Pemprov Lampung Dukung Kebijakan Pemerintah Pusat, Fokus Jaga Inflasi dan Kesejahteraan Pekerja

- Editor

Senin, 16 November 2026 - 12:09 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BANDAR LAMPUNG, SEKABAR.ID – Pemerintah Provinsi Lampung mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara virtual, Senin (16/11/2026). Pertemuan tersebut membahas sejumlah isu strategis, mulai dari penetapan upah minimum 2027, pemutakhiran data penerima bantuan sosial, hingga perkembangan inflasi dan Indeks Perkembangan Harga (IPH).

Pemprov Lampung diwakili Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia (SDM), dr. Imam Ghozali, Sp.An., M.Kes. Ia mengikuti kegiatan tersebut dari Ruang Command Center Lantai 2 Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung.

Dalam rakor tersebut, Mendagri Tito Karnavian menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk menjaga stabilitas ekonomi, kondisi sosial, serta iklim investasi.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Salah satu pembahasan utama adalah persiapan penetapan upah minimum tahun 2027. Tito meminta pemerintah daerah, terutama gubernur, mengutamakan komunikasi dan dialog sosial dengan melibatkan unsur pekerja dan pengusaha.

Menurutnya, kebijakan pengupahan harus mampu memberikan perlindungan terhadap kesejahteraan pekerja tanpa mengabaikan keberlangsungan dunia usaha dan industri. Karena itu, pemerintah daerah diminta mempertemukan berbagai kepentingan agar keputusan yang dihasilkan dapat diterima secara proporsional.

Kementerian Dalam Negeri juga diminta melakukan koordinasi dan pemantauan bersama pemerintah daerah untuk memastikan seluruh tahapan penetapan upah minimum berjalan sesuai jadwal.

Menteri Ketenagakerjaan RI Prof. Yassierli dalam pemaparannya menjelaskan, kebijakan upah minimum 2027 akan mengacu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ketenagakerjaan yang ditandatangani Presiden pada 28 Oktober 2026.

Berdasarkan ketentuan tersebut, gubernur wajib menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP). Sementara penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) dapat disesuaikan dengan kebijakan masing-masing daerah.

Baca juga:  Deflasi Pendidikan Jadi Sejarah Baru, Lampung Dinilai Makin Kompetitif

Yassierli menyebutkan, terdapat tiga aspek yang menjadi pertimbangan dalam menentukan upah minimum, yakni kebutuhan hidup layak (KHL), kondisi ekonomi, dan kondisi ketenagakerjaan.

Adapun formula penghitungan kenaikan upah mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta indeks tertentu dengan rentang 0,5 hingga 1,0 sesuai ketentuan regulasi.

Untuk memperkuat dasar perhitungan, pemerintah menyiapkan estimasi kebutuhan hidup layak berdasarkan data konsumsi rumah tangga dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS dengan metodologi International Labour Organization (ILO).

Estimasi tersebut mencakup empat kelompok pengeluaran, yaitu makanan, kebutuhan pokok lainnya, kesehatan dan pendidikan, serta perumahan.

Kementerian Ketenagakerjaan juga menyusun estimasi KHL hingga tingkat kabupaten/kota menggunakan pendekatan klaster berdasarkan karakteristik masing-masing daerah.

Data tersebut nantinya menjadi bahan pertimbangan dewan pengupahan dan kepala daerah dalam merumuskan kebijakan. Selain memperhatikan kebutuhan pekerja, penetapan upah juga harus mempertimbangkan kondisi ekonomi, karakteristik industri, dan kemampuan perusahaan.

Pemerintah menargetkan penetapan UMP 2027 paling lambat 21 November 2026. Selanjutnya, UMSP ditetapkan lima hari setelahnya. Untuk UMK, batas waktu penetapan paling lambat 25 November 2026, sedangkan UMSK ditetapkan lima hari setelah penetapan UMK.

Registrasi Ulang Penerima Bansos

Selain pengupahan, rakor juga membahas percepatan registrasi ulang dan verifikasi data penerima bantuan sosial melalui platform Perlinsos yang dikembangkan Dewan Ekonomi Nasional.

Perwakilan Dewan Ekonomi Nasional, Rahmat Danu Andika, menjelaskan bahwa masyarakat yang membutuhkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sembako atau Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) diwajibkan melakukan pendaftaran ulang untuk periode bantuan 2027.

Baca juga:  Sepanjang 2025 Dinkes Kota Catat 417 Kasus DBD di Bandar Lampung

Pendaftaran dilakukan secara digital dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan verifikasi biometrik wajah. Masyarakat tidak perlu mengunggah dokumen tambahan karena sistem telah terintegrasi dengan berbagai basis data pemerintah dan lembaga terkait.

Untuk membantu masyarakat yang mengalami kesulitan mengakses layanan digital, pemerintah telah menyediakan lebih dari 1,2 juta agen di seluruh Indonesia.

Rahmat mengungkapkan, jumlah masyarakat yang telah melakukan pendaftaran secara nasional mencapai sekitar 22 juta keluarga atau hampir 80 juta jiwa.

Pemerintah juga menyediakan dashboard publik melalui laman dasbor Perlinsos agar perkembangan registrasi dapat dipantau berdasarkan wilayah, mulai dari tingkat nasional, provinsi, hingga kabupaten/kota.

Ia menjelaskan, capaian pendaftaran sekitar 50 persen dari populasi dapat menjadi indikator awal keberhasilan sosialisasi dan kemudahan akses. Namun, angka tersebut bukan merupakan target pendaftaran seluruh penduduk karena bantuan sosial hanya diperuntukkan bagi masyarakat yang memenuhi kriteria, terutama kelompok desil 1 hingga 4.

Melalui sistem tersebut, pemerintah daerah dapat mengetahui wilayah yang masih membutuhkan sosialisasi dan pendampingan lebih lanjut.

Mendagri Tito Karnavian meminta seluruh pemerintah daerah memastikan masyarakat yang berhak menerima bantuan tidak tertinggal dalam proses registrasi ulang. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial pada 2027.

Inflasi Nasional Capai 3,23 Persen

Pada agenda evaluasi inflasi, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI Amalia Adininggar Widyasanti mengingatkan pemerintah daerah agar meningkatkan pengawasan terhadap harga pangan, terutama menjelang akhir tahun 2026.

Baca juga:  Tanggapi Kritik Banjir, Managing Bumi Adil Sebut Wali Kota Sudah Maksimal Atasi Banjir

Berdasarkan data Oktober 2026, inflasi tahunan nasional tercatat sebesar 3,23 persen. Rinciannya, inflasi kelompok harga bergejolak atau volatile food mencapai 5,81 persen, harga yang diatur pemerintah sebesar 3,24 persen, dan inflasi inti sebesar 2,56 persen.

Sejumlah komoditas yang perlu mendapat perhatian di antaranya cabai merah, cabai rawit, tomat, dan sawi hijau. Pemerintah daerah juga diminta terus memantau perkembangan harga beras, minyak goreng, serta daging sapi.

Amalia menjelaskan, cabai merah dan cabai rawit masih memberikan tekanan terhadap perkembangan harga di sejumlah daerah. Sementara beras dan minyak goreng perlu diwaspadai karena meskipun pergerakan harganya relatif stabil, tingkat harganya masih tergolong tinggi.

BPS mencatat, pada minggu kedua November 2026 terdapat 124 kabupaten/kota yang mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH). Kondisi ini menunjukkan perlunya pemantauan harga dan ketersediaan pasokan secara berkelanjutan.

Sementara itu, perkembangan harga di Provinsi Lampung berdasarkan Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) hingga 13 November 2026 menunjukkan IPH pada minggu kedua November sebesar 0,13 persen.

Angka tersebut menjadi salah satu indikator yang perlu dicermati Pemprov Lampung dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok. Upaya tersebut dilakukan melalui pemantauan komoditas strategis, koordinasi lintas sektor, serta memastikan kelancaran pasokan dan distribusi barang.

Melalui keikutsertaan dalam rakor tersebut, Pemprov Lampung menegaskan komitmennya untuk menyelaraskan kebijakan daerah dengan arahan pemerintah pusat.

Fokusnya tidak hanya menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi, tetapi juga memastikan kebijakan pengupahan berjalan seimbang serta program perlindungan sosial dapat menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan. (*)

Berita Terkait

BMKG Keluarkan Peringatan Dini Hujan Lebat dan Angin Kencang di Lampung
Kapolresta Bandar Lampung Kenang Jasa Pahlawan Lewat Upacara Tabur Bunga di Laut
Gubernur Lampung Raih BMPS Award 2026, Diapresiasi atas Komitmen Majukan Sekolah Swasta
Pemprov Lampung Raih Penghargaan Pahlawan Kemandirian Desa, Gubernur Mirza Terima Langsung
Silaturahmi dengan Insan Pers, Kapolda Lampung Tekankan Penguatan 8 Program Quick Wins Polri
Pengurus Baru Dilantik, Golkar Bandar Lampung Bidik Penambahan Kursi Legislatif
Pemkot Bandar Lampung Daftarkan Seluruh Atlet Porprov ke BPJS Ketenagakerjaan
Pandangan Operator Terhalang Karung Lada, Karyawati di Lampung Tewas Terlindas Forklift

Berita Terkait

Senin, 16 November 2026 - 13:15 WIB

MPR Jadwalkan Sidang Paripurna Pemilihan Wapres Pengganti Gibran pada 2 Desember 2026

Senin, 16 November 2026 - 11:57 WIB

Prabowo Ungkap 104 Perusahaan Diselidiki dalam Kasus Kebakaran Hutan

Sabtu, 14 November 2026 - 18:19 WIB

Penerimaan Pajak Masih Kurang Rp 514 Triliun, Menkeu Minta Dukungan Masyarakat

Sabtu, 14 November 2026 - 13:04 WIB

Pemerintah Perkuat Perlindungan Media Nasional di Tengah Dominasi Platform Digital

Sabtu, 14 November 2026 - 11:23 WIB

Pemerintah Indonesia Tekankan Peran UMKM dalam Implementasi Ekonomi Digital ASEAN

Jumat, 13 November 2026 - 22:27 WIB

Nama Seskab Teddy Muncul di Bursa Wapres, Mungkinkah Menggantikan Gibran?

Jumat, 13 November 2026 - 19:42 WIB

Listyo Sigit Disebut Perintahkan Penyadapan dan Terima Hasilnya, Ini Penjelasan Kapolri Suyudi

Jumat, 13 November 2026 - 11:23 WIB

Prabowo Cari Pengganti Gibran, Sejumlah Nama Mulai Bermunculan

Berita Terbaru