LAMPUNG, SEKABAR.ID – Kepolisian Daerah (Polda) Lampung mengungkap 15 kasus penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi sepanjang Oktober 2026. Dalam pengungkapan tersebut, polisi menetapkan 20 orang sebagai tersangka dan menyita puluhan ribu liter BBM.
Selain itu, Polda Lampung juga membongkar dugaan penyelundupan beras impor tanpa dokumen resmi sebanyak 22 ton yang diangkut menggunakan truk di wilayah Kabupaten Lampung Selatan.
Kedua perkara tersebut dipaparkan dalam konferensi pers yang dipimpin Wakapolda Lampung Brigjen Pol. Sumarto di Lobi Gedung Serba Guna (GSG) Polda Lampung, Kamis (5/11/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam keterangannya, Polda Lampung menegaskan pengungkapan ini merupakan bagian dari upaya penegakan hukum untuk menjaga distribusi barang bersubsidi agar tepat sasaran sekaligus melindungi stabilitas ekonomi masyarakat.
15 Kasus Penyelewengan BBM, Kerugian Negara Rp2,6 Miliar
Dari 15 perkara penyalahgunaan BBM bersubsidi yang berhasil diungkap bersama jajaran Polres, polisi mengamankan 20 tersangka.
Barang bukti yang disita meliputi 27.740 liter solar bersubsidi, 1.153 liter Pertalite, serta 19 kendaraan bermotor. Kendaraan tersebut terdiri dari truk, mobil tangki yang telah dimodifikasi, dan sejumlah mobil lainnya.
Berdasarkan hasil penyidikan, para pelaku menggunakan berbagai cara untuk mendapatkan BBM bersubsidi secara ilegal.
Modus yang ditemukan antara lain menggunakan kendaraan dengan tangki yang telah dimodifikasi, memanfaatkan barcode ganda agar bisa mengisi BBM berulang kali, hingga menimbun bahan bakar untuk dijual kembali dengan harga lebih tinggi.
Praktik tersebut diperkirakan menimbulkan potensi kerugian negara sebesar Rp2.605.588.624 atau lebih dari Rp2,6 miliar.
Untuk mencegah penyalahgunaan serupa, Pertamina telah melakukan pemblokiran terhadap hampir 9.000 barcode yang terindikasi digunakan secara berulang dalam pembelian BBM bersubsidi.
Sementara itu, penyidik masih mendalami pola distribusi dan kemungkinan keterlibatan jaringan lain. Salah satu yang ditelusuri adalah dugaan penyaluran BBM bersubsidi ke sektor industri di wilayah Palembang.
Para tersangka dijerat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
Mereka terancam hukuman maksimal enam tahun penjara dan denda paling banyak Rp60 miliar.
Truk Bawa 22 Ton Beras Diduga Impor dari India
Selain kasus BBM, Ditreskrimsus Polda Lampung juga mengungkap dugaan pengangkutan beras impor tanpa dilengkapi dokumen resmi.
Kasus ini terungkap pada Senin (19/10/2026) sekitar pukul 00.30 WIB. Saat itu, petugas menghentikan dan memeriksa seorang pria berinisial RI di Rest Area KM 20B Jalan Tol Bakauheni–Terbanggi Besar, Desa Rawi, Kecamatan Penengahan, Lampung Selatan.
Dari pemeriksaan sebuah truk Hino berwarna hijau bernomor polisi BA 9808 KU, polisi menemukan 440 karung beras dengan berat keseluruhan sekitar 22 ton.
Beras tersebut dikemas menggunakan karung putih tanpa merek maupun label. Pada kemasan hanya ditemukan kode bertuliskan “di r42”.
Pengemudi tidak mampu memperlihatkan dokumen resmi yang dipersyaratkan untuk mengangkut beras tersebut.
Hasil penyelidikan sementara mengarah pada dugaan bahwa beras itu berasal dari India. Komoditas tersebut diduga masuk melalui pelabuhan di Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebelum dikirim menuju Karawang, Jawa Barat.
Penyidik juga mengembangkan perkara berdasarkan keterangan saksi berinisial R yang mengungkap dugaan pengiriman beras serupa oleh seseorang berinisial ZH sebanyak tujuh kali selama Agustus hingga Oktober 2026.
Setiap pengiriman diperkirakan mencapai 20 hingga 25 ton. Jika diakumulasikan, jumlah beras yang diduga telah didistribusikan mencapai sekitar 155 ton.
Dengan perkiraan harga Rp13.500 per kilogram, nilai transaksi dari keseluruhan pengiriman tersebut ditaksir mencapai Rp2,1 miliar.
Dalam pengungkapan ini, polisi menyita 440 karung beras seberat 22 ton, satu unit Redmi Note 14 berwarna hijau, satu unit iPhone 16 Pro Max berwarna hitam, surat jalan tertanggal 15 Oktober 2026, serta fotokopi surat keterangan pengganti STNK sementara.
Saat ini, penyidik masih memeriksa sejumlah saksi tambahan dan mengumpulkan alat bukti. Penelusuran juga dilakukan ke wilayah Riau dan Jawa Barat untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang diduga terlibat, termasuk pemesan beras tersebut.
Dalam proses penanganan perkara, Polda Lampung berkoordinasi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, serta Kejaksaan Tinggi Lampung.
Untuk perkara beras tersebut, penyidik menerapkan sejumlah ketentuan hukum, yakni Pasal 62 ayat (1) juncto Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 110 juncto Pasal 36 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, serta Pasal 86 juncto Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.
Wakapolda Tegaskan Tidak Ada Toleransi
Wakapolda Lampung Brigjen Pol. Sumarto menegaskan kepolisian tidak akan memberikan toleransi terhadap pihak-pihak yang menyalahgunakan distribusi BBM bersubsidi.
Seluruh tersangka beserta barang bukti dalam perkara BBM telah diamankan untuk menjalani proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
Polda Lampung juga mengajak masyarakat tidak terlibat dalam praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi maupun peredaran barang yang tidak memenuhi persyaratan hukum.
Masyarakat yang mengetahui dugaan tindak pidana dapat melaporkannya melalui Call Center Polri 110 atau Hotline Kapolda Lampung di nomor 0821-716-1992.
Polda Lampung menyatakan penindakan terhadap kedua perkara tersebut tidak hanya bertujuan memberikan hukuman kepada pelaku, tetapi juga melindungi kepentingan masyarakat, menjaga ketertiban distribusi barang, serta mencegah potensi kerugian negara.
Kepolisian menegaskan sinergi dengan masyarakat akan terus diperkuat untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), sekaligus memastikan subsidi pemerintah dapat dinikmati oleh pihak yang berhak. (*)
