JAKARTA, SEKABAR.ID – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meluncurkan Dashboard Indeks Akses Keuangan di Daerah (IKAD) untuk memperkuat ekosistem keuangan, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.
Peluncuran Dashboard IKAD berlangsung di Jakarta, Senin (19/10/2026), dengan tema “Sinergi Data dan Kebijakan untuk Percepatan Akses Keuangan dalam Mendukung Kesejahteraan Keuangan dan Pertumbuhan Ekonomi di Daerah”.
“Hari ini kita meluncurkan dashboard Indeks Akses Keuangan Daerah, sehingga tadi tujuannya jelas, memperkuat ekosistem keuangan serta agar kesejahteraan masyarakat tumbuh sampai ke daerah,” ujar Airlangga.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Airlangga mengatakan, IKAD hadir untuk mengisi kekosongan indikator akses keuangan di tingkat kabupaten/kota. Indikator tersebut diharapkan menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam mengidentifikasi kesenjangan akses keuangan serta menyusun kebijakan sesuai kebutuhan, potensi, dan tantangan masing-masing wilayah.
Menurutnya, ketersediaan data yang terintegrasi menjadi faktor penting dalam menentukan arah pembangunan daerah agar lebih tepat sasaran dan merata.
Inklusi keuangan sendiri merupakan salah satu dari 45 Indikator Utama Pembangunan (IUP) dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045, dengan target mencapai 98 persen pada 2045.
Untuk mencapai target tersebut, diperlukan kontribusi seluruh daerah melalui kebijakan dan program yang mampu memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan.
Kementerian PPN/Bappenas bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan RISE Indonesia mengembangkan IKAD sebagai indikator inklusi keuangan pada tingkat kabupaten/kota.
IKAD disusun melalui 14 subindikator yang mencakup aspek penawaran dan permintaan. Hingga saat ini, indikator IKAD telah dimuat dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah di 341 kabupaten/kota. Sementara itu, indikator inklusi keuangan telah tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di 38 provinsi.
Dashboard IKAD menyediakan data dan informasi akses keuangan daerah secara terintegrasi, interaktif, dan informatif. Platform ini dapat digunakan untuk mendukung perencanaan, perumusan kebijakan, serta pemantauan dan evaluasi perkembangan akses keuangan.
Dengan adanya dashboard tersebut, pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat menentukan prioritas program berdasarkan data serta mengukur perkembangan akses keuangan secara berkala.
Airlangga menegaskan, IKAD tidak hanya berfungsi untuk menggambarkan kondisi akses keuangan, tetapi juga diharapkan menjadi salah satu tolok ukur pembangunan daerah.
“Dan tadi sudah disampaikan bahwa IKAD ini mengisi kekosongan indikator di Kabupaten/Kota dan tentu ini menjadi dasar pada regional development. Dan kita juga ingin mendorong agar IKAD nanti menjadi salah satu benchmark daerah,” ungkapnya.
Ia menambahkan, pemerataan kesejahteraan perlu menjadi perhatian dalam pembangunan nasional, baik antardaerah maupun antarkelompok masyarakat. Pertumbuhan ekonomi harus diikuti dengan upaya memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara luas.
Perluasan akses terhadap layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat menjadi salah satu langkah untuk mendukung tujuan tersebut.
Melalui pemanfaatan data IKAD, pemerintah diharapkan dapat mengidentifikasi wilayah dan kelompok masyarakat yang masih menghadapi keterbatasan akses keuangan sehingga kebijakan yang diambil lebih efektif dan tepat sasaran.
“Dengan IKAD kita tidak hanya mengetahui akses keuangan yang masih tertinggal, tetapi IKAD memastikan tidak ada daerah dan tidak ada masyarakat yang tertinggal dan pembangunan ekonomi Indonesia adalah pembangunan yang merata,” pungkas Airlangga.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, serta sejumlah pejabat dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, dan OJK.
