JAKARTA, SEKABAR.ID – Pemerintah terus mematangkan pelaksanaan program Kredit Perempuan Prasejahtera (KPPS) yang menyasar jutaan perempuan pelaku usaha mikro. Salah satu kebijakan utama dalam program tersebut adalah menurunkan bunga pinjaman dari sebelumnya 25 persen menjadi 8 persen.
Pembahasan percepatan program KPPS dilakukan melalui rapat koordinasi terbatas di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Senin 2 November 2026. Rapat tersebut dihadiri sejumlah pejabat, di antaranya Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Wakil Menteri Keuangan Juda Agung, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Wakil Kepala BP BUMN Aminuddin Ma’ruf, serta Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Hery Gunardi.
Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan, pembahasan difokuskan pada evaluasi uji coba dan percepatan implementasi KPPS yang dijalankan melalui program PNM Mekaar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, pemerintah telah melakukan sejumlah evaluasi berdasarkan hasil uji coba di lapangan. Beberapa catatan yang ditemukan kemudian diperbaiki agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih optimal.
“Alhamdulillah dari tadi kita evaluasi dan beberapa catatan-catatan itu kita perbaiki dan kita review dan insyaallah dalam kuartal, minggu kedua bulan November, ini sudah bisa kita dorong,” kata Maman kepada awak media di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta.
Ia menjelaskan, pelaksanaan program juga didukung kesepakatan kerja sama teknis antara Kementerian UMKM selaku kuasa pengguna anggaran dan PNM Mekaar sebagai pihak pelaksana.
Maman mengakui implementasi KPPS mengalami sedikit pergeseran dari jadwal awal. Hal tersebut dilakukan karena pemerintah ingin memastikan kesiapan program melalui uji coba terlebih dahulu, sebelum diterapkan secara lebih luas.
Uji coba tersebut telah melibatkan sekitar 2.000 nasabah perempuan PNM Mekaar. Hasilnya menjadi bahan evaluasi untuk menyempurnakan mekanisme pelaksanaan program.
“Kenapa ini agak mundur dari jadwal awalnya? Karena kita mau uji coba lapangan dulu, jadi tidak langsung semuanya kita implementasikan,” ujarnya.
Melalui KPPS, pemerintah berharap beban pembiayaan sekitar 12 juta hingga 15 juta debitur perempuan yang terdaftar sebagai nasabah PNM Mekaar dapat berkurang.
Maman menegaskan, penurunan bunga pinjaman menjadi 8 persen merupakan bagian dari upaya memperkuat ekonomi kerakyatan. Dengan beban pembiayaan yang lebih ringan, para perempuan pelaku usaha mikro diharapkan memiliki ruang lebih besar untuk mengembangkan usahanya.
Selain itu, pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp2,6 triliun untuk mendukung program KPPS hingga akhir Desember 2026. Dana tersebut akan digunakan sebagai subsidi bagi sebagian penerima manfaat program.
Sementara itu, Direktur Utama BRI Hery Gunardi menyampaikan bahwa pelaksanaan KPPS ditargetkan dapat dimulai secepatnya pada tahun ini. Namun, jumlah peserta pada tahap awal belum mencakup seluruh calon penerima manfaat.
Menurut Hery, pemerintah akan menanggung sepenuhnya subsidi penurunan bunga pinjaman, termasuk komponen asuransi.
“Pelaksanaan mulai sisa tahun ini belum full, masih sebagian. Subsidi full dari pemerintah termasuk asuransi,” kata Hery.
Dengan skema tersebut, pemerintah berharap program KPPS dapat membantu meringankan beban pembiayaan sekaligus mempercepat pertumbuhan usaha perempuan prasejahtera di Indonesia. (*)
