Menurut Meutya, perlindungan anak di dunia digital tidak bisa hanya mengandalkan kebijakan pemerintah. Diperlukan komitmen perusahaan teknologi serta keterlibatan masyarakat untuk menciptakan lingkungan digital yang aman bagi generasi muda.
Hal tersebut disampaikan Meutya saat menerima kunjungan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi di Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Jakarta Pusat, Senin (16/11/2026).
Pertemuan kedua menteri tersebut membahas penguatan kerja sama dalam mencegah kekerasan terhadap anak, baik di lingkungan masyarakat maupun melalui platform digital.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Meutya menilai perusahaan teknologi memiliki tanggung jawab besar karena menjadi bagian dari ekosistem yang digunakan anak-anak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi.
Karena itu, edukasi dan peningkatan literasi digital harus menjadi tanggung jawab bersama, termasuk perusahaan teknologi berskala global.
“Literasi digital kepada generasi muda tidak hanya menjadi kewajiban pemerintah, tapi juga para perusahaan-perusahaan besar atau Big Tech yang beroperasi di Indonesia,” ujar Meutya.
Ia juga menyoroti pentingnya dukungan masyarakat terhadap penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau PP TUNAS.
Menurutnya, keberadaan regulasi tersebut harus diikuti gerakan bersama agar perlindungan terhadap anak dapat diterapkan secara nyata.
“Regulasi PP TUNAS perlu didukung oleh gerakan masyarakat karena anak-anak adalah kelompok rentan yang harus dilindungi,” tegasnya.
Meutya mengungkapkan, masih terdapat kekhawatiran di kalangan anak-anak saat menggunakan media sosial. Mereka menginginkan ruang digital yang lebih aman, tetapi tetap dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan.
Kondisi tersebut menunjukkan perlunya peningkatan literasi digital agar anak-anak mampu mengenali risiko serta menggunakan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab.
“Anak-anak merasa bahwa dirinya tidak aman atau belum aman ketika berada di media sosial. Anak-anak merasa media sosial bisa lebih baik lagi karena mereka juga perlu mendapatkan informasi-informasi. Dan anak-anak merasa literasi yang dijalankan harus lebih banyak lagi,” tuturnya.
Sementara itu, Menteri PPPA Arifah Fauzi menyatakan, pihaknya akan memperkuat sinergi dengan Komdigi untuk memperluas upaya pencegahan kekerasan terhadap anak hingga ke lingkungan masyarakat paling bawah.
Arifah menegaskan, pencegahan tidak hanya ditujukan untuk melindungi anak sebagai korban, tetapi juga mengantisipasi agar anak tidak terlibat sebagai pelaku kekerasan.
“KPPA dengan Komdigi akan memperkuat kolaborasi untuk mencegah kekerasan terhadap anak-anak ataupun kekerasan yang dilakukan oleh anak-anak,” kata Arifah.
Ia menjelaskan, gerakan pencegahan tersebut perlu dibangun melalui penanaman nilai kepedulian, saling menghormati, dan menyayangi sesama sejak dini.
Menurut Arifah, tumbuhnya empati di lingkungan anak-anak menjadi salah satu langkah penting untuk mencegah munculnya tindakan kekerasan.
“Hari ini kita mempunyai komitmen bersama bagaimana ini menjadi gerakan bersama-sama untuk menumbuhkan kesadaran saling menjaga, saling menyayangi, rukun sama teman, seperti yang selalu disampaikan oleh Mendikdasmen. Jadi kalau sudah ada rasa empati maka insyaallah kekerasan itu tidak akan terjadi lagi,” ujarnya.
Arifah berharap kerja sama antara Kementerian PPPA dan Komdigi tidak berhenti pada koordinasi di tingkat pusat. Gerakan tersebut diharapkan terus berlanjut dan menjangkau pemerintah daerah hingga masyarakat di berbagai wilayah.
“Jadi mudah-mudahan gerakan ini bisa berlanjut. Bukan hanya di tingkat nasional saja, tapi ini bisa sampai ke tingkat daerah,” pungkasnya. (*)






