BANDAR LAMPUNG, SEKABAR.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung terus memperkuat transformasi digital dalam penyaluran bantuan sosial (bansos). Langkah ini dilakukan dengan mengoptimalkan pemanfaatan data kependudukan yang akurat dan terintegrasi agar bantuan pemerintah dapat diterima masyarakat yang benar-benar memenuhi kriteria.
Pesan tersebut disampaikan Gubernur Lampung melalui sambutan tertulis yang dibacakan Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia (SDM), Imam Ghozali, saat apel mingguan di Lapangan Korpri, Kompleks Kantor Gubernur Lampung, Senin (2/11/2026).
Dalam kesempatan itu, Gubernur mengingatkan pentingnya keterlibatan aparatur sipil negara (ASN) dalam mendukung pembaruan data kependudukan. ASN diminta memastikan data keluarga masing-masing tetap valid sekaligus membantu memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya data yang benar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Berdasarkan Data Kependudukan Bersih Semester I Tahun 2026 yang diterbitkan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, jumlah penduduk Lampung mencapai 9.351.168 jiwa.
Angka tersebut menempatkan Lampung sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar kedua di Pulau Sumatera setelah Sumatera Utara. Secara nasional, Lampung berada di posisi kedelapan dari seluruh provinsi di Indonesia.
Menurut Gubernur, besarnya jumlah penduduk tersebut menjadi tantangan sekaligus pertimbangan pemerintah dalam menyusun kebijakan dan memberikan pelayanan publik yang menjangkau seluruh masyarakat.
Salah satu langkah yang terus dikembangkan adalah pemanfaatan teknologi digital dalam proses penyaluran bantuan sosial. Data yang tersimpan dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dapat diintegrasikan dengan aplikasi digital untuk mempercepat proses verifikasi calon penerima bantuan.
Melalui sistem tersebut, pemerintah dapat mengidentifikasi masyarakat yang memenuhi maupun tidak memenuhi persyaratan sebagai penerima bansos secara lebih cepat dan akurat.
Identitas Kependudukan Digital (IKD) juga menjadi bagian penting dalam mendukung sistem tersebut. Aplikasi ini memungkinkan masyarakat melakukan verifikasi identitas sekaligus mengetahui kelayakan mereka dalam mengakses bantuan sosial.
Selain itu, tersedia fitur IKD Plus yang dapat dimanfaatkan petugas untuk membantu masyarakat memeriksa status kelayakan penerima bantuan. Proses verifikasi juga didukung teknologi pengenalan wajah (face recognition) melalui foto swafoto atau selfie menggunakan aplikasi IKD.
Meski demikian, Gubernur mengingatkan bahwa penerapan digitalisasi bantuan sosial harus diikuti dengan pembaruan data kependudukan secara berkala. Aspek keamanan sistem dan perlindungan data pribadi masyarakat juga harus menjadi perhatian utama.
Untuk mendukung keberhasilan program tersebut, perangkat daerah terkait diminta memperkuat koordinasi, memperluas sosialisasi, serta memberikan pendampingan agar masyarakat dapat memahami dan memanfaatkan layanan digital yang tersedia.
Gubernur kembali mengajak seluruh ASN menjadi bagian dari upaya tersebut dengan memastikan data kependudukan keluarga masing-masing telah diperbarui serta turut menyebarluaskan informasi yang tepat kepada masyarakat.
Apel mingguan tersebut diikuti pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat fungsional, serta ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung. (*)
