JAKARTA, SEKABAR.ID – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memaparkan sejumlah persyaratan bagi pekerja dan buruh yang berhak menerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026. Pemerintah menyiapkan bantuan sebesar Rp900.000 untuk setiap penerima yang memenuhi kriteria.
Bantuan tersebut diberikan sebesar Rp300.000 per bulan selama tiga bulan. Namun, penyalurannya dilakukan sekaligus sehingga penerima akan memperoleh total Rp900.000.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah Anggoro Putri, mengatakan program BSU ditujukan untuk membantu menjaga ketahanan ekonomi sekaligus mempertahankan daya beli pekerja di tengah berbagai tantangan ekonomi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami ingin bantuan ini dapat disalurkan dengan tepat untuk menjaga ketahanan ekonomi dan daya beli pekerja atau buruh Indonesia agar tetap stabil,” kata Indah melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker, Sabtu (7/11/2026).
Mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2026, penerima BSU harus berstatus Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK). Selain itu, pekerja wajib tercatat sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan hingga Agustus 2026.
Persyaratan lainnya, pekerja memiliki upah paling banyak Rp3,5 juta per bulan. Khusus daerah yang Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)-nya melebihi angka tersebut, batas penghasilan disesuaikan dengan UMK setempat yang dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh.
Sementara itu, bagi daerah yang tidak menetapkan UMK, ketentuan batas upah mengacu pada Upah Minimum Provinsi (UMP) dengan mekanisme pembulatan yang sama.
Kemnaker juga menjelaskan bahwa penghitungan upah calon penerima BSU menggunakan data terakhir yang dilaporkan perusahaan kepada BPJS Ketenagakerjaan. Komponen upah tersebut mencakup gaji pokok dan tunjangan tetap yang tercatat dalam data kepesertaan.
Namun, bantuan ini tidak diperuntukkan bagi aparatur sipil negara (ASN), anggota TNI aktif, maupun anggota Polri aktif.
Selain memenuhi persyaratan administrasi dan batas penghasilan, pekerja yang tidak sedang menerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahun anggaran berjalan sebelum penyaluran BSU menjadi kelompok yang diprioritaskan.
Adapun informasi lengkap mengenai persyaratan dan penyaluran BSU 2026 dapat diperoleh melalui laman resmi Kemnaker di https://bsu.kemnaker.go.id atau menghubungi pusat layanan Kemnaker melalui nomor 1500 630. (*)
