SEKABAR.ID, BANDAR LAMPUNG — Sikap bungkam ditunjukkan oleh dr Teti Herawati, M.H sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. A. Dadi Tjokrodipo Kota Bandar Lampung. Alih-alih memberikan klarifikasi atau menggunakan hak jawab atas sorotan tajam terkait anomali penyerapan anggaran BLUD dan APBD senilai Rp3,4 miliar, pimpinan rumah sakit pelat merah tersebut memilih mengunci rapat mulutnya.
Meski awak media telah berupaya konfirmasi secara profesional dengan memberikan ruang perimbangan informasi, hingga berita ini diturunkan, tidak ada sepatah kata pun penjelasan resmi yang diberikan pihak manajemen.
Sikap tertutup dan enggan merespons ini justru semakin memicu pertanyaan publik: ada apa di balik senyapnya Direktur RSUD dr. A. Dadi Tjokrodipo? Mengapa pejabat publik penanggung jawab anggaran kesehatan daerah mendadak alergi terhadap konfirmasi pers ketika proyek-proyek bernilai fantastis diinstansinya disorot tajam?.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sebelumnya, transparansi keuangan di rumah sakit milik Pemkot Bandar Lampung tersebut diguncang temuan mencurigakan untuk Tahun Anggaran 2025 dan 2026. Dari total enam paket pengadaan strategis dengan pagu Rencana Umum Pengadaan (RUP) sebesar Rp3.471.219.000, angka realisasi pelaksanaannya tercatat menyentuh angka fantastis: Rp3.436.069.664 atau tingkat penyerapan menembus 98,99 persen, dengan sisa anggaran gabungan yang hanya tersisa Rp35 juta.
Sejumlah paket pengadaan menunjukkan angka penawaran yang “menempel ketat” tanpa menyisakan ruang kompetisi harga yang sehat. Contohnya pada pengadaan Alat Kesehatan Steam Sterilisator CSSD Tahun 2026 dengan pagu Rp1,07 miliar yang realisasinya hanya berselisih tipis Rp300 ribu (Rp1.069.707.000). Begitu pula pada Belanja Alat Pendingin Kantor yang pagunya Rp150 juta, realisasinya mentok di angka Rp149.938.800 atau hanya berselisih Rp61.200 saja.
Masyarakat pemantau kebijakan Lampung, Hendra, menilai bahwa sikap bungkam sang direktur mengonfirmasi adanya ketakutan atau ketidakmampuan manajemen dalam memberikan pembelaan hukum secara transparan atas dugaan persekongkolan tender.
”Kalau memang prosesnya bersih dan sesuai aturan, mengapa harus bungkam? Sikap Direktur RSUD yang enggan merespons ini justru semakin memperkuat dugaan publik bahwa perusahaan-perusahaan pemenang memang ‘perusahaan titipan’ yang dikondisikan sejak awal dengan harga yang sudah dikunci,” tegas Hendra.
Keengganan pihak manajemen RSUD dr. A. Dadi Tjokrodipo untuk transparan membuat desakan agar aparat penegak hukum dan lembaga pengawas fungsional turun tangan semakin tak terbendung.
Publik mendesak Inspektorat Kota Bandar Lampung dan BPK Perwakilan Lampung untuk tidak tinggal diam. Sikap tutup mulut pimpinan instansi harus disikapi dengan audit forensik menyeluruh terhadap seluruh dokumen pengadaan, mulai dari survei harga pasar, penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), hingga penelusuran aliran transaksi keuangan guna menguji indikasi kerugian negara serta aliran kickback di balik proyek-proyek tersebut. (Red)
