JAKARTA, SEKABAR.ID – Mabes Polri membentuk tim khusus untuk mendalami dugaan kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret nama mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan tiga jenderal lainnya.
Tim tersebut dipimpin langsung oleh Kabareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin. Pembentukan tim khusus itu merupakan instruksi Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto setelah mencermati berbagai informasi dan isu yang berkembang di tengah masyarakat.
Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, tim khusus dibentuk untuk merespons informasi yang beredar sekaligus melakukan pendalaman terhadap dugaan kasus tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kapolri telah membentuk tim secara khusus untuk merespons informasi dan isu-isu tersebut guna melakukan pendalaman yang langsung dipimpin oleh Kabareskrim,” ujar Trunoyudo kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (6/11/2026).
Langkah Polri tersebut mendapat dukungan dari Ketua Umum Milenial Muslim Bersatu (MMB), Khairul Anam. Ia menyatakan dukungan penuh kepada Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri agar dugaan penyadapan ilegal itu dapat diusut secara menyeluruh.
Menurut Anam, pengungkapan kasus tersebut dapat menjadi momentum bagi Polri untuk memperkuat kembali kepercayaan dan meningkatkan citra institusi kepolisian di tengah masyarakat.
Ia menilai, publik juga perlu memberikan apresiasi kepada anggota kepolisian yang menjalankan tugas secara profesional, menjaga integritas, serta berani mengungkap dugaan tindak kejahatan.
“Jangan sampai publik hanya melihat persoalan dan kekurangan Polri, tetapi tidak memberikan ruang apresiasi ketika ada anggota kepolisian yang bekerja dengan benar, berani mengungkap kejahatan, dan menunjukkan keberpihakan kepada hukum. Kami mendukung anggota Polri yang tetap menjaga integritas dan menjalankan tugas secara profesional,” tegas Anam.
Ia menekankan, dugaan praktik penyadapan tanpa kewenangan dan prosedur hukum yang sah tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa. Selain berpotensi melanggar hak privasi seseorang, tindakan tersebut juga dapat merusak hubungan antarlembaga dan mengancam stabilitas demokrasi.
Karena itu, Anam berharap proses pengusutan dilakukan secara serius dan menjadi bukti bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum.
Menurutnya, penanganan perkara tersebut bukan hanya menyangkut keberhasilan aparat dalam mengungkap dugaan kejahatan, tetapi juga menunjukkan komitmen negara dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat.
“Pengungkapan kasus sebesar ini tidak boleh dilihat semata-mata sebagai keberhasilan teknis aparat. Ini juga harus menjadi cerminan bahwa negara hadir, pemerintah memiliki komitmen terhadap penegakan hukum, dan Presiden Prabowo memberikan ruang bagi aparat untuk bekerja secara profesional. Dukungan terhadap penegakan hukum yang benar harus kita berikan,” ungkapnya.
Anam juga menyampaikan bahwa dukungan masyarakat terhadap pemerintahan Presiden Prabowo perlu disertai dengan komitmen terhadap transparansi, akuntabilitas, dan penegakan hukum tanpa membedakan kedudukan maupun jabatan seseorang.
Di sisi lain, ia mengingatkan masyarakat agar tidak menggeneralisasi persoalan yang melibatkan individu tertentu sebagai gambaran keseluruhan institusi Polri.
Menurutnya, masih banyak anggota kepolisian yang bekerja dengan jujur dan profesional sehingga perlu mendapat kepercayaan serta dukungan moral dari masyarakat.
“Masyarakat masih membutuhkan polisi yang berintegritas, yang melindungi rakyat, dan yang tidak tunduk kepada kepentingan siapa pun selain hukum,” ujarnya.
Anam berharap pengusutan dugaan penyadapan tersebut dapat berjalan secara terbuka dan tuntas sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah maupun institusi kepolisian semakin meningkat.
“Kami ingin Polri semakin kuat, Presiden semakin dipercaya, dan masyarakat semakin yakin bahwa negara hadir melindungi rakyatnya,” pungkasnya. (*)
