JAKARTA, SEKABAR.ID – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dikabarkan menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan tersebut disampaikan saat keduanya menggelar pertemuan tertutup di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membenarkan adanya pertemuan yang berlangsung sekitar 2,5 jam pada Selasa pagi tersebut. Salah satu hal yang dibahas adalah keinginan Gibran untuk mundur di tengah polemik keabsahan dokumen pendidikan yang kembali menjadi sorotan.
“Pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam. Di antara pembicaraan itu, Pak Wapres menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan MK dan MA,” ujar Prasetyo dalam konferensi pers di Istana Negara.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Prasetyo sekaligus membantah kabar yang menyebut Prabowo menolak keinginan Gibran untuk mengundurkan diri. Menurutnya, Presiden justru memberikan sejumlah masukan dan kesempatan kepada Wakil Presiden untuk menyelesaikan persoalan tersebut melalui jalur hukum.
“Kami luruskan, tidak benar Bapak Presiden menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut. Namun, Presiden banyak memberikan saran. Pak Wapres juga memohon kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen yang dimilikinya melalui proses Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN),” jelasnya.
Tekanan Politik Menguat di DPR
Wacana pengunduran diri Gibran muncul ketika tekanan politik di DPR RI semakin menguat. Sebanyak 50 anggota DPR dari enam fraksi diketahui telah menandatangani usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik dokumen pendidikan Wakil Presiden.
Usulan tersebut berkaitan dengan putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menjadi perhatian dalam persoalan persyaratan pendidikan Gibran saat mengikuti Pilpres 2024.
Dalam putusannya, MA menyatakan Surat Keterangan (Suket) penyetaraan SMA milik Gibran yang digunakan untuk pendaftaran Pilpres 2024 tidak sah. Putusan itu turut menjadi sorotan setelah dalam persidangan di MK sebelumnya terungkap tidak ditemukannya dokumen bukti kelulusan setara SMA atas nama Gibran di Singapura maupun Australia.
Hak Menyatakan Pendapat merupakan salah satu hak DPR yang diatur dalam Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). Mekanisme tersebut dapat digunakan untuk menyikapi dugaan pelanggaran hukum oleh presiden dan/atau wakil presiden, termasuk dugaan perbuatan tercela maupun tidak terpenuhinya persyaratan jabatan.
Gibran Yakin Dokumen Pendidikannya Sah
Di tengah polemik tersebut, Gibran sebelumnya telah memberikan tanggapan mengenai keabsahan riwayat pendidikannya.
Ia meyakini telah memenuhi persyaratan pendidikan untuk menduduki jabatan Wakil Presiden. Gibran juga menjadikan riwayat pendidikannya hingga jenjang sarjana di Singapura sebagai dasar pembelaannya.
“Ya, kalau saya tidak lulus SMA, kan tidak mungkin saya bisa kuliah. Saya kuliah sampai jenjang S1 di Singapura,” tegas Gibran saat memberikan keterangan pada Rabu (7/10/2026).
Polemik dokumen pendidikan tersebut kini berkembang menjadi persoalan hukum dan politik, menyusul putusan MA serta munculnya usulan Hak Menyatakan Pendapat di DPR RI. Sementara itu, Gibran menyatakan ingin memperoleh kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses hukum di PTUN. (*)
