JAKARTA, SEKABAR.ID – Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan sejumlah pejabat di lingkungan pemerintahan dan TNI pada Kamis (15/10/2026). Pergantian tersebut mencakup jajaran Kementerian Pertahanan, pimpinan TNI Angkatan Darat, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), hingga direksi PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).
Di tengah perombakan tersebut, persoalan dugaan korupsi di BNPB, lonjakan utang luar negeri Indonesia, serta evaluasi terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran turut menjadi sorotan.
Prabowo Tambah Dua Wakil Menteri Pertahanan
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Presiden Prabowo melantik Marsekal Yusuf Jauhari sebagai Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) yang menangani bidang logistik, industri pertahanan, dan teknologi. Selain itu, Jenderal Richard Taruli Horja Tampubolon dilantik sebagai Wamenhan bidang strategi, doktrin, dan pembangunan.
Dengan pelantikan tersebut, Kementerian Pertahanan kini memiliki tiga wakil menteri. Keduanya bergabung dengan Donny Ermawan Taufanto yang telah menjabat sejak awal pemerintahan.
Prabowo juga melantik Satyawan Pudyatmoko sebagai Kepala Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN), lembaga baru yang bertugas memperkuat pengelolaan lahan gambut sekaligus mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Satyawan memiliki latar belakang sebagai dosen kehutanan di Universitas Gadjah Mada (UGM). Sebelum dilantik, ia menjabat Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Kementerian Kehutanan.
Di lingkungan TNI, Prabowo melantik Jenderal TNI Tandyo Budi Revita sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), menggantikan Jenderal TNI Maruli Simanjuntak.
Maruli selanjutnya menjabat Wakil Panglima TNI sekaligus Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil. Jabatan kepala badan tersebut sebelumnya diemban Tandyo.
PLN Berganti Direktur Utama Usai Pemadaman Listrik di Kepri
Pemerintah juga mengganti Direktur Utama PT PLN (Persero). Darmawan Prasodjo digantikan Suroso Isnandar, yang masih merangkap jabatan sebagai Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru/Terbarukan PLN.
Pergantian tersebut berlangsung setelah pemadaman listrik massal melanda sejumlah wilayah di Kepulauan Riau, termasuk Batam dan Bintan, selama belasan jam pada Senin lalu.
Keputusan pergantian direksi ditetapkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) yang digelar secara daring dan dihadiri jajaran direksi, komisaris, serta Badan Pengelola BUMN.
Pasca-insiden tersebut, Presiden Prabowo memanggil CEO Danantara Rosan Roeslani, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, serta perwakilan manajemen PLN.
Rosan menyampaikan bahwa Presiden meminta percepatan transformasi PLN agar perusahaan tersebut dapat bekerja lebih cepat, tanggap, dan efisien.
Danantara juga akan mengkaji ulang model bisnis PLN secara menyeluruh. Sementara itu, COO Danantara Dony Oskaria menyatakan bahwa Danantara akan mengambil alih pengelolaan PLN Batam.
PLN Batam merupakan anak usaha PLN yang menjalankan operasional secara mandiri dari hulu hingga hilir tanpa subsidi APBN, sejalan dengan status Batam sebagai Kawasan Perdagangan Bebas.
Kepala BNPB Diganti Setelah KPK Tangkap Lima Tersangka
Perombakan juga terjadi di tubuh BNPB. Presiden Prabowo mengganti Letjen TNI Suharyanto dengan Letjen TNI Kristomei Sianturi sebagai kepala lembaga tersebut.
Pergantian Suharyanto berlangsung setelah KPK menangkap adiknya, Bima Setyawan, pada Selasa (13/10/2026), dalam perkara dugaan korupsi di lingkungan BNPB.
Ketua KPK Setyo Budiyanto menjelaskan bahwa terdapat lima tersangka dalam perkara tersebut.
Salah satu tersangka adalah Bima Setyawan, yang bekerja sebagai tenaga ahli kepala BNPB ketika lembaga itu dipimpin oleh kakaknya.
Empat tersangka lainnya terdiri atas Kasubdit Pengelolaan Bantuan Dana Kedaruratan BNPB sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Gabriel Purwaka Sigit (GPS); tenaga ahli kepala BNPB, Richard Erlangga; serta dua orang dari pihak swasta.
Kasus ini kembali menyoroti persoalan pengawasan dan tata kelola anggaran di lingkungan lembaga pemerintahan, khususnya dalam pengelolaan bantuan dana kedaruratan.
Utang Luar Negeri Indonesia Tembus USD 459,3 Miliar
Dari sektor ekonomi, posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia hingga Agustus 2026 mencapai USD 459,3 miliar, menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah berdasarkan data dalam laporan tersebut.
Bank Indonesia (BI) mencatat ULN Indonesia tumbuh 5,6 persen secara tahunan atau year-on-year (yoy) dibandingkan Agustus 2025.
Perkembangan tersebut terutama dipengaruhi peningkatan ULN sektor publik, baik pemerintah maupun bank sentral, di tengah penurunan utang luar negeri swasta.
Posisi ULN pemerintah tercatat sebesar USD 220,9 miliar, tumbuh 3,3 persen secara tahunan. Peningkatan tersebut dipengaruhi aliran masuk pada Surat Berharga Negara (SBN).
Sementara itu, kenaikan ULN bank sentral terutama didorong meningkatnya kepemilikan nonresiden pada instrumen moneter Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), sejalan dengan strategi menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.
Sebaliknya, ULN swasta tercatat sebesar USD 195,6 miliar atau mengalami kontraksi 0,8 persen secara tahunan. Penurunan terjadi pada kelompok peminjam perusahaan nonkeuangan dan lembaga keuangan, masing-masing sebesar 0,8 persen dan 0,6 persen.
Rasio ULN Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) tercatat sebesar 30,9 persen. Struktur utang tersebut didominasi ULN jangka panjang, baik pada sektor pemerintah maupun swasta.
CORE Soroti Kualitas Pertumbuhan Ekonomi Era Prabowo-Gibran
Lembaga riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia menilai dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran ditandai oleh besarnya belanja negara untuk program-program prioritas. Namun, dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan kesehatan fiskal dinilai belum sepadan.
Direktur Riset Makroekonomi Kebijakan Fiskal dan Moneter CORE, Akhmad Akbar Susamto, mengatakan ekonomi Indonesia tetap tumbuh, tetapi kualitas pertumbuhannya belum menunjukkan perbaikan yang memadai.
Menurutnya, persoalan pekerja informal belum terselesaikan. Hampir enam dari setiap 10 pekerja masih berada di sektor informal, sementara kelompok kelas menengah menghadapi tekanan dari kenaikan suku bunga, pelemahan rupiah, dan meningkatnya harga barang impor.
Pelemahan rupiah turut meningkatkan biaya bahan baku impor. Kondisi tersebut disebut berdampak pada pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap sekitar 15.000 hingga 20.000 pekerja pada kuartal II 2026, terutama di industri tekstil, alas kaki, elektronik, serta kimia dan farmasi.
Di sisi lain, program prioritas pemerintah menyerap anggaran besar. Namun, CORE menilai ukuran keberhasilan sejumlah program, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), masih perlu diperjelas.
Dari sisi fiskal, penerimaan pajak 2026 dinilai berpotensi meleset dari target, sementara defisit dan beban bunga utang terus meningkat.
Pemerintah daerah juga menghadapi tekanan akibat pemangkasan dana transfer ke daerah sekitar 24,6 persen. Padahal, lebih dari separuh provinsi masih bergantung pada transfer dari pemerintah pusat.
CORE turut menyoroti penempatan dana pemerintah di bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang mengalir ke KDMP dan proyek konstruksi. Menurut lembaga tersebut, mekanisme pertanggungjawaban apabila kredit bermasalah perlu diperjelas, termasuk pihak yang akan menanggung risikonya, apakah perbankan atau APBN.
Memasuki tahun ketiga pemerintahan, CORE mendorong agar keberhasilan program prioritas diukur berdasarkan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat. Seluruh beban pembiayaan di luar APBN juga perlu dicatat secara transparan agar belanja negara mampu menciptakan lapangan kerja dan menjaga kesehatan keuangan negara.
Bupati Klaten Masuk Daftar Pencarian Google Trends
Sejumlah isu politik dan ekonomi turut menjadi perbincangan di media sosial.
Nama Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo masuk daftar Google Trends setelah KPK kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada Kamis (15/10/2026). Hamenang menjadi salah satu pihak yang diamankan dalam operasi tersebut.
Nama Suroso Isnandar juga banyak dicari setelah ditunjuk sebagai Direktur Utama PLN menggantikan Darmawan Prasodjo. Pergantian tersebut menjadi perhatian publik menyusul pemadaman listrik massal di Kepulauan Riau.
Sementara itu, tagar #DuaTahunPrabowo menjadi tren di platform X. Tagar yang semula dimaksudkan untuk mengangkat capaian pemerintahan Prabowo-Gibran itu kemudian digunakan sejumlah warganet untuk menyampaikan kritik.
Berbagai isu yang disorot antara lain pelemahan nilai tukar rupiah, kelangkaan bahan bakar minyak (BBM), penanganan karhutla, kasus keracunan terkait MBG, hingga kinerja Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).
Pemberantasan Korupsi Jadi Sorotan
Di tengah berbagai perombakan pejabat dan persoalan ekonomi, komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi kembali menjadi perhatian.
Presiden Prabowo berulang kali menyampaikan sikap tegas terhadap praktik korupsi. Namun, sejumlah kasus yang menyeret pejabat pemerintahan, petinggi lembaga, dan kepala daerah menunjukkan bahwa persoalan tersebut masih menjadi tantangan serius.
Penangkapan sejumlah pihak oleh KPK maupun aparat penegak hukum lainnya memperlihatkan bahwa upaya pemberantasan korupsi masih membutuhkan penguatan sistem pengawasan dan penegakan hukum.
Korupsi yang telah mengakar tidak cukup diatasi melalui pernyataan atau pidato politik. Diperlukan langkah konkret untuk mempersempit ruang terjadinya penyimpangan, memperkuat transparansi anggaran, serta memastikan pertanggungjawaban pejabat publik.
Komitmen pemberantasan korupsi pada akhirnya perlu diukur melalui hasil nyata, termasuk pencegahan penyalahgunaan kekuasaan, penindakan yang konsisten, dan perbaikan tata kelola pemerintahan.
Dengan demikian, pergantian pejabat dan pernyataan tegas pemerintah perlu diikuti pembenahan sistem yang mampu mencegah korupsi secara berkelanjutan. (*)
