JAKARTA, SEKABAR.ID – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mencatat telah menangani sebanyak 26.869 konten pornografi anak selama periode Oktober 2024 hingga November 2026. Pemerintah menegaskan penanganan kejahatan seksual terhadap anak di ruang digital harus dilakukan secara menyeluruh, tidak sebatas menghapus konten yang beredar.
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan, upaya pemberantasan kejahatan tersebut harus mencakup penelusuran pelaku, pengungkapan jaringan penyebaran, hingga memastikan perlindungan bagi anak yang menjadi korban.
Menurutnya, penanganan kejahatan siber membutuhkan kerja sama lintas lembaga, terutama antara pemerintah, kepolisian, dan penyelenggara platform digital.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Karena banyak sekali tindakan atas kejahatan-kejahatan digital yang memang perlu dilakukan bersama-sama, bersinergi,” ujar Meutya dalam Dialog Kebangsaan bertema Strategi Penegakan Hukum dan Penanganan Tindak Pidana Siber di Gedung Bhayangkari, Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (18/11/2026).
Ia menjelaskan, kemajuan teknologi turut mengubah pola kejahatan seksual terhadap anak. Penyebaran konten pornografi kini tidak hanya melalui media sosial, tetapi juga aplikasi percakapan dan fitur siaran langsung.
Kondisi tersebut membuat pengawasan ruang digital membutuhkan pendekatan yang lebih luas dan kemampuan adaptasi terhadap perkembangan teknologi.
Sejumlah pengungkapan kasus oleh kepolisian menunjukkan semakin beragamnya modus kejahatan tersebut. Pada Juli 2026, Bareskrim Polri berhasil membongkar jaringan eksploitasi seksual anak yang menggunakan media sosial dan Telegram untuk mencari korban.
Kemudian pada September 2026, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri mengungkap praktik siaran langsung bermuatan pornografi melalui TikTok dan Tevi. Dalam pengungkapan itu, enam orang diamankan sebagai tersangka.
Meutya juga mengingatkan adanya ancaman baru dari penggunaan kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI) untuk membuat konten seksual dengan memanfaatkan karakter maupun objek digital.
Perkembangan ini dinilai semakin menyulitkan pengawasan karena materi bermuatan seksual tidak selalu menampilkan manusia dalam bentuk nyata.
Selain persoalan teknologi, Meutya menyoroti perbedaan standar penilaian konten antara pemerintah Indonesia dan perusahaan platform digital. Ia meminta penyelenggara platform tidak menjadikan pedoman komunitas internal sebagai satu-satunya acuan dalam mengawasi konten.
Menurutnya, seluruh aktivitas digital yang berlangsung di Indonesia harus tunduk pada peraturan perundang-undangan nasional.
“Mereka harus mengikuti hukum yang berlaku di Indonesia. Tidak boleh hanya memakai community guidelines-nya atau mengikuti standar internasional saja,” tegasnya.
Sebagai langkah memperkuat keamanan anak di internet, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS).
Melalui regulasi tersebut, penyelenggara sistem elektronik memiliki tanggung jawab menyediakan layanan digital yang memperhatikan kesesuaian usia serta tingkat risiko bagi anak.
Meutya menegaskan, perlindungan anak di ruang digital tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Perusahaan teknologi juga harus mengambil tanggung jawab dengan meningkatkan pengawasan terhadap konten yang beredar di platform mereka.
Hal itu diperlukan karena pemerintah tidak dapat secara langsung memutus akses terhadap setiap konten yang berada dalam sistem platform tanpa keterlibatan penyelenggara layanan.
Karena itu, perusahaan teknologi diminta meningkatkan investasi pada teknologi moderasi konten agar materi ilegal, khususnya yang berkaitan dengan eksploitasi dan pornografi anak, dapat dicegah sejak awal.
“Mereka harus mau investasi di teknologi moderasi konten,” ujarnya.
Di samping penguatan pengawasan platform, Meutya menilai kemampuan aparat penegak hukum dan jajaran pemerintah dalam menghadapi kejahatan siber juga perlu terus ditingkatkan.
Penguasaan teknologi, keterampilan investigasi digital, serta koordinasi antarlembaga menjadi faktor penting untuk mengungkap kejahatan hingga ke jaringan yang terlibat.
“Kompleksitas ini memerlukan upskilling dan upgrading dari kita semua, baik di Kemkomdigi maupun dari pihak kepolisian,” pungkas Meutya. (*)






