JAKARTA, SEKABAR.ID – Lembaga Korporasi Rakyat menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (11/11/2026). Dalam aksi tersebut, massa mendesak KPK segera mengusut dugaan korupsi proyek peningkatan ruas Jalan Kubu Batu–Kota Jawa, Kecamatan Way Khilau, Kabupaten Pesawaran, Lampung, senilai Rp11,96 miliar.
Massa aksi yang membawa sejumlah dokumen bukti itu mengerahkan mobil komando dan membentangkan spanduk berisi tuntutan agar lembaga antirasuah mengusut dugaan penyimpangan dalam proyek infrastruktur yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2025 tersebut.
Koordinator Nasional Lembaga Korporasi Rakyat, Azahriansyah, dalam orasinya menyebut proyek yang dikerjakan CV Aulia Pratama itu sebagai proyek yang sarat dugaan penyimpangan. Pasalnya, jalan sepanjang 5.937 meter, terdiri dari perkerasan hotmix sepanjang 4.617 meter dan rigid beton sepanjang 1.320 meter, dilaporkan telah mengalami kerusakan parah meski belum genap satu tahun.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Hari ini kami datang bukan dengan tangan kosong, kami bawa bukti lengkap ke KPK! Ini proyek brutal. Uang rakyat Rp11,96 miliar dihamburkan, tetapi belum genap setahun jalan sudah hancur. Kami memperkirakan potensi kerugian keuangan negara dalam proyek ruas Jalan Kubu Batu–Kota Jawa ini melampaui Rp3 miliar,” teriak Azahriansyah dari atas mobil komando.
Dugaan penyimpangan tersebut, menurut Korporasi Rakyat, juga diperkuat hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Lampung terhadap proyek Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2025.
Dalam laporan hasil pemeriksaannya, BPK menemukan kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi teknis pada paket pekerjaan Jalan Kubu Batu–Kota Jawa senilai lebih dari Rp162,5 juta. Nilai tersebut merupakan bagian dari temuan kelebihan pembayaran enam paket proyek jalan yang secara keseluruhan mencapai Rp1,07 miliar.
Azahriansyah menilai kerusakan jalan tersebut bukan semata-mata disebabkan pengerjaan kontraktor yang tidak sesuai standar, mulai dari pemadatan, pengaspalan hotmix hingga pengecoran berem beton. Ia menduga terdapat persekongkolan yang melibatkan sejumlah pihak dalam pelaksanaan proyek tersebut.
Ia menuding konsultan pengawas, pengawas dinas, panitia penerima hasil pekerjaan hingga Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) telah memanipulasi data pendukung atau backup data, termasuk laporan harian, mingguan hingga progres akhir pekerjaan agar pencairan anggaran dapat dilakukan.
“Ketika proyek berjalan dan kualitasnya sudah terlihat buruk, salah satu anggota DPRD Pesawaran bahkan sempat meminta agar pekerjaan dibongkar ulang, namun diabaikan total oleh kontraktor. Anehnya, proyek amburadul ini tetap diloloskan dalam Provisional Hand Over (PHO), bahkan dana pemeliharaan atau Final Hand Over (FHO) ikut dicairkan tanpa melihat kondisi fisik jalan yang sudah hancur dan tanpa perbaikan,” tegas Azahriansyah.
Dalam aksi tersebut, Korporasi Rakyat secara khusus meminta KPK memeriksa Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Pesawaran, Dapit (David Oktoriandi). Azahriansyah menilai yang bersangkutan perlu dimintai pertanggungjawaban karena saat proses pencairan anggaran proyek, baik pada tahap PHO maupun FHO, menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas PUPR Kabupaten Pesawaran.
Ia juga menyoroti persoalan dugaan korupsi proyek infrastruktur di Pesawaran yang menurutnya telah berlangsung selama lebih dari satu dekade.
“Masyarakat Pesawaran sudah lebih dari 10 tahun disuguhi proyek ampas. Mulai dari bupati sebelumnya yang sudah dipenjara hingga pemerintahan Bupati Nanda Indira saat ini, praktik korupsi yang menggerogoti APBD Pesawaran harus dibersihkan sampai ke akar-akarnya. Jangan biarkan ada yang berlindung di balik dokumen administrasi,” seru Azahriansyah.
Di penghujung aksi, perwakilan massa Korporasi Rakyat secara resmi menyerahkan berkas laporan beserta dokumen bukti kepada bagian Pengaduan Masyarakat (Dumas) KPK.
Dokumen tersebut memuat komposisi perusahaan pelaksana, konsultan pengawas, KPA, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta panitia penerima hasil pekerjaan. Penyerahan laporan itu diharapkan menjadi pintu masuk bagi KPK untuk menelusuri dugaan penyimpangan proyek infrastruktur di Kabupaten Pesawaran. (*)
