Kapolri Tegaskan Komitmen Polri Berantas Praktik Usaha Ilegal yang Merugikan Negara

- Editor

Rabu, 18 November 2026 - 20:50 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto.

Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto.

JAKARTA, SEKABAR.ID – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mempertegas komitmennya dalam memberantas berbagai praktik usaha ilegal yang berpotensi merugikan keuangan negara. Upaya tersebut dilakukan melalui penegakan hukum sekaligus pengawasan guna memastikan seluruh aktivitas bisnis berjalan sesuai peraturan perundang-undangan.

Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menyampaikan hal tersebut di Mabes Polri, Rabu (18/11/2026). Ia menekankan bahwa jajaran kepolisian perlu mengambil langkah nyata dalam menangani berbagai aktivitas usaha yang terindikasi melanggar ketentuan hukum.

Menurutnya, penertiban usaha ilegal tidak semata-mata bertujuan memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran. Langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya pencegahan agar praktik bisnis yang menyimpang tidak menimbulkan kerugian bagi negara maupun masyarakat.

Kapolri turut menekankan pentingnya keterlibatan dan koordinasi seluruh fungsi terkait di lingkungan Polri. Salah satunya Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) yang memiliki peran dalam pengawasan serta pengawalan terhadap aktivitas perusahaan.

Selain penegakan hukum, Polri juga memberikan perhatian terhadap perlindungan kegiatan usaha dan investasi yang telah berjalan secara legal. Kepastian hukum dan situasi keamanan yang kondusif dinilai menjadi faktor penting untuk mendukung pertumbuhan dunia usaha.

Karena itu, Polri berupaya menyeimbangkan langkah pemberantasan praktik bisnis ilegal dengan pengamanan terhadap perusahaan yang menjalankan kegiatan sesuai ketentuan.

Penegakan hukum, lanjutnya, harus dilaksanakan secara profesional, objektif, dan tanpa membeda-bedakan pihak yang terlibat.

Baca juga:  Airlangga Luncurkan Dashboard IKAD, Dorong Pemerataan Akses Keuangan di Daerah

Komitmen tersebut menjadi penegasan bahwa setiap aktivitas usaha harus tunduk pada hukum. Negara tidak boleh memberikan ruang bagi praktik bisnis ilegal yang dapat mengganggu iklim investasi serta merugikan kepentingan publik dan keuangan negara. (*)

Berita Terkait

Hadapi Tekanan Global, BI Naikkan Suku Bunga Acuan Jadi 6 Persen
Meutya Hafid Tegaskan Pemberantasan Pornografi Anak Tak Cukup Hapus Konten
Presiden Prabowo Dijadwalkan Serahkan Dua Nama Calon Wapres ke MPR pada 25 November
Dipecat Tidak Hormat dari Polri, Ini Perjalanan Karier Irjen Eko Hadi Santoso
Airlangga Pimpin Delegasi Indonesia, Perkuat Kolaborasi Transisi Energi di Forum AZEC
Kemkomdigi dan KemenPPPA Dorong Gerakan Bersama Lindungi Anak dari Kekerasan Digital
Irjen Eko Hadi Santoso Jalani Sidang Etik Kasus Penyadapan Presiden Prabowo
MPR Jadwalkan Sidang Paripurna Pemilihan Wapres Pengganti Gibran pada 2 Desember 2026

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 16:34 WIB

Polres Tanggamus Bongkar Dugaan Peredaran Sabu, Dua Pria Ditangkap

Selasa, 17 November 2026 - 22:35 WIB

Dipecat Tidak Hormat dari Polri, Ini Perjalanan Karier Irjen Eko Hadi Santoso

Selasa, 17 November 2026 - 15:46 WIB

Identitas Pria yang Ditembak Polisi di Tanggamus Terungkap, Diduga Spesialis Curanmor

Selasa, 17 November 2026 - 14:42 WIB

Polsek Abung Selatan Amankan Pria Terduga Pelaku Pungli di Jalinsum Lampung Utara

Senin, 16 November 2026 - 15:37 WIB

Terduga Pelaku Pembunuhan Petani di Mesuji Ditemukan Tewas di Area Perkebunan Register 45

Minggu, 15 November 2026 - 17:02 WIB

Pengendara Harley Davidson Tewas Tabrakan dengan Truk Fuso di Pesisir Barat

Sabtu, 14 November 2026 - 16:14 WIB

Bongkar Jaringan Narkoba di Lampung Selatan, Polisi Kejar Tiga Pemasok Sabu

Sabtu, 14 November 2026 - 14:30 WIB

Hujan Deras dan Angin Kencang Terjang Pesisir Barat, Banjir Rendam Rumah Warga

Berita Terbaru