Jokowi Pamer Ijazah di Sidang Roy Suryo Tanpa Persetujuan Ketua Majelis Hakim

- Editor

Kamis, 5 November 2026 - 21:39 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA, SEKABAR.ID – Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjukkan ijazah pendidikan mulai dari sekolah dasar (SD) hingga perguruan tinggi kepada pengunjung sidang saat memberikan kesaksian dalam perkara dugaan pencemaran nama baik dengan terdakwa Roy Suryo di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Kamis (5/11/2026).

Dalam persidangan perkara Nomor 300/Pid.B/2026/PN JKT.TIM tersebut, Jokowi menjelaskan keberatannya terhadap 31 video yang diunggah melalui platform video daring. Menurutnya, video-video itu memuat tuduhan bahwa ijazah sarjananya palsu.

Jokowi mengungkapkan bahwa ijazah SMA dan sarjananya telah disita sebagai barang bukti oleh jaksa penuntut umum (JPU). Dalam persidangan, JPU kemudian memperlihatkan dokumen tersebut kepada majelis hakim dan para pihak yang hadir.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Namun, Jokowi meminta kesempatan untuk memperlihatkan ijazahnya secara langsung kepada pengunjung sidang. Ia mengaku telah berjanji akan menunjukkan dokumen pendidikannya dari SD hingga S1.

“Saya mau menunjukkan ijazah kepada pengunjung karena saya janji mau menunjukkan ijazah dari SD sampai S1,” kata Jokowi.

Jokowi kemudian memperlihatkan ijazah tersebut kepada pengunjung sidang tanpa persetujuan Ketua Majelis Hakim Christina Endarwati. Sebelumnya, Christina telah mengingatkan bahwa tindakan tersebut berpotensi memicu kegaduhan di ruang persidangan.

Baca juga:  Ardho Datangi Kantor Satgas PKH, Minta Negara Sita Aset dan Stop Aktivitas di Register 44

“Nanti bisa menimbulkan kegaduhan. Pengunjung tidak usah ribut. Saksi, cukup ya,” ujar Christina di tengah suasana ruang sidang yang riuh.

Refly Harun Soroti Tiga Hal

Terpisah, kuasa hukum terdakwa Roy Suryo, Refly Harun, menyampaikan sejumlah catatan atas kesaksian Jokowi. Setidaknya terdapat tiga hal yang menjadi sorotannya dalam persidangan tersebut.

Pertama, Refly menilai tindakan Jokowi memperlihatkan ijazah kepada pengunjung sebagai bentuk show of force atau pamer kekuatan. Ia menyebut tindakan itu dilakukan tanpa persetujuan majelis hakim sehingga dinilai tidak sesuai dengan tata cara persidangan.

“Ketika Jokowi menunjukkan ijazahnya show of force, membalik ke massa. Sebenarnya itu tidak diizinkan ketua majelis hakim. Jadi tidak ada izin hakim, dia melanggar tata cara persidangan,” tegas Refly.

Kedua, Refly menyebut Jokowi lebih dari sekali mengambil dan memperlihatkan langsung ijazah tersebut kepada pengunjung. Padahal, menurutnya, dokumen itu berada dalam penguasaan JPU sebagai barang bukti sehingga seharusnya jaksa yang memperlihatkannya.

Ketiga, Refly menyoroti perbedaan ijazah yang ditunjukkan Jokowi di ruang sidang dengan dokumen yang pernah diperlihatkan dalam gelar perkara khusus di Polda Metro Jaya pada 15 Desember 2025.

Baca juga:  PAN Lampung Gelar Konsolidasi Akbar di Novotel, 1.500 Kader Siap “Satu Komando”

Meski demikian, Refly menegaskan pihaknya memilih tidak menyela ketika JPU mengajukan pertanyaan kepada Jokowi maupun saat saksi memberikan keterangan. Sikap tersebut diambil untuk memberikan keleluasaan kepada saksi dan berharap pihaknya memperoleh kesempatan serta perlakuan yang sama.

Jokowi Klaim Alami Kerugian Immateriil

Dalam kesaksiannya, Jokowi juga mengungkapkan dampak tuduhan ijazah palsu yang beredar melalui puluhan video tersebut. Ia mengaku mengalami kerugian immateriil karena merasa nama baik dirinya dan keluarga tercemar.

Jokowi turut mengutip hasil survei terakhir yang disebutnya menunjukkan sebanyak 18 persen responden mempercayai tuduhan bahwa ijazahnya palsu. Menurutnya, tudingan tersebut berdampak terhadap tingkat kepercayaan publik kepadanya.

“Kerugian immateriil karena tercemarnya nama baik saya dan keluarga. Saya merasa dihina, direndahkan dengan amat sangat. Saya dituduh menggunakan ijazah palsu untuk mencalonkan Walikota 2 kali, Gubernur 1 kali, dan Presiden 2 kali,” paparnya.

Terkait penelitian Roy Suryo terhadap ijazah sarjananya, Jokowi mengatakan tidak pernah memberikan izin. Ia juga menceritakan pernah didatangi sekelompok orang ke rumahnya yang meminta diperlihatkan ijazah asli.

Namun, permintaan tersebut ditolak karena Jokowi menilai orang-orang yang datang tidak memiliki kewenangan untuk meminta dokumen tersebut.

Baca juga:  Dukung Reforma Agraria, Kemendagri Dorong Pemda Manfaatkan Pembiayaan Kreatif dan Lindungi Tanah Ulayat

“Saya akan menunjukkan kepada polisi dan jaksa,” ucapnya.

Sementara mengenai ijazah yang pernah diunggah oleh sebuah akun media sosial X, Jokowi mengaku tidak mengetahui apakah dokumen tersebut asli atau palsu. Ia hanya mengetahui pemilik akun yang mengunggahnya pernah mendatangi rumahnya untuk meminta maaf.

Menurut Jokowi, tindakan mengunggah ijazah tersebut bukan persoalan selama tidak disertai tuduhan bahwa ijazah atau skripsinya palsu.

“Kalau hanya mengunggah tidak ada masalah,” imbuhnya.

Jokowi Jelaskan Riwayat Penggunaan Ijazah

Jokowi juga memaparkan riwayat penggunaan ijazah sarjananya sejak pertama kali melamar pekerjaan di PT Kertas Kraft Aceh. Saat itu, ia menyerahkan fotokopi ijazah yang telah dilegalisasi berdasarkan dokumen asli.

Dokumen tersebut kemudian digunakan ketika dirinya dua kali mencalonkan diri sebagai Wali Kota Solo. Dalam proses pendaftaran tersebut, Jokowi mengaku menunjukkan ijazah asli kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat.

Ijazah yang sama juga digunakan saat mendaftar sebagai calon Gubernur DKI Jakarta pada 2012, serta dalam pencalonannya sebagai presiden pada 2014 dan 2019.

Jokowi menegaskan, selama mengikuti seluruh tahapan pencalonan tersebut, tidak pernah ada pihak yang mempersoalkan keaslian ijazah yang digunakannya. (*)

Berita Terkait

Jadi Tersangka Kasus Penyadapan, Listyo Sigit Dipecat Prabowo dari KSP
Bareskrim Ungkap Dugaan Penyadapan Presiden Prabowo Sejak 2025
Kabar Penangkapan Eks Kapolri LSP Mengemuka, Diduga Terkait Penyadapan Istana
Bareskrim Bongkar TPPO 58 WNI, Dijebak Tawaran Jadi Tentara Bayaran di Rusia
Kepmen 127 dan 128 Atur Penanganan Disinformasi, Komdigi Jamin Kritik Tetap Dilindungi
Menteri Hukum Bahas WFA dan Penyederhanaan Seragam, Pegawai Diminta Siap Beradaptasi
Pemerintah Uji Coba Kredit Perempuan Prasejahtera, Jutaan Nasabah Bakal Nikmati Bunga Ringan
MA Kabulkan Gugatan Subhan, Begini Perjalanan Sengketa Ijazah Gibran

Berita Terkait

Jumat, 6 November 2026 - 14:55 WIB

Polda Lampung Sita 28 Ribu Liter BBM Subsidi dan 22 Ton Beras Diduga Ilegal

Jumat, 6 November 2026 - 14:50 WIB

Bejat! Ayah Tiri di Lampung Utara Diduga Cabuli Anak Selama Bertahun-tahun

Kamis, 5 November 2026 - 13:04 WIB

Polda Lampung Bongkar Peredaran Uang Palsu Rp980 Juta Lintas Sumatera-Jakarta

Kamis, 5 November 2026 - 11:23 WIB

Polda Lampung Terus Perangi Narkoba, 10 Tersangka Diamankan Sepanjang Oktober 2026

Rabu, 4 November 2026 - 20:38 WIB

Polda Lampung Bongkar Jaringan Narkoba Sepanjang Oktober, Barang Bukti Capai Rp125,1 Miliar

Selasa, 3 November 2026 - 15:28 WIB

Polda Lampung Tangkap Pemilik Uang Palsu Rp980 Juta yang Diduga untuk Biayai Demo di Jakarta

Selasa, 3 November 2026 - 15:05 WIB

Bareskrim Bongkar TPPO 58 WNI, Dijebak Tawaran Jadi Tentara Bayaran di Rusia

Senin, 2 November 2026 - 21:17 WIB

Kasus Pembunuhan di Register 44 Terungkap, Tiga Pria Ditangkap Polisi

Berita Terbaru