JAKARTA, SEKABAR.ID – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa negara yang kuat bukan hanya memiliki kewenangan besar, tetapi juga mampu menjalankan tugas secara efektif dengan tetap menghormati batas-batas kekuasaannya.
Hal tersebut disampaikan Yusril saat memberikan ceramah kebangsaan bertajuk “Negara yang Mampu Bertindak dan Negara yang Tahu di Mana Batas Kekuasaannya” dalam Sidang Senat Terbuka Universitas Borobudur, Sabtu (31/10/2026).
Kegiatan tersebut digelar dalam rangka pengukuhan Ahmad Redi sebagai Guru Besar Bidang Hukum Administrasi Negara di Kampus Universitas Borobudur, Jakarta.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam ceramahnya, Yusril menjelaskan bahwa kekuatan negara tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya kewenangan pemerintah. Lebih dari itu, negara harus mampu memberikan perlindungan, menjamin keadilan, serta mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat.
“Negara yang kuat adalah negara yang mampu menjalankan tugasnya secara efektif. Demikian pula, pembatasan kekuasaan tidak dimaksudkan untuk menjadikan negara tidak berdaya. Pembatasan diperlukan agar kemampuan negara tidak berubah menjadi kesewenang-wenangan,” tegas Yusril.
Menurutnya, prinsip tersebut sejalan dengan cita-cita para pendiri bangsa yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukan negara Indonesia tidak hanya bertujuan menjaga ketertiban, tetapi juga melindungi seluruh rakyat, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
Yusril juga menekankan pentingnya Hukum Administrasi Negara dalam memastikan setiap keputusan dan tindakan pemerintah memiliki landasan hukum yang jelas, menjunjung keadilan, serta memberikan kepastian kepada masyarakat.
Ia mencontohkan keputusan administratif seperti penerbitan dan pencabutan izin yang dapat memberikan dampak langsung terhadap keberlangsungan usaha, kehidupan masyarakat, hingga pembangunan ekonomi nasional.
“Tanpa adanya kepastian hukum, jaminan keadilan, dan kepastian di tengah-tengah masyarakat, sulit kita mengharapkan ekonomi kita dapat tumbuh dan berkembang sebagaimana yang kita harapkan bersama,” ungkapnya.
Selain itu, Yusril menilai penggunaan diskresi oleh pejabat pemerintahan tetap diperlukan untuk menyelesaikan persoalan konkret yang belum sepenuhnya diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Namun, pelaksanaan diskresi harus memiliki tujuan yang sah, didasarkan pada alasan objektif, memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik, serta terbebas dari konflik kepentingan.
Dalam kesempatan tersebut, ia turut menyoroti perlunya evaluasi terhadap rumusan tindak pidana korupsi, terutama Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Menurut Yusril, kejelasan batasan dalam kedua pasal tersebut diperlukan untuk memberikan kepastian hukum. Meski demikian, upaya pemberantasan korupsi harus tetap dilakukan secara tegas, termasuk terhadap berbagai kejahatan yang menyebabkan kerugian besar bagi kekayaan negara.
Ia menyebut praktik pertambangan ilegal dan penangkapan ikan secara ilegal sebagai bentuk kejahatan yang juga perlu mendapat perhatian serius.
Yusril selanjutnya menghubungkan kepastian hukum dengan upaya Indonesia meningkatkan daya saing ekonomi dan memperkuat posisi di tingkat internasional, termasuk melalui proses aksesi keanggotaan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).
Ia mengungkapkan, kepastian hukum, birokrasi yang masih berbelit-belit, serta regulasi yang tumpang tindih menjadi sejumlah tantangan yang harus dibenahi agar Indonesia dapat memenuhi standar dan persyaratan dalam proses tersebut.
“Pembenahan sistem hukum dan tata kelola pemerintahan menjadi langkah penting untuk meningkatkan kepercayaan investor, mendorong pemerataan pembangunan, serta mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045,” ujarnya.
Di sisi lain, Yusril menilai Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang besar dan harus dikelola secara optimal. Penguatan hilirisasi serta pengembangan teknologi dinilai penting agar kekayaan alam nasional menghasilkan nilai tambah dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.
Menutup ceramahnya, Yusril mengajak kalangan akademisi dan generasi muda untuk terus mengembangkan pemikiran kritis serta mengambil bagian dalam menjawab tantangan pembangunan nasional, khususnya dalam memperkuat sistem hukum Indonesia.
“Saya selalu optimis bahwa ke depan, insyaallah kita akan lebih baik. Kita harus menyerahkan estafet memajukan bangsa dan negara ini kepada generasi yang akan datang,” tuturnya.
Yusril juga menyampaikan apresiasi atas pengukuhan Ahmad Redi sebagai Guru Besar Bidang Hukum Administrasi Negara. Ia berharap kalangan akademisi terus berperan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa.
Sidang Senat Terbuka tersebut turut dihadiri Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kepala Badan Kepegawaian Negara Zudan Arif Fakrulloh, Bambang Soesatyo, Rektor Universitas Borobudur Bambang Bernanthos, Kepala LLDIKTI Wilayah III Hendi Togar Hasiholan Tambunan, Direktur Pascasarjana Universitas Borobudur Faisal Santiago, serta Staf Ahli Bidang Reformasi Hukum Kemenko Kumham Imipas Fitra Arsil dan sivitas akademika Universitas Borobudur. (*)
