JAKARTA, SEKABAR.ID – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto tidak bisa dipandang sebagai tindak pidana penyadapan biasa. Perkara tersebut dinilai berpotensi berkaitan dengan tindak pidana makar.
Yusril menjelaskan, pandangan tersebut muncul setelah sejumlah ahli hukum pidana dan hukum tata negara membahas kasus yang diduga melibatkan empat jenderal polisi tersebut.
Menurutnya, penyadapan terhadap seorang presiden memiliki dimensi berbeda dibandingkan penyadapan terhadap masyarakat umum. Hal itu karena presiden memiliki kedudukan sebagai kepala negara yang melekat dengan kehormatan dan martabat jabatan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Yang disadap ini presiden. Presiden itu primus inter pares. Presiden itu bukan orang biasa. Jabatannya melekat dengan jabatannya, bukan yang disadap ini Pak Prabowo. Ya Pak Prabowo disadap, tapi Pak Prabowo itu presiden,” kata Yusril di Hotel Pullman, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Ia menilai, dugaan penyadapan tersebut perlu ditelusuri lebih jauh untuk mengetahui apakah terdapat tujuan lain di balik perbuatan tersebut, termasuk kemungkinan adanya upaya melumpuhkan presiden.
Atas dasar itu, para ahli hukum tengah mengkaji keterkaitan antara ketentuan pidana penyadapan dan intersepsi elektronik dengan pasal-pasal mengenai makar.
“Jadi sekarang memang sudah dapat dipastikan bahwa ini bukan sekadar penyadapan, intersepsi elektronis, tapi mengarah kepada suatu tindak pidana makar,” ujarnya.
Meski demikian, Yusril belum memastikan kapan pasal makar akan diterapkan terhadap para tersangka. Ia menyebut proses pendalaman masih berjalan, termasuk pengumpulan alat bukti dan pemeriksaan saksi-saksi.
“Tapi sementara ini cukup alasan untuk mengaitkan pasal-pasal makar itu dengan pasal-pasal penyadapan dan intersepsi itu dengan pasal-pasal makar,” ucapnya.
Empat Jenderal Polisi Terseret Kasus Penyadapan
Dalam perkara dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo, Polri telah menetapkan empat orang sebagai tersangka. Mereka yakni Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, Irjen Pol Eko Hadi Santoso, dan Irjen Pol Slamet Uliandi.
Slamet Uliandi merupakan tersangka terbaru yang ditetapkan dalam perkara tersebut.
Penyidik menggunakan sejumlah ketentuan hukum untuk menjerat para tersangka. Salah satunya Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang mengatur larangan mendengarkan, merekam, mengubah, menghambat, hingga mencatat transmisi informasi elektronik yang bersifat nonpublik secara melawan hukum.
Selain itu, terdapat Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP terkait akses tanpa hak terhadap komputer maupun sistem elektronik milik orang lain, termasuk untuk memperoleh informasi elektronik.
Penyidik juga menerapkan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal tersebut mengatur larangan mengubah, merusak, menghilangkan, memindahkan, atau menyembunyikan informasi elektronik milik orang lain atau publik tanpa hak.
Hingga kini, penyidik masih mendalami perkara tersebut untuk mengungkap rangkaian perbuatan yang disangkakan serta kemungkinan penerapan ketentuan pidana lainnya. (*)
