SEKABAR.ID, Bandar Lampung – Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Lampung, Lesty Putri Utami, membawa keluhan petani Lampung Selatan (Lamsel) ke hadapan Komisi V DPR RI dan Kementerian Pekerjaan Umum dalam pertemuan di Rumah Makan Lamban Sabah, Bandar Lampung pada Kamis, (29/1/2026).
Di forum itu, Lesty menggambarkan kondisi 17 kecamatan di Lampung Selatan yang menurutnya menghadapi persoalan serius pada infrastruktur pertanian dan pengairan.
Dampaknya langsung dirasakan petani, gagal panen berulang dalam satu musim tanam.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Teman-teman petani di 17 kecamatan kondisinya sangat miris. Infrastruktur sangat tidak memadai,” kata legislator dari daerah pemilihan Lampung Selatan itu.
Ia menyebut, dalam satu musim, petani bisa mengalami kegagalan hingga tiga sampai empat kali tanam. Setiap memasuki masa panen, banjir dan limpasan air kembali merendam sawah.
Menurut Lesty, persoalan ini berkaitan dengan kondisi daerah aliran sungai di bawah kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), terutama di wilayah Way Sekampung.
Saat musim hujan, ribuan hektare sawah terdampak luapan air.
“Setiap hujan datang, selalu terjadi masalah. Sawah-sawah masyarakat tidak bisa panen,” ujarnya.
Padahal, Lampung Selatan telah ditetapkan sebagai salah satu lumbung padi nasional yang memasok kebutuhan pangan Lampung, Sumatera, hingga Jawa.
Karena itu, ia menilai persoalan infrastruktur pengairan harus menjadi prioritas.
Selain pengairan, Lesty menyoroti minimnya jalan usaha tani. Akses sepanjang 500 meter hingga satu kilometer di kawasan pertanian, kata dia, sangat menentukan kelancaran distribusi hasil panen.
“Bukan hanya jalan di permukiman atau perkantoran. Jalan usaha tani justru sangat penting karena langsung berkaitan dengan hasil produksi,” katanya.
Banjir, menurut dia, terjadi hampir setiap tahun pada periode November hingga April.
Meski BBWS bersama pemerintah daerah telah menurunkan alat berat, penanganan dinilai belum menyentuh akar persoalan karena luasnya wilayah kerja.
“Setiap tahun pasti banjir. Bantuan ada, tapi belum memadai karena penanganannya bergantian antarwilayah,” ujarnya. (*)
