BANDAR LAMPUNG, SEKABAR.ID – Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung (BEM FH Unila) menyoroti penetapan tiga orang sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal terhadap sistem elektronik.
Salah satu pihak yang ditetapkan sebagai tersangka adalah mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Penetapan tersebut diumumkan Kabareskrim Polri dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (3/11/2026).
Berdasarkan keterangan penyidik, dugaan peristiwa tersebut berlangsung pada periode 2025–2026. Sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui prosedur verifikasi dan tidak berkaitan dengan proses penegakan hukum.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam perkara ini, Bareskrim Polri menyampaikan telah memeriksa 10 saksi dan tiga ahli.
Menanggapi perkembangan tersebut, BEM FH Unila menilai persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan proses hukum terhadap individu, tetapi juga menyangkut perlindungan hak privasi warga negara dan akuntabilitas penggunaan kewenangan aparat penegak hukum.
Wakil Ketua BEM FH Unila, Achmad Afif Haidirsyah, menegaskan bahwa setiap kewenangan aparat harus dijalankan berdasarkan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan.
Hal itu, menurutnya, sejalan dengan Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum.
Oleh karena itu, BEM FH Unila mendorong agar proses hukum dalam perkara tersebut berjalan secara profesional, independen, dan transparan dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah.
Selain itu, BEM FH Unila memandang peristiwa tersebut harus menjadi momentum untuk mengevaluasi dan mereformasi kepolisian, khususnya terkait mekanisme pengawasan penggunaan kewenangan penyadapan agar perlindungan hak konstitusional masyarakat tetap terjamin.
“BEM FH Unila akan terus mengawal dan melangsungkan konsolidasi atas peristiwa ini. Ini preseden buruk bagi institusi aparat penegakan hukum kita. Kita dorong reformasi kepolisian untuk segera dilangsungkan,” ujar Achmad dalam keterangannya.
Ia menyatakan, dorongan reformasi kepolisian tersebut akan disampaikan kepada DPR dan pemerintah. (*)
