Dukung Program Prioritas Presiden, Mendagri Minta Daerah Segera Bentuk Satgas MBG

JAKARTA, SEKABAR.ID – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah yang belum membentuk Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis (Satgas MBG) segera menuntaskan pembentukannya dalam waktu satu pekan. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat koordinasi dan memastikan pelaksanaan program prioritas Presiden tersebut berjalan optimal di daerah.

Tito mengatakan, berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), sebanyak 223 daerah telah membentuk Satgas MBG. Sementara itu, pemerintah daerah yang belum membentuk satgas diminta segera memenuhi kewajiban tersebut, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Permintaan itu disampaikan Tito seusai memimpin Kick-Off Sosialisasi Surat Edaran Mendagri tentang Pelaksanaan Inspeksi dan Penilaian Kesesuaian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Daerah. Kegiatan tersebut berlangsung secara hybrid dari Ruang Sidang Utama Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Rabu (28/10/2026).

“Ada sebagian besar sudah terbentuk, ada yang belum. Sehingga tadi saya meminta kepada yang belum, saya berikan waktu seminggu untuk membuat Satgas MBG di tingkat daerah provinsi, kabupaten, kota,” ujar Tito kepada awak media.

Selain mendorong pembentukan satgas, Kemendagri memperkuat pengawasan pelaksanaan program MBG melalui penerbitan Surat Edaran Nomor 400.5/8545/SJ tentang Pelaksanaan Inspeksi dan Penilaian Kesesuaian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Daerah.

Surat edaran tersebut menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas operasional SPPG sekaligus memastikan penyelenggaraan program MBG berjalan sesuai kewenangan masing-masing.

Dalam pelaksanaannya, Satgas MBG di daerah diminta berkoordinasi dengan unsur Badan Gizi Nasional (BGN) untuk melakukan inspeksi dan penilaian terhadap SPPG. Pemeriksaan mengacu pada petunjuk teknis dan ketentuan yang ditetapkan BGN, termasuk 14 indikator kelayakan operasional, kualitas serta kesesuaian menu makanan, dan ketepatan sasaran penerima manfaat.

Tito menilai, keberhasilan program MBG tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga berpeluang menggerakkan perekonomian daerah.

Menurut dia, kebutuhan bahan pangan untuk program tersebut dapat membuka pasar yang lebih jelas bagi petani dan nelayan. Dengan pengelolaan yang baik, pemerintah daerah dapat memanfaatkan program MBG untuk mendorong aktivitas ekonomi di wilayah masing-masing.

“Karena off-takernya jelas, pembelinya jelas, petani, nelayan, ini akan sangat diuntungkan,” jelasnya.

Ia menambahkan, pelaksanaan MBG yang optimal juga berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi, membantu pengendalian inflasi, menekan angka kemiskinan, serta menciptakan lapangan kerja.

Tito menegaskan, keberhasilan program tersebut di daerah akan menjadi bagian dari capaian kinerja pemerintah daerah, bukan hanya pemerintah pusat.

“Banyak sekali yang sekali pukul dengan kegiatan MBG ini, kalau sukses di daerah masing-masing itu kinerja mereka akan terangkat juga. Bukan hanya pemerintah pusat, [hasil kinerja] mereka juga akan terangkat,” sambungnya.

Sebagai bentuk dorongan bagi pemerintah daerah, Tito berencana memasukkan capaian dukungan terhadap program MBG ke dalam aspek penilaian Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi.

Melalui kebijakan tersebut, pemerintah daerah diharapkan semakin aktif mendukung pelaksanaan MBG sehingga manfaat program dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto dan Akhmad Wiyagus, Kepala BGN Sudaryono, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari dan Trenggono, serta sejumlah pejabat dari Kemendagri dan BGN. (*)