JAKARTA, SEKABAR.ID – Mahkamah Agung (MA) mengabulkan gugatan kasasi yang diajukan advokat Subhan Palal terkait keabsahan surat keterangan penyetaraan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Putusan tersebut sekaligus membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Jakarta yang sebelumnya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.
Putusan dengan nomor perkara 742 K/TUN/2026 itu ditetapkan pada Jumat, 30 Oktober 2026. Dalam amar putusannya, majelis hakim kasasi tidak hanya mengabulkan permohonan kasasi Subhan, tetapi juga mengambil alih pemeriksaan perkara dan mengadili sendiri dengan mengabulkan seluruh gugatan penggugat.
Objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah pada 6 Agustus 2019. Dokumen tersebut berkaitan dengan penyetaraan pendidikan Gibran yang digunakan sebagai salah satu persyaratan pencalonannya sebagai wakil presiden pada Pemilu 2024.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Subhan dalam gugatannya meminta majelis hakim menyatakan surat keterangan tersebut tidak sah dan batal demi hukum. Dia juga meminta agar dokumen itu ditarik dari pihak yang menguasainya untuk kemudian dimusnahkan.
Putusan MA ini menjadi perkembangan terbaru dari rangkaian upaya hukum Subhan yang sejak awal mempersoalkan latar belakang pendidikan Gibran.
Berawal dari gugatan perdata Rp125,01 triliun
Persoalan tersebut sebelumnya dibawa Subhan melalui gugatan perdata ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat dengan nomor perkara 583/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst.
Dalam perkara itu, Subhan menggugat Gibran dan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dia bahkan menuntut ganti rugi materiil dan immateriil sebesar Rp125,01 triliun yang diminta untuk disetorkan ke kas negara.
Selain tuntutan ganti rugi, Subhan meminta majelis hakim menyatakan Gibran tidak sah menjabat sebagai Wakil Presiden periode 2024-2029.
Juru Bicara PN Jakarta Pusat, Sunoto, pada Rabu (3/9/2025) menjelaskan bahwa salah satu tuntutan dalam gugatan tersebut berkaitan dengan status jabatan Gibran sebagai wakil presiden.
Pokok persoalan yang dipermasalahkan Subhan adalah persyaratan pendidikan Gibran saat mendaftarkan diri sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024.
Berdasarkan data KPU, Gibran tercatat pernah mengenyam pendidikan di Orchid Park Secondary School, Singapura, pada 2002-2004. Setelah itu, dia melanjutkan pendidikan di UTS Insearch, Sydney, Australia, pada 2004-2007.
Subhan mempertanyakan kesetaraan pendidikan tersebut dengan jenjang SMA atau sederajat sebagaimana dipersyaratkan dalam Undang-Undang Pemilu.
Menurut Subhan, ketentuan perundang-undangan secara tegas mengatur bahwa calon presiden dan wakil presiden harus memiliki pendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat.
“UU hanya menyebutkan tamat SLTA atau SMA. Tidak ada amanat soal sekolah luar negeri,” kata Subhan.
Dia juga mempertanyakan kewenangan KPU dalam menentukan kesetaraan pendidikan tersebut. Meski demikian, Subhan membantah langkah hukumnya didorong kepentingan politik.
“Saya maju sendiri, enggak ada sponsor,” ujarnya, Kamis (4/9/2025).
PN Jakarta Pusat menyatakan tidak berwenang
Gugatan perdata tersebut mulai disidangkan pada Senin (8/9/2025). Namun, perkara itu tidak berlanjut ke pemeriksaan pokok perkara.
PN Jakarta Pusat mengabulkan eksepsi atau keberatan yang diajukan para tergugat. Majelis hakim menyatakan pengadilan negeri tidak memiliki kewenangan untuk mengadili perkara tersebut.
Sunoto menjelaskan, substansi gugatan Subhan berkaitan dengan keputusan tata usaha negara sehingga menjadi kewenangan PTUN.
“Substansi gugatan mempersoalkan keputusan KPU yang merupakan keputusan tata usaha negara yang berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang berwenang adalah Pengadilan Tata Usaha Negara,” kata Sunoto, Senin (22/12/2025).
Dia juga menyebut persoalan pemberhentian presiden maupun wakil presiden telah memiliki mekanisme tersendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 7A dan 7B UUD 1945 melalui proses pemakzulan atau impeachment.
Dengan demikian, gugatan perdata Subhan tidak sampai pada pemeriksaan pokok perkara maupun pembuktian.
Beralih menggugat surat penyetaraan pendidikan ke PTUN
Setelah gugatan perdatanya tidak dapat diteruskan, Subhan menempuh jalur peradilan tata usaha negara.
Kali ini, objek yang digugat bukan lagi status jabatan Gibran maupun keputusan KPU, melainkan surat keterangan penyetaraan pendidikan yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
Subhan menggugat Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) terkait dokumen bernomor 9149/D.D1/KS/2019 yang diterbitkan di Jakarta pada 6 Agustus 2019.
Dalam petitumnya, Subhan mengajukan empat tuntutan. Dia meminta gugatan dikabulkan seluruhnya, surat keterangan penyetaraan pendidikan dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, dokumen tersebut ditarik untuk dimusnahkan, serta tergugat dibebankan membayar biaya perkara.
Berbeda dengan gugatan sebelumnya, perkara ini secara khusus menguji legalitas dokumen administrasi yang berkaitan dengan penyetaraan pendidikan Gibran.
Dua kali gugatan kandas di tingkat pertama dan banding
Perjalanan gugatan Subhan di lingkungan peradilan tata usaha negara juga tidak langsung membuahkan hasil.
PTUN Jakarta melalui putusan nomor 62/G/2026/PTUN.JKT yang dibacakan pada Kamis (21/5/2026) menyatakan gugatan Subhan tidak dapat diterima.
Dalam putusan tersebut, Subhan juga diwajibkan membayar biaya perkara sebesar Rp391.000.
Tidak menerima putusan itu, Subhan mengajukan banding ke PT TUN Jakarta pada 29 Mei 2026. Dia kemudian menyerahkan memori banding pada 2 Juni 2026.
Namun, upaya banding tersebut kembali gagal. PT TUN Jakarta melalui putusan nomor 130/B/2026/PT.TUN.JKT menguatkan putusan PTUN Jakarta.
Pada tingkat banding, Subhan kembali dinyatakan tidak berhasil membawa gugatannya untuk diperiksa lebih lanjut dan dibebankan biaya perkara sebesar Rp250.000.
MA mengabulkan kasasi Subhan
Setelah gugatan tidak diterima di tingkat pertama dan banding, Subhan melanjutkan upaya hukum dengan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.
Berdasarkan informasi pada laman resmi PTUN Jakarta, berkas kasasi tersebut dikirim pada Selasa (22/9/2026). Pengajuannya tercatat dengan nomor penerimaan 3449/PAN.W2.TUN1/HK.02.7/IX/2026.
Upaya hukum tersebut akhirnya membuahkan hasil setelah MA menerbitkan putusan nomor 742 K/TUN/2026 pada Jumat (30/10/2026).
Dalam amar putusannya, MA menyatakan mengabulkan permohonan kasasi Subhan, membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama dan banding, serta mengadili sendiri perkara tersebut dengan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.
“Kabul Kasasi, Batal Putusan Judex Facti, Adilis Sendiri: Kabul Gugatan Penggugat Seluruhnya,” demikian bunyi amar putusan MA.
Dengan dikabulkannya gugatan tersebut, tuntutan Subhan mengenai ketidakabsahan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 turut dikabulkan.
Putusan ini menjadi babak baru dalam perkara yang mempersoalkan dokumen penyetaraan pendidikan Gibran, setelah sebelumnya gugatan serupa melalui jalur perdata maupun peradilan tata usaha negara di tingkat pertama dan banding tidak membuahkan hasil. (*)
