JAKARTA, SEKABAR.ID – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mempertegas komitmennya dalam memberantas berbagai praktik usaha ilegal yang berpotensi merugikan keuangan negara. Upaya tersebut dilakukan melalui penegakan hukum sekaligus pengawasan guna memastikan seluruh aktivitas bisnis berjalan sesuai peraturan perundang-undangan.
Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menyampaikan hal tersebut di Mabes Polri, Rabu (18/11/2026). Ia menekankan bahwa jajaran kepolisian perlu mengambil langkah nyata dalam menangani berbagai aktivitas usaha yang terindikasi melanggar ketentuan hukum.
Menurutnya, penertiban usaha ilegal tidak semata-mata bertujuan memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran. Langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya pencegahan agar praktik bisnis yang menyimpang tidak menimbulkan kerugian bagi negara maupun masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kapolri turut menekankan pentingnya keterlibatan dan koordinasi seluruh fungsi terkait di lingkungan Polri. Salah satunya Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) yang memiliki peran dalam pengawasan serta pengawalan terhadap aktivitas perusahaan.
Selain penegakan hukum, Polri juga memberikan perhatian terhadap perlindungan kegiatan usaha dan investasi yang telah berjalan secara legal. Kepastian hukum dan situasi keamanan yang kondusif dinilai menjadi faktor penting untuk mendukung pertumbuhan dunia usaha.
Karena itu, Polri berupaya menyeimbangkan langkah pemberantasan praktik bisnis ilegal dengan pengamanan terhadap perusahaan yang menjalankan kegiatan sesuai ketentuan.
Penegakan hukum, lanjutnya, harus dilaksanakan secara profesional, objektif, dan tanpa membeda-bedakan pihak yang terlibat.
Komitmen tersebut menjadi penegasan bahwa setiap aktivitas usaha harus tunduk pada hukum. Negara tidak boleh memberikan ruang bagi praktik bisnis ilegal yang dapat mengganggu iklim investasi serta merugikan kepentingan publik dan keuangan negara. (*)






