JAKARTA, SEKABAR.ID – Kementerian Hukum (Kemenkum) tengah mengkaji dua kebijakan yang berkaitan dengan pola kerja dan penampilan aparatur, yakni penerapan sistem kerja fleksibel atau Work From Anywhere (WFA) selama dua hari dalam sepekan serta penyederhanaan atribut seragam dinas.
Kedua isu tersebut menjadi pembahasan dalam kegiatan Town Hall Meeting yang dipimpin Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Minggu (1/11/2026). Forum ini menjadi wadah komunikasi antara pimpinan dan pegawai untuk membahas kebijakan serta arah organisasi Kementerian Hukum.
Menindaklanjuti pembahasan tersebut, Kepala Pusat Pemantauan, Peninjauan, dan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Rahendro Jati, mengingatkan seluruh pegawai agar tetap menjaga komitmen dan produktivitas apabila kebijakan WFA diterapkan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pesan itu disampaikan Rahendro saat apel rutin Senin (2/11/2026) di hadapan pegawai BPHN.
Ia menegaskan, fleksibilitas tempat kerja tidak boleh disalahartikan sebagai kesempatan untuk menambah waktu beristirahat. Sebaliknya, kebijakan tersebut harus dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan meningkatkan capaian kinerja.
Rahendro juga meminta pegawai mempersiapkan diri agar mampu menyesuaikan diri dengan pola kerja baru apabila kebijakan WFA dua hari dalam sepekan resmi diberlakukan.
“Jika kemudian kebijakan WFA dua hari diberlakukan, maka diharapkan agar seluruh pegawai bisa cepat beradaptasi dan memaknai kebijakan Bapak Menteri sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja pegawai,” ujar Rahendro.
Selain WFA, penyederhanaan atribut seragam dinas juga menjadi perhatian dalam forum tersebut. Rahendro menyebut hasil polling internal Kementerian Hukum menunjukkan mayoritas pegawai mendukung perubahan atribut kedinasan agar lebih sederhana dan nyaman digunakan.
Meski demikian, pembahasan mengenai detail penyederhanaan atribut masih memerlukan kajian lebih lanjut. Prinsip utamanya adalah menciptakan penampilan yang praktis tanpa mengurangi kesan profesional dalam menjalankan tugas.
“Terkait atribut ini memang perlu pembahasan lebih lanjut. Namun, gambaran besarnya adalah teman-teman ingin berpenampilan sederhana secara atribut, namun nyaman untuk menunjang profesionalitas dalam bekerja,” katanya.
Sementara itu, Kepala Badan Strategi dan Kebijakan Kementerian Hukum sebelumnya menyampaikan bahwa hasil polling menunjukkan 66,4 persen responden menyetujui penyederhanaan atribut seragam dinas.
Namun, penyederhanaan tersebut bukan berarti menghapus seluruh identitas kedinasan. Sebagian besar responden masih menginginkan atribut yang berfungsi sebagai identitas dan penanda kedinasan tetap digunakan, di antaranya papan nama, tanda pengenal, serta pin pengayoman.
Apel rutin BPHN tersebut turut dihadiri Kepala Pusat Layanan Literasi Hukum dan Pembinaan JDIHN Machyudhie, Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum Constantinus Kristomo, Kepala Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Arfan Faiz Muhlizi, para Analis Hukum Ahli Utama, Penyuluh Hukum Ahli Utama, Dokter Ahli Utama, serta seluruh pegawai di lingkungan BPHN. (*)
