SEKABAR.ID, BANDAR LAMPUNG — Sikap tutup mulut yang ditunjukkan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. A. Dadi Tjokrodipo Kota Bandar Lampung, dr. Teti Herawati, M.H., terkait anomali penyerapan anggaran BLUD dan APBD senilai Rp3,4 miliar terus menuai kecaman keras. Alih-alih memberikan klarifikasi atau menggunakan hak jawab secara transparan, pimpinan rumah sakit pelat merah tersebut memilih bungkam menghadapi sorotan publik.
Keengganan manajemen rumah sakit dalam merespons konfirmasi awak media dinilai mencederai prinsip keterbukaan informasi publik, sekaligus memperkuat dugaan adanya praktik pengondisian dalam pengadaan barang dan jasa.
”Kalau memang prosesnya bersih dan sesuai aturan, mengapa harus bungkam? Sikap Direktur RSUD yang enggan merespons ini justru semakin memperkuat dugaan publik bahwa perusahaan-perusahaan pemenang memang ‘perusahaan titipan’ yang dikondisikan sejak awal,” tegas Hendra, pengamat kebijakan publik Lampung.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Anomali Penyerapan Nyaris Sempurna
Sorotan tajam terhadap transparansi keuangan RSUD dr. A. Dadi Tjokrodipo untuk Tahun Anggaran 2025 dan 2026 ini bukan tanpa alasan. Berdasarkan data penelusuran, realisasi anggaran dari enam paket pengadaan strategis dengan pagu Rencana Umum Pengadaan (RUP) sebesar Rp3.471.219.000 mencatatkan angka realisasi yang fantastis pada Tingkat Penyerapan Nyaris 100%, Realisasi anggaran menyentuh angka Rp3.436.069.664 98,99 persen, dengan sisa anggaran gabungan yang tersisa sangat minim, yakni sekitar Rp35 juta.
Pola Penawaran Tanpa Kompetisi, Sejumlah paket pengadaan menunjukkan angka penawaran yang “menempel ketat” tanpa ruang kompetisi harga yang wajar. Contohnya pada pengadaan Alat Kesehatan Steam Sterilisator CSSD dengan pagu Rp1,07 miliar yang realisasinya hanya berselisih Rp300 ribu dari Rp1.069.707.000, serta Belanja Alat Pendingin Kantor berpagu Rp150 juta yang realisasinya mentok di angka Rp149.938.800 selisih Rp61.200 saja.
Desakan Audit Menyeluruh dan Peran APH
Akibat sikap tertutup dan minimnya akuntabilitas dari pihak manajemen rumah sakit, desakan agar lembaga pengawas fungsional dan Aparat Penegak Hukum (APH) turun tangan kini semakin tak terbendung.
Elemen masyarakat dan pemerhati anggaran mendesak agar:
- Inspektorat dan BPK Bergerak, Meminta Inspektorat Kota Bandar Lampung serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Lampung untuk segera melakukan audit investigatif menyeluruh terhadap seluruh dokumen pengadaan.
- Audit Forensik Komprehensif, Pemeriksaan mencakup tahapan survei harga pasar, penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), hingga penelusuran transaksi keuangan guna menguji indikasi kerugian negara serta potensi kickback di balik proyek-proyek tersebut.
Publik berharap bungkamnya pejabat publik penanggung jawab kesehatan daerah ini tidak dibiarkan berlarut-larut, demi menjamin prinsip transparansi penggunaan uang rakyat di Kota Bandar Lampung. (Red)
