SEKABAR.ID, LAMPUNG — Polemik kemenangan PT Cempaka Mas Sejati (CMS) dalam proyek Preservasi Jalan Ruas Bandar Jaya–Sp. Mandala, Kabupaten Lampung Tengah, senilai Rp95,98 miliar di Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung terus menuai sorotan tajam.
Menanggapi desakan publik dan pengamat agar lembaga legislatif mengambil sikap, Wakil Ketua II DPRD Provinsi Lampung, H. Ismet Roni, S.H., M.H., akhirnya angkat bicara dan berjanji akan segera mendalami polemik tersebut.
Ismet menyatakan akan terlebih dahulu mengecek informasi yang berkembang, khususnya terkait kontradiksi status Sertifikat Badan Usaha (SBU) PT CMS yang diklaim masih berlaku oleh Biro PBJ namun justru berstatus dicabut pada portal LPJK.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
”Saya cek dulu besok,” singkat Ismet Roni saat dimintai tanggapan mengenai karut-marut tender proyek bernilai nyaris Rp100 miliar tersebut, Minggu (1/11/2026).
Pernyataan pimpinan DPRD Lampung ini mencuat setelah pengamat kebijakan pengadaan barang dan jasa secara terbuka mendesak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) BMBK dan Pokja Pemilihan untuk transparan membuka dokumen verifikasi. Publik kini menagih keseriusan legislatif dalam menjalankan fungsi pengawasan anggaran, terutama mengingat proyek jumbo ini dibiayai dari skema pinjaman daerah.
Transparansi Penggunaan Anggaran, Dengan pagu anggaran mencapai Rp100 miliar dan nilai kontrak tembus Rp95,98 miliar, setiap tahapan tender wajib steril dari dugaan cacat administrasi maupun pengkondisian pemenang.
Ujian Kredibilitas Lembaga Legislatif, Langkah normatif “cek dulu” yang disampaikan Ismet Roni kini menjadi ujian nyata bagi DPRD Lampung untuk tidak bersikap pasif terhadap persoalan tata kelola pemerintahan yang berpotensi merugikan keuangan daerah.
Publik dan berbagai elemen masyarakat mendesak agar janji pengecekan tersebut segera ditindaklanjuti dengan tindakan konkret—termasuk memanggil pihak Dinas BMBK, Biro PBJ, dan Pokja—guna membuka dokumen autentik secara terang benderang. (Tim)
