destruksi secara berulang.
Menurutnya, erupsi merupakan bagian dari karakteristik gunung tersebut dalam melepaskan energi vulkanik. Kondisi itu berbeda dengan letusan dahsyat pada 1883 yang didahului proses akumulasi energi dalam waktu panjang.
Meski aktivitas erupsi terjadi berulang, Andi menekankan bahwa rekomendasi keselamatan harus tetap dipatuhi. Masyarakat dan pengunjung diminta tidak melakukan aktivitas dalam radius lima kilometer dari kawah selama status Siaga masih berlaku.
“Untuk saat ini, asap kawah yang teramati berwarna putih tipis dengan ketinggian sekitar 500 meter. Potensi bahaya sekunder yang perlu diperhatikan adalah sebaran abu vulkanik, yang dipengaruhi oleh intensitas aktivitas erupsi dan arah angin,” jelasnya.
Ia juga mengimbau nelayan dan wisatawan untuk tidak mendekati kawasan Gunung Anak Krakatau hingga ada perubahan rekomendasi dari pihak berwenang.
Musim Hujan Berlangsung Bertahap
Sementara itu, Koordinator Bidang Data dan Informasi BMKG Radin Inten II, Rudi Haryanto, menyampaikan bahwa awal musim penghujan di Lampung berlangsung secara bertahap karena perbedaan kondisi geografis dan karakteristik masing-masing wilayah.
Sejumlah daerah, yakni Tanggamus, Pesisir Barat, dan Lampung Barat, telah memasuki musim penghujan sejak Oktober 2026. Pada awal November, musim hujan mulai terjadi di Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, Mesuji, Way Kanan, Lampung Utara, dan Lampung Tengah.
Adapun Bandar Lampung, Metro, Pesawaran, Pringsewu, serta sebagian wilayah Lampung Timur dan Lampung Selatan diprakirakan memasuki musim penghujan pada akhir November hingga awal Desember 2026.
Rudi menjelaskan, November masih menjadi periode pancaroba yang ditandai hujan lebat berdurasi singkat dan bersifat lokal. Kondisi tersebut dapat disertai petir, angin kencang, hingga puting beliung akibat pertumbuhan awan cumulonimbus.
BMKG memprakirakan puncak musim penghujan di Lampung berlangsung pada Januari hingga Maret 2027. Secara umum, sifat musim hujan diperkirakan berada dalam kategori normal dibandingkan rata-rata klimatologis.
Untuk mendukung upaya mitigasi, BMKG terus menyampaikan prakiraan cuaca harian, peringatan dini cuaca ekstrem, dan informasi potensi bencana melalui situs resmi serta berbagai saluran komunikasi, termasuk SMS blast dan WhatsApp blast apabila diperlukan.
Nelayan Diminta Waspadai Gelombang dan Banjir Rob
Prakirawan Stasiun Meteorologi Maritim Lampung, Neneng Kusrini, mengatakan BMKG Maritim setiap hari menyusun prakiraan cuaca dan kondisi gelombang di enam wilayah perairan Lampung.
Wilayah tersebut meliputi Perairan Barat Lampung, Selat Sunda Selatan, Perairan Timur Lampung bagian utara dan selatan, serta Teluk Lampung bagian utara dan selatan.
Neneng menjelaskan, peringatan dini gelombang tinggi diterbitkan ketika tinggi gelombang mencapai minimal 1,25 meter sesuai ketentuan BMKG. Namun, dampak gelombang terhadap aktivitas masyarakat juga dipengaruhi karakteristik masing-masing perairan.
“Untuk Perairan Timur Lampung, gelombang setinggi satu meter saja sudah dapat mengganggu aktivitas nelayan karena kondisi rata-rata gelombang hariannya relatif rendah. Sementara itu, di Perairan Barat Lampung, gelombang setinggi 1,5 hingga 2 meter merupakan kondisi yang lebih umum karena berhadapan langsung dengan Samudra Hindia,” jelasnya.
Selain gelombang tinggi, BMKG Maritim juga memantau potensi banjir rob yang dapat berdampak pada kawasan pesisir. Risiko tersebut perlu diwaspadai apabila terjadi bersamaan dengan musim penghujan, angin kencang, dan gangguan cuaca di perairan sekitar Sumatra bagian barat maupun selatan Jawa.
Melalui koordinasi lintas instansi ini, Pemprov Lampung berharap upaya mitigasi dapat berjalan lebih efektif, mulai dari pemantauan aktivitas Gunung Anak Krakatau, pemeriksaan infrastruktur drainase, hingga penyebaran informasi peringatan dini kepada masyarakat.
Pemerintah juga mengingatkan warga agar meningkatkan kewaspadaan, mengikuti arahan petugas, serta mengakses informasi dari sumber resmi guna mengurangi risiko dan dampak bencana di wilayah Lampung. (*)
